Rugikan Masyarakat, Sindikat Pinjol Ilegal Jadi Atensi Presiden dan Kapolri
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Rugikan Masyarakat, Sindikat Pinjol Ilegal Jadi Atensi Presiden dan Kapolri

Jumat, 15 Oktober 2021 | 22:37 WIB
Oleh : lorem ipsum / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Sindikat pinjaman online (pinjol) ilegal yang merugikan masyarakat menjadi atensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Jajaran Polri diperintahkan untuk melakukan penegakan hukum, termasuk melaksanakan langkah pencegahan terhadap pinjol atau financial technology peer to peer lending ilegal.

"Sindikat pinjol ilegal ini merupakan perhatian khusus dari bapak Presiden Jokowi dan perhatian khusus Polri. Tentunya keseriusan ini direspons oleh Polri dengan penegakan-penegakan hukum untuk memberantas pinjol di Indonesia," ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan, di Mabes Polri, Jumat (15/10/2021).

Dikatakan Ramadhan, dalam menangani sindikat pinjaman online, Polri bekerja sama dengan instansi terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Kementerian Informasi dan Komunikasi. Polri juga bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi yang merupakan wadah koordinasi antara regulator, instansi pengawas, instansi penegak hukum, dan pihak lain, terkait dalam penanganan tindakan melawan hukum di bidang himpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

"Dalam rapat pimpinan, Kapolri telah memberikan arahan kepada seluruh Kapolda dan jajaran untuk lebih menjadi perhatian terhadap kasus-kasus yang meresahkan masyarakat diantaranya adalah kasus pinjaman online ilegal," ungkapnya.

Ramadhan menyampaikan, Polri telah menyiapkan langkah-langkah dalam upaya pencegahan, penanganan pengaduan masyarakat sampai penegakan hukum. Dari sisi pencegahan, katanya, Polri berupaya memperkuat literasi keuangan dan melakukan program komunikasi secara aktif untuk meningkatkan kewaspasaan masyarakat atas pinjaman online.

"Kemudian, melakukan edukasi dan sosialisasi dengan menyampaikan pesan-pesan di masyarakat melalui akun-akun yang dimiliki Mabes Polri, Polda dan Polres. Ini langkah preemtif yang dilakukan Polri," katanya.

Menurut Ramadhan, terdapat hal penting untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat dan meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan pinjaman online yakni, menjaga data pribadi.

"Polri juga memperkuat kerja sama antarotoritas dan pengembang aplikasi untuk mencegah penyebaran pinjamam online ilegal melalui aplikasi dan penyedian jasa telepon selular, untuk menyebarkan informasi kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjaman online ilegal," ucapnya.

Langkah berikutnya yang dilakukan Polri adalah penanganan pengaduan masyarakat. Dikatakan, Polri telah membuka akses pengaduan masyarakat, melakukan tindak lanjut pengaduan masyarakat sesuai dengan kewenangan baik yang dimiliki Polri dan kementerian atau lembaga untuk melaporkan kepada pihak kepolisian.

"Dan tentunya ini dilakukan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Ramadhan.

Langkah berikutnya adalah penegakan hukum. Ramadhan menegaskan, Polri melakukan proses hukum terhadap para pelaku pinjaman online ilegal sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku.

"Kemudian tentunya Polri melakukan kerja sama dengan instansi lain, termasuk kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan operasional pinjaman online ilegal lintas negara. Polri juga secara rutin melakukan patroli siber didukung dengan peralatan yang dimiliki siber Bareskrim Polri untuk mendeteksi posisi server-server yang diduga melakukan pelanggaran pinjaman online ilegal tersebut," tegasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pakar Hukum Nilai Tuntutan Mati Terdakwa Asabri Tidak Tepat

Pakar hukum pidana Nur Basuki Minarno menilai tidak tepat jaksa menuntut pidana mati terdakwa perkara korupsi Asabri, Heru Hidayat.

NASIONAL | 7 Desember 2021

Besok, Jokowi Resmikan Bandara Tebelian Sintang

Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, Bandar Udara (Bandara) Tebelian Sintang, di Kalimantan Barat, siap diresmikan Presiden Joko Widodo pada Rabu (8/12/2021)

NASIONAL | 7 Desember 2021

Pengembangan SDM Jadi Kunci Keberhasilan RB

Salah satu tujuan pembangunan Presiden Joko Widodo di periode kedua ini adalah memajukan kualitas SDM dan reformasi birokrasi.

NASIONAL | 7 Desember 2021

MAKI Apresiasi Jaksa Tuntut Mati Terdakwa Korupsi Asabri

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengapresiasi tuntutan hukuman mati terhadap terdakwa kasus korupsi ASABRI, Heru Hidayat oleh kejaksaa

NASIONAL | 7 Desember 2021

Hakim MK Arief Hidayat Terpilih sebagai Ketua Umum PA GMNI

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI).

NASIONAL | 7 Desember 2021

Saksi Sebut Angin Prayitno Sosok Sederhana 

Taufan Arif Nugroho saksi perkara suap pengurusan pajak menyebut mantan pejabat Ditjen Pajak, Angin Prayitno yang menjadi terdakwa merupakan sosok sederhana. 

NASIONAL | 7 Desember 2021

Beasiswa S2 ke Jepang Dibuka, Ini Persyaratannya

Ajinomoto Foundation kembali memberikan beasiswa program pascasarjana (post-graduate) kepada mahasiswa Indonesia.

NASIONAL | 7 Desember 2021

Jangan Tergesa-gesa Buka Sekolah dengan Kapasitas Normal

Kemendikbudristek diingatkan untuk tidak tergesa-gesa dan mempertimbangkan kembali rencana pembukaan sekolah dengan kapasitas normal pada Januari 2022

NASIONAL | 7 Desember 2021

Muktamar NU Tetap Digelar 23-25 Desember di Lampung

PBNU memutuskan Muktamar ke-34 NU tetap digelar pada 23-25 Desember di Lampung. Hal ini menyusul dibatalkannya PPKM level 3 menjelang libur Nataru. 

NASIONAL | 7 Desember 2021

Jaksa KPK Dalami 81 Bidang Tanah Milik Eks Pejabat Pajak

Jaksa KPK mendalami 81 bidang tanah yang diduga milik mantan pejabat Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji yang menjadi terdakwa perkara suap pajak.  

NASIONAL | 7 Desember 2021


TAG POPULER

# Semeru


# PPKM


# Moeldoko


# Cuaca Jakarta


# Angin Prayitno Aji



TERKINI
Perusahaan Migas Genjot Produksi Sekaligus Tekan Emisi

Perusahaan Migas Genjot Produksi Sekaligus Tekan Emisi

EKONOMI | 23 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings