Kabulkan Gugatan Para Pensiunan PT Taspen, MK Dinilai Lahirkan Hukum yang Diskriminatif
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kabulkan Gugatan Para Pensiunan PT Taspen, MK Dinilai Lahirkan Hukum yang Diskriminatif

Selasa, 5 Oktober 2021 | 12:08 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 30 September 2021 dalam putusannya telah mengabulkan uji materi Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU Nomot 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), yang dinilai berpotensi menimbulkan kerugian hak konstitusional para peserta PT Asabri.

MK juga mengabulkan uji materi Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU BPJS, yang diajukan para pensiunan Taspen.

Dengan demikian pengalihan program tabungan hari tua (THT) dan pensiun, untuk ASN dan TNI/Polri dari PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) dibatalkan.


Tahun 2020, terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 102 tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI, anggota Polri dan PNS, di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI.


Salah satu pertimbangan hakim MK menyebutkan penyelenggara jaminan sosial itu baiknya lembaga majemuk, sesuai dengan karakteristik masing-masing pekerja yang diproteksi. Ini juga untuk tetap melindungi hak agar manfaat nilai tidak berkurang.

Menurut Direktur Eksekutif BPJS Watch, Timboel Siregar, pertimbangan hukum hakim MK ini kurang tepat. Timboel mempermasalahkan hakim MK masih membedakan antara PNS dan pekerja swasta, yang disebut memiliki karakteristik yang berbeda.

“Apa perbedaannya ? Saya menilai pertimbangan hukum hakim MK ini malah mendukung diskriminasi antara PNS dan pekerja swasta, memperkokoh pengkastaan di Indonesia. Apakah PNS harus diposisikan lebih terhormat dan lebih baik dari pada pekerja swasta dalam jaminan social ?” kata dia.

Timboel mengatakan, hakim MK seharusnya melihat pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan, tidak ada dikriminasi antara PNS, TNI Polri dan pekerja swasta. “Mengapa JKN bisa dikelola tanpa diskriminasi tetapi di jaminan sosial ketenagakerjaan malah diperkokoh pengkastaannya oleh hakim MK. Ini pemikiran feudal,” kata Timboel, Selasa (5/10/2021).

Ia mengatakan, kalau dinilai manfaat PNS yang tidak boleh berkurang, ya sebaiknya pertimbangan hukum MK menyatakan bahwa manfaat PNS tidak boleh berkurang di BPJS Ketenagakerjaan, sehingga hal ini akan meningkatkan manfaat bagi pekerja swasta juga.

“Bila dinilai manfaat pensiun yang ada di PP 45 Tahun 2015 lebih buruk dibandingkan manfaat pensiun PNS, ya seharusnya PP Nomor 45 Tahun 2015 yang direvisi. Namun bukan hal ini yang dilakukan, tetapi MK malah mendukung pengelolaan jamsos secara terpisah-pisah dengan membiarkan perbedaan manfaat antara PNS dan pekerja swasta,” kata dia.

Timboel mengatakan, dengan pertimbangan hukum hakim MK ini, beberapa masalah yang akan dihadapi, pertama, prinsip gotong-royong tidak terpenuhi sehingga berpotensi mengancam keberlanjutan program Jamsos.

Menurut Timboel, teori hukum bilangan besar seharusnya menjadi acuan bagi pelaksanaan asuransi termasuk jaminan sosial yg merupakan asuransi sosial. Semakin banyak peserta semakin banyak pendapatan iuran sehingga aspek gotong royong semakin nyata, dan ini akan mampu membiayai klaim yg terjadi.

Dampaknya, kata dia, akan mendukung keberlanjutan program jamsos itu sendiri. Sebagai contoh riil adalah, program jaminan Kematian bagi PNS diselenggarakan oleh PT Taspen sejak 1 juli 2015 tetapi karena peserta PNS-nya hanya 6 juta orang maka ketika berlangsung selama 2 tahun, program jaminan kematian ini mengalami masalah pembiayaan klaim sehingga Taspen meminta kenaikan iuran jaminan kematian dari awalnya 0,3 persen menjadi 0,72 persen dari upah.

Menurut Timboel, kalau saja jaminan kematian ini diserahkan ke BPJamsostek maka dengan peserta aktif 29 juta akan mampu semua peserta bergotong royong membiayai peserta PNS yang meninggal.”Kenaikan iuran jaminan kematian di Taspen tersebut membebani APBN. Ada kelebihan bayar,” kata dia.

Kemudian ketika ada relaksasi iuran jaminan kematian dan kecelakaan kerja di BPJamsostek yaitu diskon 99 persen, bila jaminan kematian dan kecelakaan kerja PNS diserahkan ke BPJamsostek maka APBN akan membayar iuran hanya 1 persen, dapat diskon 99 persen.

“Ini bisa dilakukan karena peserta di BPJamsostek banyak, dan mampu membiayai klaim kecelakaan kerja dan kematian dengan baik. Apalagi dana kelolaan jaminan kecelakaan kerja di BPJamsostek sudah mencapai 35 triliun dan jaminan kematian sebanyak 14 triliun,” kata dia.

Kedua, dengan dipisah pisah berdasarkan kepesertaan maka ada diskriminasi manfaat dan pelayanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau disatukan seperti program JKN maka tidak ada diskriminasi. “Pemerintah tidak boleh melaksanakan program jaminan sosial dengan diskriminatif,” kata dia.

Ketiga, bila mengacu pada peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2016, dana kelolaan di BPJamsostek minimal 50 persen ditaruh di Surat Utang Negara, sementara dana yang dikelola PT Taspen hanya minimal 30 persen.


Faktanya dana kelolaan BPJamsostek di SUN sudah mencapai 63 persen, jauh dibandingkan yang diinvestasikan PT taspen di SUN. Ini artinya, bila program jamsos PNS diserahkan ke BPJamsostek maka APBN akan mendapat manfaat lebih banyak daripada bila diserahkan ke PT Taspen.

Lalu dalam pertimbangan hukumnya MK juga mengatakan, penyelenggara jamsos itu tidak harus dilebur, tetapi disesuaikan badan hukum perseronya, sehingga Asabri dan Taspen seharunya punya pijakan hukum UU, bukan yang sekarang yaitu Peraturan Pemerintah (PP).

Menurut Timboel, pengelola jaminan sosial memang seharusnya dikelola oleh lembaga yang diamanatkan UU, bukan yang dibentuk oleh PP. “Saya kira proses pembentukan UU yang diamanatkan putusan MK ini tidak efektif dan efisien, bila dipisah-pisah,” kata dia.

Timboel mengatakan, kalau pengelolaan diserahkan ke BPJamsostek maka manfaatnya yaitu ada efisiensi biaya operasional. Dengan satu biaya operasional di BPJamsostek akan mengelola jamsos seluruh rakyat termasuk PNS.

Kalau dibuat lagi UU sehingga melegitimasi Taspen dalam UU maka akan ada biaya operasional Taspen dan BPJamsostek. Ini tidak efisien, padahal yang dikerjakan sama. “Seharusnya pemerintah menyadari kerugian bila putusan MK ini dilaksaknakan. Serahkan saja ke BPJamsostek.

Menurut Timbole, menjadi hal umum, pengelola Jamsos itu dilaksanakan oleh lembaga nirlaba, sementara Taspen adalah lembaga yang mengejar profit. “Ini akan berdampak pada tata kelolanya. Saya menilai Tata Kelola BPJamsostek lebih baik dari Taspen dan Asabri,” kata dia.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Jaksa Agung: Jaksa yang Profesional Tidak Menunda Sidang

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan, jaksa yang profesional adalah jaksa yang tidak menunda agenda sidang pembacaan tuntutan dengan alasan apa pun.

NASIONAL | 28 November 2021

Jalan Longsor di Samosir Belum Bisa Dilalui Kendaraan

Jalan yang longsor di wilayah Samosir, Sumut belum bisa dilewat

NASIONAL | 28 November 2021

Jaksa Banding atas Vonis 4 Terdakwa Korupsi Masjid Sriwijaya

Jaksa penuntut Kejati Sumsel mengajukan banding terhadap vonis empat terdakwa kasus korupsi hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang.

NASIONAL | 28 November 2021

Hukum Berat Pelaku kekerasan terhadap Anak

Pelaku kekerasan terhadap anak harus dihukum berat.

NASIONAL | 28 November 2021

Penting, Aturan Tamu Wajib Lapor 1x24 Jam

Susaningtyas NH Kertopati atau akrab disapa Nuning menegaskan ketentuan tamu wajib lapor 1x24 jam sangat penting untuk dipertahankan.

NASIONAL | 28 November 2021

Koordinasi Intelijen Dinilai Makin Berjalan Baik

Susaningtyas NH Kertopati atau akrab disapa Nuning mengapresiasi koordinasi intelijen di bawah Badan Intelijen Negara.

NASIONAL | 28 November 2021

Pengaruhi Pikiran, Ciri Agen Intelijen Andal

Seorang agen intelijen yang andal harus dapat memengaruhi pikiran individu, massa, bahkan institusi.

NASIONAL | 28 November 2021

Akademisi Pasuruan Respons Positif Investor

Di Kabupaten Pasuruan yang dikenal sebagai salah satu jantung industri di Jawa Timur berskala nasional, turut menyambut datangnya investor termasuk akademisi.

NASIONAL | 28 November 2021

Nuning Kertopati: Saat Negara Berdiri, Intelijen Sudah Ada

Nuning Kertopati menyebut intelijen sudah ada saat suatu negara dibentuk. Intelijen berperan penting untuk mengetahui ancaman terhadap negara.

NASIONAL | 28 November 2021



TAG POPULER

# Indonesia Terbuka


# Penghinaan Etnis


# Sembunyi di Roda Pesawat


# Razia Vaksinasi Covid-19


# Omicron



TERKINI
Penalti Jorginho Buat Chelsea Samakan Kedudukan

Penalti Jorginho Buat Chelsea Samakan Kedudukan

BOLA | 21 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings