Sepanjang 2019-2021, KY Terima 115 Laporan Masyarakat Terkait Perkara Pertanahan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Sepanjang 2019-2021, KY Terima 115 Laporan Masyarakat Terkait Perkara Pertanahan

Jumat, 8 Oktober 2021 | 21:36 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Yudisial (KY) telah menerima 115 laporan masyarakat terkait perkara pertanahan sepanjang periode 2019-2021. Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Sukma Violetta menyatakan, aduan perkara pertanahan yang paling banyak diterima pihaknya berasal dari DKI Jakarta, disusul Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara.

Hal ini disampaikan Sukma saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional "Peran KY dalam Mengawasi Silang Sengkarut Kasus Pertanahan, Kamis (7/10/2021) di Auditorium KY, Jakarta.

"KY telah menerima laporan terkait perkara pertanahan sebanyak 115 yang terdiri 42 laporan pada 2019, 38 laporan pada 2020, dan 35 laporan pada 2021," jelas Sukma dalam keterangannya, Jumat (8/10/2021).

Sukma menjelaskan perkara tanah yang banyak dilaporkan ke KY didominasi penguasaan tanah tanpa hak. Hal lain berupa keberatan atas proses dan putusan pengadilan, sengketa waris, hingga sertifikat ganda.

Laporan masyarakat yang diterima kemudian diverifikasi KY terkait kelengkapan persyaratan, apakah telah memenuhi syarat administrasi dan substansi untuk dapat diregistrasi.

Proses penanganan laporan selanjutnya dilakukan melalui pemeriksaan terhadap berbagai pihak, seperti pelapor dan saksi yang dilengkapi dengan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), mengumpulkan bukti-bukti yang detail sebelum memeriksa hakim, hingga memberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan. Penjatuhan sanksi ini berdasarkan hasil pemeriksaan serta pengambilan keputusan berupa sidang panel dan sidang pleno oleh Anggota KY.

"KY membutuhkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan peradilan yang bersih dengan menyampaikan laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim, utamanya yang terkait dengan perkara pertanahan," jelas Sukma.

KY juga memantau persidangan kasus pertanahan sebagai upaya preventif untuk mengawal jalannya persidangan agar berjalan dengan independen dan mandiri. Pemantauan terutama diarahkan agar membantu para pencari keadilan untuk mendapatkan akses persidangan yang adil dan tidak memihak.

"Sejak 2019 hingga 2021, KY menerima 23 permohonan pemantauan persidangan terkait kasus pertanahan. KY tidak bermaksud mengintervensi jalannya perkara, tetapi berupaya menjaga dan menegakkan kehormatan perilaku hakim dalam memeriksa serta memutus perkara," lanjut Sukma.

Sukma juga mengungkap potensi kerawanan pelanggaran kode etik hakim secara umum. Misalnya, dalam hal pembuktian, hakim tidak memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak untuk mengajukan bukti surat dan saksi/ahli. Contoh lainnya, dalam pemeriksaan setempat, lanjutnya, pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran para pihak yang berperkara.

"Dalam tahapan eksekusi, contoh potensi pelanggaran perilaku adalah melakukan komunikasi dengan salah satu pihak berperkara," tegas Sukma.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Dugaan 8 Orang Dalam Azis Syamsuddin, KPK Klaim Sudah Memeriksa Internal

KPK mengeklaim telah memeriksa internal terkait dugaan adanya delapan orang dalam yang dapat digerakkan Azis Syamsuddin untuk mengamankan perkara.

NASIONAL | 15 Oktober 2021

Deputi Penindakan Sebut Atasan Stepanus Robin Pattuju Belum Tentu Pimpinan KPK

Deputi Penindakan KPK, Karyoto menyatakan, atasan eks penyidik Stepanus Robin Pattuju belum tentu mengarah pada pimpinan KPK.

NASIONAL | 15 Oktober 2021

Bekas Tambang Pasir Lereng Merapi Segera Direhabilitasi

Penghageng Kawedanan Agung Panitera Pura Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat GKR Condrokirono mendatangi 7 lokasi bekas tambang pasir

NASIONAL | 15 Oktober 2021

Rugikan Masyarakat, Sindikat Pinjol Ilegal Jadi Atensi Presiden dan Kapolri

Sindikat pinjaman online (pinjol) ilegal yang merugikan masyarakat menjadi atensi Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

NASIONAL | 15 Oktober 2021

Banyak Korban Pinjol Ilegal, Tagar #JokowiBerantasPinjolIlegal Bergema di Twitter

Tagar #JokowiBerantasPinjolIlegal bergema di Twitter pada siang hari ini, Jumat (15/10/2021) seiring dengan langkah pemerintah menindak pinjol ilegal.

NASIONAL | 15 Oktober 2021

LAN Apresiasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemprov Jawa Timur

Terjadinya pandemi ini, bisa menjadi ujian sekaligus peluang untuk mencari terobosan dan inovasi pelayanan publik yang semakin baik

NASIONAL | 15 Oktober 2021

Polisi Kejar Pendana Jaringan Desk Collection Pinjol Ilegal

Polisi memburu memburu ZJ, pendana sekaligus mentor tujuh tersangka penyebar SMS atau pesan pendek sindikat financial technology ilegal.

NASIONAL | 15 Oktober 2021

Bedah Buku Abdul Aziz: Terpenting Bagaimana Kekuasaan Dijalankan

Para tokoh pemikir Islam yang dibahas dalam buku "Negara Rasional dan Farewell Party karya Abdul Aziz menilai yang terpenting bagaimana kekuasaan dijalakan.

NASIONAL | 15 Oktober 2021

Made in Cirebon 2021 Perdalam Minat Siswa untuk Pendidikan Seni dan Budaya

Guna memperdalam minat siswa dalam pendidikan seni dan budaya, diluncurkanlah Made in Cirebon 2021

NASIONAL | 15 Oktober 2021

Ikuti Kegiatan Susur Sungai, 11 Pramuka Tewas Tenggelam

11 orang pramuka siswa Madrasah Harapan Baru Ciamis meninggal dunia dalam kegiatan susur sungai, Jumat (15/10/2021).

NASIONAL | 15 Oktober 2021


TAG POPULER

# Hoegeng Iman Santoso


# Direktur TV Penyebar Hoax


# Terowongan Belanda


# Pasien Covid-19


# PON Papua



TERKINI
KPK Dikabarkan OTT Bupati Muba, Anak Alex Noerdin

KPK Dikabarkan OTT Bupati Muba, Anak Alex Noerdin

NASIONAL | 2 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings