Tahanan untuk Penegak Hukum Harus Terpisah
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Tahanan untuk Penegak Hukum Harus Terpisah

Senin, 4 Oktober 2021 | 19:15 WIB
Oleh : Bayu Marhaenjati / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Penegak hukum yang kemudian menjadi narapida atau sedang menjalani proses pidana seharusnya ditahan di ruang atau sel khusus, terpisah dari tahanan umum yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham). Pertimbangan utamanya adalah soal keamanan.

Hal itu disampaikan kriminolog Leopold Sudaryono terkait kasus penganiayaan terhadap Muhamad Kasman alias Muhammad Kace yang diduga dilakukan Irjen Napoleon Bonaparte dan kawan-kawan, di Rutan Bareskrim.

"Apabila ada kekhawatiran alasan keamanan bagi tahanan atau napi yang pernah menjadi penegak hukum, maka pelaksanaan penahanan atau pidana dilakukan secara terpisah dalam blok khusus yang dikelola oleh Kemkumham," ujar Leopold kepada Beritasatu.com, Senin (4/10/2021).

Dikatakan Leopold, mantan penegak hukum yang menjalani proses pidana memang biasanya menjalani pidana terpisah dari napi umum lainnya.

"Pertimbangan utamanya adalah keamanan untuk mencegah balas dendam dari kriminal umum," ungkapnya.

Leopold menyampaikan, sebaiknya institusi yang melaksanakan pidana, sesuai dengan KUHAP adalah tetap di bawah Kementerian Hukum dan HAM.

"Napi tersebut dapat menempati blok khusus di dalam Lapas dan tidak dicampur dengan napi umum. Ini akan mencegah kejadian penganiayaan yang melibatkan mantan penegak hukum terjadi, yang apa pun alasannya tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum," katanya.

Menurut Leopold, ada banyak fasilitas penahanan yang dikelola sendiri oleh institusi penahan, dan ini bertentangan dengan KUHAP dan prinsip check and balance dalam penahanan.

"KUHAP dan Undang-Undang Pemasyarakatan sudah mensyaratkan proses penahanan dan pelaksanaan pidana dilakukan oleh instansi yang terpisah yakni, Kementerian Hukum dan HAM. Sudah saatnya aturan ini ditegakkan dengan konsisten. Status hukum cabang rutan yang dikenakan pada fasilitas penahanan pada kepolisian dan kejaksaan hendaknya memang sepenuhnya dikelola oleh Kemkumham," tandasnya.

Sementara itu, Polri memperketat pengamanan rumah tahanan untuk mengantisipasi agar kasus penganiayaan terhadap tahanan tidak terjadi kembali. Termasuk, menjaga hak-hak para tahanan seperti pelayanan kesehatan dan mendapatkan keamanan.

"Tentunya kita melakukan pengamanan semua. Melihat kasus ini terjadi dan (agar) tidak akan terulang kembali tentunya pengamanan itu diperketat dan juga diambil langkah-langkah yang tentunya tidak akan terjadi hal-hal serupa seperti ini," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono.

Rusdi menuturkan, ketika seseorang menjadi tahanan Polri, hak-hak yang bersangkutan juga harus dijaga. "Pelayanan kesehatan, hak mendapat keamanan itu perlu dijaga," ucapnya.

Rusdi mengatakan, Polri akan lebih berhati-hati dan belajar dari kasus penganiayaan Muhammad Kace alias Muhammad Kece oleh Napoleon agar tidak terjadi kembali.

"Tidak hanya di Rutan Bareskrim Polri, tetapi seluruh rumah tahanan yang ada di kepolisian, ada di Polda, ada di Polres, Polsek belajar dari kasus ini semua supaya tidak terulang kembali. Tentunya dengan peristiwa ini Polri akan lebih hati-hati lagi dalam bagaimana menangani pihak-pihak yang sedang mendapatkan pemeriksaan di kepolisian dalam hal ini sebagai tahanan," katanya.

Dua Anggota
Sebelumnya, Divisi Propam Polri, menetapkan Karutan Bareskrim Polri AKP Imam Suhondo, termasuk dua anggota jaga rutan, Bripka Wandoyo Edi serta Bripda Saep Sigi, sebagai terduga pelanggar disiplin, terkait kasus penganiayaan Muhammad Kace, yang dilakukan Napoleon Bonaparte dan kawan-kawan, di Rutan Bareskrim.

Ketiganya diduga melanggar PP Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 4 (d) dan (f) yakni, pelanggaran disiplin tidak melaksanakan disiplin, tidak melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) dalam melakukan jaga tahanan, dan pelanggaran terkait peraturan kedinasan.

"Sidang komisi disiplin akan segera digelar secepatnya," ujar Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, saat dikonfirmasi Beritasatu.com, Kamis (30/9/2021) lalu.

Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Djajadi mengatakan, perkara penganiayaan ini bermula ketika Napoleon Bonaparte bersama tiga narapidana lainnya masuk ke dalam kamar Kace, sekitar pukul 00.30 WIB, Rabu (25/8/2021) lalu.

"Secara umum diawali masuknya NB bersama tiga napi lainnya ke dalam kamar korban MK, pada sekitar pukul 00.30 WIB," ujar Andi Rian, Senin (20/9/2021).

Napoleon yang merupakan mantan Kadiv Hubinter Polri itu, bisa melenggang masuk ke dalam kamar M Kace, karena sebelumnya telah meminta petugas jaga rutan untuk mengganti gembok standar dengan milik ketua RT Rutan berinisial H alias C. Penjaga rutan berpangkat bintara, diduga tidak bisa menolak permintaan Napoleon yang merupakan pejabat tinggi dan masih berstatus anggota dengan pangkat inspektur jenderal itu.

"Gembok standar untuk kamar sel korban diganti dengan gembok milik ketua RT atas permintaan NB, makanya mereka bisa mengakses," ungkapnya.

Napoleon yang merupakan terdakwa kasus suap penghapusan nama Djoko Tjandra dari daftar red notice Interpol, itu selanjutnya meminta salah satu tahanan untuk mengambilkan plastik berwarna putih yang berada di kamarnya. Ternyata plastik itu berisi tinja atau kotoran manusia yang telah disiapkan sebelumnya.

Kemudian, penganiayaan terhadap Kace terjadi. Napoleon melumuri wajah dan badan Kace dengan kotoran manusia lebih dulu, selanjutnya dilakukan pemukulan hingga korban mengalami luka-luka.

Peristiwa itu, terjadi lebih kurang selama 1 jam. Berdasarkan rekaman kamera pengawas alias CCTV, Napoleon dan tiga tahanan lainnya baru keluar dari kamar Kace sekitar pulul 01.30 WIB.

"Dari bukti CCTV tercatat pukul 01.30 WIB, NB dan tiga napi lainnya meninggalkan kamar sel korban," tandasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

HUT Korpri, Ketua KPK Ajak ASN Bersih Korupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN), insan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) untuk bersih korupsi.

NASIONAL | 29 November 2021

Pentolan KKB Dijerat Pasal Berlapis

Satgas Nemangkawi dan Polres Yahukimo membekuk pentolan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Demius Magayang alias Temius Magayang, di Jalan Gunung.

NASIONAL | 29 November 2021

UU Ciptaker, Presiden: Follow Up Putusan MK Secepatnya

Presiden Jokowi telah memerintahkan menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK mengenai UU Ciptaker.

NASIONAL | 29 November 2021

Baleg Rencanakan Bahas Putusan MK Soal Ciptaker 6 Desember

Baleg DPR berencana rapat dengan pemerintah membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja (Ciptaker) pada 6 Desember 2021.

NASIONAL | 29 November 2021

UU Ciptaker Inkonstitusional, Presiden Tegas Jamin Investasi

Tak ada satu pasal pun dalam UU Ciptaker yang dinyatakan tidak berlaku oleh MK. Pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi.

NASIONAL | 29 November 2021

Ini Tanggapan Presiden Terkait UU Ciptaker Inkonstitusional

Presiden Jokowi memberikan tanggapan terhadap putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja (Ciptaker) inkonstitusional bersyarat.

NASIONAL | 29 November 2021

KPK Siapkan Bantahan Kasasi Mantan Menteri Edhy Prabowo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menghadapi kasasi yang diajukan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

NASIONAL | 29 November 2021

Jokowi: Pemerintah Akan Laksanakan Keputusan MK

Presiden Jokowi menegaskan pemerintah akan melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan revisi terhadap UU Cipta Kerja.

NASIONAL | 29 November 2021

PUPR Klaim Pembangunan Sejuta Rumah Capai 871.218 Unit

Kementerian PUPR mengklaim sampai dengan akhir Oktober 2021, capaian Program Sejuta Rumah tercatat telah menembus angka 871.218 unit.

NASIONAL | 29 November 2021

Keributan TNI-Polri di Timika Berakhir Damai

Kapolda Papua Irjen Pol Marthinus D Fakhiri mengatakan insiden perkelahian antara anggota Polri dan TNI di Tembagapura, Timika, telah diselesaikan secara damai.

NASIONAL | 29 November 2021


TAG POPULER

# Razia Vaksinasi Covid-19


# Sembunyi di Roda Pesawat


# Ameer Azzikra


# Omicron


# Indonesia Terbuka



TERKINI
Jokowi: APBN 2022 Fokus pada 6 Kebijakan Utama

Jokowi: APBN 2022 Fokus pada 6 Kebijakan Utama

POLITIK | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings