Kemendagri Tegaskan Perangkat Daerah Harus Laksanakan Otda untuk Kepentingan Rakyat
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kemendagri Tegaskan Perangkat Daerah Harus Laksanakan Otda untuk Kepentingan Rakyat

Selasa, 12 Oktober 2021 | 18:55 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan perangkat daerah harus melaksanakan otonomi daerah (otda) untuk kepentingan rakyat.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan otonomi daerah (otda) mengamanatkan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Otda dilaksanakan untuk kepentingan rakyat.

"Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat," kata Teguh Setyabudi dalam keterangannya, Selasa (12/10/2021).

Teguh menekankan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah.

"Sementara dasar utama pembentukan perangkat daerah yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan," ujar Teguh Setyabudi.

Menurutnya, urusan pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota, perangkat daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personel, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.

"Kondisi ini memaksa para kepala perangkat daerah dengan dibantu para sekretaris perangkat daerah untuk mampu menjadi pemimpin yang agile/lincah, cepat, responsif, adaptif, inovatif dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugasnya," ungkap Teguh Setyabudi.

Untuk itu, lanjut Teguh, Kemendagri melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengadakan Diklat Penguatan Tugas-Tugas Sekretaris Perangkat Daerah pada 11-16 Oktober 2021 di Hotel Aryaduta, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Jakarta Pusat.

Teguh mengatakan, diklat ini bertujuan agar peserta dapat memahami bahwa tugas-tugas sekretaris perangkat daerah sebagai bagian pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri, terutama yang memiliki bidang tugas sekretaris perangkat daerah di jajaran pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dengan benar dan pemahaman pada tugas-tugas sekretaris perangkat daerah.

Jumlah peserta yang hadir adalah sebanyak 66 orang yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia yang terdiri dari unsur sekretaris perangkat daerah (sekretaris inspektorat, sekretaris Bapenda, sekretaris Kesbangpol, sekretaris dinas, sekretaris badan dan Kabag/Kasubbag RSUD) di lingkungan pemerintah daerah.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sering mengingatkan aparatur pemerintah harus meningkatkan produktivitas, jangan hanya bekerja yang berorientasi pada proses, tetapi harus berorientasi pada hasil-hasil yang nyata.

Menurut Jokowi, tugas birokrasi itu adalah menjamin delivered, menjamin agar program itu dirasakan manfaatnya, dan bukan hanya sekedar terkirim saja.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Densus Tangkap 2 Terduga Teroris Jaringan JI di Luwu Timur

Dua terduga teroris yang ditangkap Densus 88 Antiteror di Luwu Timur merupakan jaringan Jamaah Islamiyah (JI) 

NASIONAL | 1 Desember 2021

Penderita HIV/AIDS di Kota Ternate Capai 641 Orang

Penderita HIV/AIDS di Kota Ternate mencapai 641 orang.

NASIONAL | 1 Desember 2021

ACSI dan SGU Kerja Sama SDM Keamanan Siber

ACSI atau Acer Cyber Security Inc (PT. Alpha Citra Siber Indonesia) bekerja sama Swiss German University (SGU) untuk mengisi kekurangan sumber daya manusia (SDM) tenaga ahli dalam bidang keamanan siber.

NASIONAL | 1 Desember 2021

Longsor Telan Korban Jiwa dan Rumah Rusak di Toraja Utara

Bencana tanah longsor menelan korban jiwa dan menimbulkan kerusakan rumah warga di Desa Karua, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Rabu (1/12/2021).

NASIONAL | 1 Desember 2021

Gus Yaqut: ASN Kemenag Harus Jadi Teladan Antikorupsi

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut menyatakan para ASN di Kemenag harus menjadi teladan kebaikan terutama dalam perang melawan korupsi. 

NASIONAL | 1 Desember 2021

FKDB Gencarkan Gerakan Menanam Pohon di Sukabumi

Gerakan menanam pohon merupakan bagian dari program prioritas Forum Komunikasi Doa Bangsa (FKDB).

NASIONAL | 1 Desember 2021

Bangun Gizi Masyarakat dengan Gemar Makan Ikan

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) kembali menggelar workshop tentang manfaat mengonsumsi ikan.

NASIONAL | 1 Desember 2021

Jokowi: Presidensi G-20 adalah Kehormatan bagi Indonesia

Presiden Jokowi mengatakan, Presidensi G-20 merupakan kehormatan bagi Indonesia untuk berkontribusi bagi dunia. 

NASIONAL | 1 Desember 2021

Kapolri dan Kasad Optimalkan Sinergisitas dan Soliditas

Kasad Jenderal Dudung TNI Dudung Abdurachman dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membahas sinergisitas dan soliditas TNI-Polri demi rakyat dan bangsa.

NASIONAL | 1 Desember 2021

Gubernur Jatim Tetapkan UMK 2022 di 38 Kabupaten/Kota

UMK Kota Surabaya tercatat tertinggi sebesar Rp 4.375.479,19. Sementara, UMK Kabupaten Sampang terendah sebesar Rp 1.922.122,97.

NASIONAL | 1 Desember 2021


TAG POPULER

# Reshuffle Kabinet


# Reuni 212


# Kota Termahal di Dunia


# Ganjil Genap di Tol


# Militer Inggris



TERKINI
DPRD Tetapkan APBD Kabupaten Bekasi Rp 6,3 Triliun

DPRD Tetapkan APBD Kabupaten Bekasi Rp 6,3 Triliun

MEGAPOLITAN | 2 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings