Wapres Apresiasi Usulan Lemhannas Beri Solusi Komprehensif Masalah Papua
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Wapres Apresiasi Usulan Lemhannas Beri Solusi Komprehensif Masalah Papua

Selasa, 12 Oktober 2021 | 23:51 WIB
Oleh : Willy Masaharu / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin mengapresiasi rekomendasi pemecahan komprehensif untuk masalah Papua yang diajukan oleh Lemhannas. Pertemuan antara Wapres dan Lemhannas merupakan kesempatan baik dalam rangka mengidentifikasi isu strategis untuk mendapatkan solusi komprehensif bagi penyelesaian masalah Papua secara holistik. Rekomendasi penyelesaian masalah Papua dipaparkan oleh Gubernur Lemhannas, Letjen TNI (Pur) Agus Widjojo dalam pertemuannya dengan Ma’ruf Amin, di Kantor Wapres, Senin (11/20/2021).

Dalam pertemuan tersebut, Ma’ruf Amin didampingi oleh Mohamad Oemar (Kasetwapres Kemensetneg). Masduki Baidlowi (Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi/Jubir) dan Bambang Widianto (Staf Khusus Wapres). Sementara Agus Widjojo didampingi Marsdya TNI Wieko Syofyan (Wakil Gubernur Lemhannas), Prof Dr Ir Reni Mayerni, MP (Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas), Irjen Pol Drs Triyono Basuki P, MSi (Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Hankam Lemhannas), Marsma TNI Heddezul S.Sos (Direktur Hankam dan Geografi Debidjianstrat Lemhannas).

Demikian dikatakan oleh Reni Mayerni, dalam keterangannya, Selasa (12/10/2021).

Dengan merujuk pada Keppres 20/2020 terkait penunjukan Wakil Presiden sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dijelaskan Ma’ruf Amin bahwa dirinya akan terus mendorong percepatan pembangunan kesejahteraan untuk Papua dapat segera terlaksana. Oleh karenanya, dibutuhkan saran dan rekomendasi bagi perumusan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat termasuk pengentasan kemiskinan ekstrem di Tanah Papua, dan bagi pelaksanaan UU 2/2021 tentang Otonomi Khusus Papua.

Terkait dengan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden 9/2020, Ma’ruf Amin mengungkapkan, pelaksanaan Inpres ini menggunakan perspektif dan desain baru dengan cara kerja lebih efektif agar menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua.

Terkait dengan implementasinya, Ma’ruf Amin merencanakanakan berkunjung ke Papua dalam waktu dekat dan sebagai tindak lanjut, pemerintah dan Lemhannas perlu melakukan pengawalan terkoordinasi serta terintegrasi.

Ditegaskan oleh Ma’ruf Amin, pemerintah memberikan dukungan dan komitmen tinggi terkait dengan Pembentukan Pengadilan HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Papua, serta Perwakilan Komnas HAM.

Lebih jauh lagi, Ma’ruf Amin menegaskan, pemerintah sangat menghormati hak atas tanah adat masyarakat adat Papua. UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) menjadi momentum pembaruan kebijakan pertanahan, antara lain dengan adanya PP 18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dimana hak pengelolaan yang berasal dari Tanah Ulayat ditetapkan kepada masyarakat hukum adat.

Terkait pengelolaan dana otsus, BPKP terus-menerus melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Provinsi/Kabupaten/Kota di Papua. Hal tersebut untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian penggunaan dana otsus agar tepat sasaran.

Rekomendasi Lemhannas
Agus Widojo dalam paparannya mengatakan, rekomendasi Lemhannas ini merupakan hasil dari Focus Group Discussion (FGD) dan Round Table Discussion (RTD). Dikatakan, solusi komprehensif bagi penyelesaian masalah Papua, pada dasarnya merupakan upaya terpadu untuk menyelenggarakan fungsi pendidikan nasional yang efektif, pemerintahan yang bersih dan efektif, serta operasi pemulihan keamanan terpadu antara pemerintahan sipil di daerah dan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat oleh Polri, dan operasi perbantuan TNI terbatas untuk menghancurkan kekuatan bersenjata KKB

Rekomendasi, antara lain, meliputi
-Perlu penunjukan diplomat orang asli Papua (OAP) yang memahami permasalahan Papua untuk meningkatkan diplomasi di luar negeri dan berbicara tentang Papua di forum internasional.

-Perlu segera melakukan pemekaran wilayah Papua (sesuai ketentuan perundang undangan) untuk dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan, dan membatasi ruang gerak dari KKB.

-Upaya intensif pembinaan generasi muda Papua (OAP) terutama mahasiswa, agar dapat memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dan tidak terpengaruh oleh paham separatis.

-Dirasa sangat perlu peningkatan kualitas SDM Kepala Daerah dengan memperbaiki sistem Pilkada.

-Perlu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat melalui pembangunan, dengan lebih memberdayakan Kementerian dan Lembaga Pemerintah terkait dan Pemerintah Daerah

-Terkait pelestarian budaya Papua, agar lebih diarahkan untuk pemberdayaan OAP sesuai potensi daerah setempat (pertanian/perkebunan, peternakan, pertambangan rakyat dan lain lain). Oleh karenanya perlu segera dilaksanakan kegiatan pendampingan, pembinaan dan pengawasan kepada Pemda dalam pengelolaan dana Otsus, dan APBD, serta Kepala Kampung dalam pengelolaan.

-Perlu dilakukan pendataan penduduk dengan baik (secara manual untuk daerah pegunungan) oleh BPS, agar dapat mengetahui dengan pasti jumlah dan tingkat kesejahteraan OAP yang ada di Papua dan Papua Barat, untuk dapat lebih memfokuskan sasaran pembangunan.

-Perlu upaya yang intensif untuk mencari sumber dana yang mengalir ke KKB, dan mengambil langkah hukum untuk memutus aliran dana tersebut.

-Perlu menyelesaikan tuduhan terjadinya kasus pelanggaran HAM sejak dimulainya upaya untuk mengatasi perlawanan OPM tahun 1965 sampai sekarang, melalui proses hukum dan juga penyelesaian sesuai dengan adat/budaya Papua.

-Perlu membuat pemetaan (data) tentang tingkatan budaya masyarakat dari masing masing daerah, agar dapat memahami kebutuhan masyarakat setempat, sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaaan pembangunan serta keamanan.

- Banyaknya tanah adat (ulayat) yang dijual, sehingga menyebabkan banyak OAP yang kesulitan dalam mendukung mata pencahariannya untuk kehidupan sehari hari, maka perlu ada larangan untuk menjual tanah adat (ulayat), namun dapat disewakan dalam waktu yang lama.

- Masih adanya perbedaan persepsi tentang sejarah Papua, untuk itu perlu menyusun kembali sejarah Papua yang lengkap (sejak sebelum kemerdekaan) oleh ahli sejarah nasional dan Papua, agar mampu menyentuh hati masyarakat Papua untuk bangga sebagai bangsa Indonesia.

-Dalam operasi pemulihan keamanan, perlu ada ketegasan rantai komando tunggal yang memadukan otoritas pemerintahan sipil dalam fungsi pemerintahan, Polri dalam fungsi kamtibmas, dan TNI dalam tugas pokok menghancurkan kekuatan militer KKB.

- Aparat keamanan khususnya satuan keamanan bersenjata (TNI, Brimob) perlu dipersiapkan/dilatih dengan baik sesuai tugas yang akan dihadapi, diberi pembekalan tentang aturan pelibatan (Rules of Engagement/RoE), adat istiadat/budaya masyarakat setempat, serta didukung dengan alat peralatan dan sarana prasarana yang memadai sesuai dengan kondisi daerah tempatnya bertugas.

-Perlu segera menerbitkan Perpres tentang pelibatan TNI dalam operasi perbantuan kepada pemerintahan sipil di masa damai.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Terapkan Sistem Merit, LAN Pertahankan Predikat Sangat Baik

LAN kembali memperoleh predikat Sangat Baik dalam Anugerah Meritokrasi Penyerahan Hasil Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN kepada Instansi Pemerintah

NASIONAL | 8 Desember 2021

Pilar KA Cepat Timpa Ekskavator, KCIC: Tak Ada Korban

KCIC menyatakan bahwa tidak ada korban dari insiden tersebut.

NASIONAL | 8 Desember 2021

Jelang Nataru, DPRD Maluku Minta Jaminan Pertamina dan PLN

DPRD Maluku ingin memastikan ketersediaan minyak tanah (mitan) dan juga mengantisipasi adanya pemadaman listrik saat perayaan dua momen keagamaan dimaksud.

NASIONAL | 8 Desember 2021

BNPB: Kerugian Erupsi Semeru Masih Didata

BNPB menyatakan, masih melakukan pendataan terkait jumlah kerugian materil akibat dari keluarnya awan panas dari Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur.

NASIONAL | 8 Desember 2021

Buruh Minta Penjelasan MK soal Putusan UU Cipta Kerja

Buruh meminta seluruh gubernur di Indonesia merevisi  keputusan soal UMP dan meminta pemerintah PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

NASIONAL | 8 Desember 2021

Besok, Jokowi Hadiri Puncak Hari Antikorupsi Sedunia 2021

Tema peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang akan dihadiri Presiden Jokowi adalah “Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi”.

NASIONAL | 8 Desember 2021

Mentan Dorong Provinsi Lampung Hasilkan 300.000 Bibit Sapi

Lampung sendiri dipilih Kementan karena dinilai mampu menerapkan pola reguler maksimum.

NASIONAL | 8 Desember 2021

Bupati Bogor Akan Naikkan Insentif Guru Honorer Tahun Depan

Bupati Bogor Ade Yasin menegaskan akan menaikan insentif atau kesejahteraan pegawai (Kespeg) para guru dan tenaga kependidikan honorer di tahun 2022 mendatang.

NASIONAL | 8 Desember 2021

Delegasi G-20 Mulai Tiba di Bali

Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, menyambut kedatangan 25 orang delegasi G-20 tahap pertama.

NASIONAL | 8 Desember 2021

Said Aqil: Saya Terima Permintaan Para Kiai Sepuh

KH Said Aqil Siroj menyatakan, dirinya menerima perintah dari para kiai sepuh NU untuk maju kembali sebagai calon Ketua Umum PBNU

NASIONAL | 8 Desember 2021


TAG POPULER

# Semeru


# PPKM


# Moeldoko


# Cuaca Jakarta


# Angin Prayitno Aji



TERKINI
Kemkop dan UKM Dampingi Pelaku UKM Bermasalah Hukum

Kemkop dan UKM Dampingi Pelaku UKM Bermasalah Hukum

EKONOMI | 5 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings