Pimpinan DPD RI Lantik Anggota PAW
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pimpinan DPD RI Lantik Anggota PAW

Jumat, 8 Oktober 2021 | 18:41 WIB
Oleh : JNS

Jakarta, Beritasatu.com - DPD RI menggelar Sidang Paripurna Ke-4 Masa Sidang I Tahun Sidang 2021-2022. Pada sidang paripurna tersebut DPD RI mengagendakan laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan, pengesahan keputusan DPD RI, dan penutupan pada akhir masa sidang II tahun 2020-2021.

Mengawali sidang paripurna, Wakil Ketua DPD RI Mahyudin melantik Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPD RI. Berdasarkan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106/P Tahun 2021 tentang Peresmian PAW DPD RI dan MPR RI masa jabatan 2019-2024.

Dalam petikan keputusan tersebut telah diputuskan PAW Anggota DPD RI yaitu Ikbal Hi Djabid mewakili Provinsi Maluku Utara menggantikan Suriati Armayn karena wafat pada tanggal 9 Juli 2021. Selain itu, H Nanang Sulaiman mewakili Provinsi Kalimantan Timur menggantikan H Muhammad ldris karena wafat pada tanggal 17 Juli 2021.

“Kami menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung di DPD RI. Kami berharap dengan pengalaman yang Saudara miliki akan memperkuat perjuangan DPD RI dalam membangun daerah serta memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah khususnya di daerah pemilihannya masing-masing,” ucap Wakil Ketua DPD RI Mahyudin saat memimpin sidang di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (8/10/2021).

Dalam agenda penyampaian laporan hasil penyerapan aspirasi, Wakil Komite I DPD RI Filep Wamafma mengatakan dalam sidang paripurna kali ini, Komite I telah menyelesaikan penyusunan RUU usul inisiatif DPD RI yaitu RUU tentang Perubahan kedua UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Inisiatif ini dilatarbelakangi setelah mencermati pelaksanaan UU Desa selama tujuh tahun ini, masih ditemukan berbagai permasalahan dan kendala,” terangnya.

Senator asal Papua Barat itu menambahkan bahwa sebagai representasi masyarakat daerah Komite I DPD RI pada tahun sidang yang lalu juga konsen terhadap pelaksanaan UU desa. Namun ada beberapa permasalahan yang ditemukan salah satunya kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan hak tradisional kurang berkembang, masalah perangkat desa, dan masalah keuangan desa.

“Kami mendesak Menteri Dalam Negeri untuk lebih memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa, yang pengaturannya dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menetapkan kriteria,” kata Filep.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite II DPD RI Lukky Semen menjelaskan Komite II DPD RI pada tahun 2021 telah menyelesaikan RUU Perubahan tentang UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

Komite II DPD RI bersama PPUU telah melakukan harmonisasi dan merangkum beberapa isu yang menjadi pokok perubahan dalam RUU ini.

“Pertama, fungsionalitas dari penyuluh dan penyuluhan, peningkatan kapasitas penyuluh, dan peningkatan kelembagaan,” terangnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni menjelaskan implementasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang selama ini berlangsung pada UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya permasalahan kesejahteraan sosial.

“Perkembangan situasi dunia saat ini yang cepat berubah yang disebabkan antara lain oleh industrialisasi dan teknologi informasi yang menyebar keseluruh dunia menyebabkan perubahan pada institusi sosial. Perubahan tersebut menimbulkan masalah kesejahteraan sosial yang makin serius,” jelasnya.

Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto mengatakan bahwa Komite IV DPD RI telah memberikan pandangan RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) kepada DPR RI. Serta pertimbangan atas RUU tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (KUP).

“Ada beberapa pandangan penting DPD RI terhadap RUU HKPD yaitu jenis pajak yang dipungut pemerintah provinsi, maupun kabupaten/kota. Hal itu ditetapkan berdasarkan efisiensi dan keadilan substansial agar daerah yang maju dapat memberikan sumbangsih kepada daerah yang miskin,” kata Sukiryanto.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: PR

TAG: 
BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Penghargaan untuk Wae Rebo Tantangan bagi Pemkab Manggarai

Pemkab Manggarai akan terus bangun Wae Rebo dan desa-desa sekitarnya lebih bagus.

NASIONAL | 8 Desember 2021

Kunjungi Kalbar, Jokowi Resmikan Bandara Hingga Tanam Pohon

Jokowi bertolak ke Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) untuk melakukan kunjungan kerja pada Rabu.

NASIONAL | 8 Desember 2021

BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi 4-6 Meter

BMKG mengeluarkan peringatan dini dan cuaca ekstrem yang berpeluang terjadi di beberapa perairan Indonesia.

NASIONAL | 8 Desember 2021

BMKG: Ancaman Dampak Perubahan Iklim Semakin Nyata

Kepala BMKG Dwikorita mengingatkan ancaman perubahan iklim sangat nyata dan meminta semua pihak berkolaborasi dalam menahan laju perubahan iklim.

NASIONAL | 8 Desember 2021

Pakar Hukum Nilai Tuntutan Mati Terdakwa Asabri Tidak Tepat

Pakar hukum pidana Nur Basuki Minarno menilai tidak tepat jaksa menuntut pidana mati terdakwa perkara korupsi Asabri, Heru Hidayat.

NASIONAL | 7 Desember 2021

Besok, Jokowi Resmikan Bandara Tebelian Sintang

Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, Bandar Udara (Bandara) Tebelian Sintang, di Kalimantan Barat, siap diresmikan Presiden Joko Widodo pada Rabu (8/12/2021)

NASIONAL | 7 Desember 2021

Pengembangan SDM Jadi Kunci Keberhasilan RB

Salah satu tujuan pembangunan Presiden Joko Widodo di periode kedua ini adalah memajukan kualitas SDM dan reformasi birokrasi.

NASIONAL | 7 Desember 2021

MAKI Apresiasi Jaksa Tuntut Mati Terdakwa Korupsi Asabri

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengapresiasi tuntutan hukuman mati terhadap terdakwa kasus korupsi ASABRI, Heru Hidayat oleh kejaksaa

NASIONAL | 7 Desember 2021

Hakim MK Arief Hidayat Terpilih sebagai Ketua Umum PA GMNI

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI).

NASIONAL | 7 Desember 2021

Saksi Sebut Angin Prayitno Sosok Sederhana 

Taufan Arif Nugroho saksi perkara suap pengurusan pajak menyebut mantan pejabat Ditjen Pajak, Angin Prayitno yang menjadi terdakwa merupakan sosok sederhana. 

NASIONAL | 7 Desember 2021


TAG POPULER

# Semeru


# PPKM


# Moeldoko


# Cuaca Jakarta


# Angin Prayitno Aji



TERKINI
Program Samisade Bupati Bogor Tuai Pujian

Program Samisade Bupati Bogor Tuai Pujian

NASIONAL | 6 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings