Ini Aturan yang Bakal Dilanggar Jika Kapolri Rekrut Mantan Pegawai KPK
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ini Aturan yang Bakal Dilanggar Jika Kapolri Rekrut Mantan Pegawai KPK

Kamis, 7 Oktober 2021 | 18:28 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK), Ahmad Haron Hariri mengatakan, ada banyak pelanggaran yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ketika merekrut 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di antara pelanggaran tersebut adalah UU No 5 tahun 2014 tentang ASN, PP No 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Calon PNS Polri.

Apalagi pada saat ini status 57 mantan pegawai KPK tersebut adalah orang bebas. Sehingga ketika direkrut menjadi ASN harus melalui persyaratan dan peraturan yang berlaku serta tidak boleh mendapatkan keistimewaan.

"Ketika sudah menjadi orang bebas maka ketika direkrut harus dari nol lagi. Ini penting agar Kapolri tidak salah skema," ujar Ahmad Haron Hariri dalam diskusi daring, Kamis (7/10/2021).

Haron memaparkan, harus jelas teknis rekrutmen 57 mantan pegawai KPK, karena Kapolri menjanjikan bakal mengangkat sebagai ASN Polri. Apalagi 57 mantan pegawai KPK tersebut juga menawarkan diri agar bisa menjadi penyidik dan ditempatkan di Bareskrim. Jika hal tersebut dilakukan maka bakal banyak pelanggaran yang dilakukan Kapolri.

"Peraturan CPNS Polri ada syarat umum dan khusus. Ini patut dipertanyakan, agar Kapolri bersikap adil," paparnya.

Haron mempertanyakan, apakah dalam perekrutan 57 mantan pegawai KPK itu ada keistimewaan atau tidak. Karena saat ini ada ribuan calon ASN di Polri yang juga perlu diangkat statusnya. Apalagi 57 mantan pegawai KPK juga mengajukan beberapa persyaratan yakni jika direkrut oleh Kapolri harus menjadi menyidik dan ditempatkan di Bareskrim.

"Sementara ada calon PNS seperti guru yang juga perlu diangkat statusnya," tandasnya.

Haron memaparkan, menjadi ASN itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, baik usia dan latar belakang pendidikan. Untuk yang berpendidikan strata 1 atau (S1) harus berusia 32 tahun. Untuk S2 harus berusia 34 tahun dan S3 harus berusia 36 tahun. Oleh karena itu jika usia melewati dari latar pendidikannya maka tidak bakal diterima sebagai ASN.

"Kalau langsung jadi ASN maka jadi aneh. Jika hal tersebut dilanggar maka ketatanegaraan yang ditekuk-tekuk," tegasnya.

Lebih lanjut Haron mengatakan, tidak boleh ada pengistimewaan dalam perekrutan ASN di Polri. Kalau hal itu dilanggar maka akan menyakitkan calon pegawai lain. Karena saat ini masih banyak orang yang telah mengabdi di pemerintahan statusnya belum jelas dan masih terkatung-katung.

Selain itu, sambung Haron, Polri adalah lembaga hukum. Polri bukan perusahaan swasta yang bisa bertindak semaunya. Oleh karena itu ketika seseorang menjadi ASN Polri harus sesuai UU ASN No 4 tahun 2014 dan PP No 11 tahun 2017. Apalagi ketika Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjanjikan merekrut 57 mantan pegawai KPK tidak dilakukan secara resmi.

Sementara itu Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, masalah perekrutan 57 mantan pegawai KPK memang ruwet. Karena banyak hal yang akan terlanggar jika 57 mantan pegawai KPK tersebut menjadi ASN Polri. Apalagi 57 mantan pegawai KPK tersebut dinilai tidak Pancasilais dan tidak NKRI.

"57 mantan pegawai KPK ini dilabeli tidak Pancasilais dan tidak NKRI. Mantan koruptor saja ketika dibina bisa menjadi Pancasilais dan NKRI. Sementara 57 mantan pegawai KPK itu dinilai tidak Pancasilais dan NKRI. Jadi kalau begini siapa yang lebih Pancasilais," paparnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Dampak Gempa Bumi Magnitudo 4,8, Tiga Warga Bali Meninggal Dunia

Gempa bumi dengan magnitudo 4,8 terjadi 8 km barat laut Karangasem, Sabtu (16/10/2021), pukul 03.18 WIB dan menimbulkan tiga korban jiwa.

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Resmikan Sentra Kreasi Atensi Paramita, Mensos Berpesan Tingkatkan Kreasi dan Inovasi

Menteri Sosial Tri Rismaharini resmi membuka Sentra Kreasi Asistensi rehabilitasi Sosial (Atensi) atau SKA Paramita Mataram.

NASIONAL | 16 Oktober 2021

OTT di Musi Banyuasin, KPK Sita Barang Bukti Uang

KPK juga menyita barang bukti berupa sejumlah uang dalam operasi senyap tersebut.

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Gempa M 4,8 Bali Akibat Sesar Lokal, Timbulkan Sejumlah Kerusakan

Gempa bermagnitudo 4,8 yang terjadi di Kabupaten Karangasem, Bali, Sabtu (16/10/2021) pukul 03.18 WIB disebabkan aktivitas sesar atau patahan aktif lokal.

NASIONAL | 16 Oktober 2021

KPK Periksa Para Pihak yang Ditangkap dalam OTT di Musi Banyuasin

Satgas KPK saat ini sedang memeriksa para pihak yang ditangkap dalam OTT di Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan.

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Gempa Magnitudo 4,8, Empat Orang Tertimbun di Bangli

Empat orang tertimbun material di daerah Trunyan, Kabupaten Bangli, akibat gempa bermagnitudo 4,8 yang terjadi pada Sabtu (16/10) pukul 04.18 Wita.

NASIONAL | 16 Oktober 2021

OTT KPK di Musi Banyuasin Terkait Pengadaan Proyek Infrastruktur

Para pihak itu ditangkap lantaran diduga terlibat dalam transaksi ilegal terkait proyek infrastruktur.

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Petugas Tengah Bekerja, Ketua KPK Benarkan OTT di Musi Banyuasin

Firli belum dapat menyampaikan lebih jauh mengenai pihak-pihak yang diamankan dan barang bukti yang disita.

NASIONAL | 16 Oktober 2021

KPK Dikabarkan OTT Bupati Muba, Anak Alex Noerdin

Tim Satgas KPK dikabarkan menangkap Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin dalam operasi tangkap tangan (OTT).

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Dugaan 8 Orang Dalam Azis Syamsuddin, KPK Klaim Sudah Memeriksa Internal

KPK mengeklaim telah memeriksa internal terkait dugaan adanya delapan orang dalam yang dapat digerakkan Azis Syamsuddin untuk mengamankan perkara.

NASIONAL | 15 Oktober 2021


TAG POPULER

# Hoegeng Iman Santoso


# Dodi Reza Alex Noerdin


# Direktur TV Penyebar Hoax


# Pinjol Ilegal


# Anthony Ginting



TERKINI
Presiden Jokowi Akan Buka Utsawa Dharmagita ke-14

Presiden Jokowi Akan Buka Utsawa Dharmagita ke-14

NASIONAL | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings