Anggota Komisi III DPR Minta Kemenkumham Evaluasi Kinerja Kalapas Cipinang
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Anggota Komisi III DPR Minta Kemenkumham Evaluasi Kinerja Kalapas Cipinang

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 21:50 WIB
Oleh : FFS

Beritasatu.com - Anggota Komisi III DPR Supriansa minta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengevaluasi kinerja Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Cipinang Jakarta Timur terkait dugaan praktik dan peredaran narkoba yang tersebar melalui media sosial.

"Kalapas harus bertanggungjawab jika masih ada napi menjadi pelaku bisnis narkoba di Lapas,” kata Supriansa ketika dikonfirmasi wartawan, di Jakarta, Sabtu (16/10/2021).

Dia meminta kepada pimpinan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) untuk lebih tegas serta selektif memilih kepala lapas di seluruh Indonesia.

"Dia yang evaluasi anak buahnya dong. Kan Kalapas yang bersentuhan langsung warga binaan di Lapas masing-masing," katanya.

Hingga kini, pihaknya masih menunggu keputusan dari pimpinan Komisi III DPR untuk inspeksi mendadak (sidak) atau tidak ke Lapas Cipinang sebagai bentuk pengawasan.

"Tergantung Pimpinan Komisi III nanti setelah masuk masa sidang. Sebagai anggota, kita ikut saja," tuturnya.

Pakar hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menyatakan sejak awal seharusnya pemerintah melakukan proses hukum pada pihak-pihak yang melakukan bisnis narkotika di lapas, termasuk terhadap para petugas lapas yang terlibat.

Fickar menuturkan mustahil bisnis ini bisa berjalan jika tidak ada orang dalam yang membantu menjalankan bisnis haram tersebut.

Bahkan, katanya, pejabat yang menjadi pelaksana harus dievaluasi jika benar adanya dugaan praktik bisnis kotor di dalam sel tersebut karena perlu ada niat yang tegas untuk membersihkan lapas dari para oknum petugas yang memfasilitasi bisnis-bisnis kotor itu.

"Setiap ada kejadian, maka pimpinan instansi selevel pelaksana seperti dirjen, direktur, kepala lapas atau jabatan lain yang terlibat, itu diganti diberlakukan hukuman disiplin dan jika ada bukti dapat juga diteruskan proses pidananya," katanya.

Pengamat Hukum Universitas Al-Azhar, Supanji Ahmad juga sepakat jika direktur jenderal pemasyarakatan dan kepala lapas dilakukan evaluasi karena dugaan bisnis kotor ini bukan hal baru.

Menurutnya, praktik bisnis kotor tersebut merupakan mata rantai yang dikendalikan dalam suatu jaringan kokoh, mapan dan mengakar kuat dalam lingkungan Lapas.

"Keberadaan sel berfasilitas istimewa secara logika awam patut dicurigai adanya permainan kotor/curang oleh aparat yang berwenang yang merupakan pelanggaran atas hukum pidana. Sel berfasilitas istimewa, dan bisnis kotor lainnya di dalam rutan/lapas tidak dapat dilepaskan dari adanya dugaan penyalahgunaan wewenang oleh aparat hukum," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Komjen (Pun) Andap Budhi Revianto mengarahkan media mengonfirmasi kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

"Silakan ke Kakanwil-nya atau Dirjenpas ya," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Ibnu Chuldun membantah ada bisnis di dalam Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur.

Dia menyayangkan pemberitaan di salah satu unggahan di akun Youtube pada Selasa (12/10/2021). Akun itu mengungkap adanya dugaan bisnis haram, seperti transaksi narkoba, penjualan sel mewah dengan perabotan hingga mengeluarkan tahanan dari penjara.

"Kami melaksanakan sidak, mengecek langsung ke kamar hunian dan tidak menemukan apa yang disangkakan dalam video tersebut," kata Ibnu di Jakarta, Kamis (14/10/2021).



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Lagi, Prajurit TNI Gugur Ditembak KKB di Yahukimo, Papua

Prajurit satgas teritorial Koramil Persiapan Suru-suru, Kodim 1715/Yahukimo, Papua, tewas ditebak kelompok kriminal bersenjata atau KKB.

NASIONAL | 4 Desember 2021

Sahabat Ganjar Jaring Potensi Santri di Lombok

Kelompok relawan pendukung Ganjar Pranowo, Sahabat Ganjar mengadakan Lomba Tilawatil Quran untuk menjaring potensi santri di Lombok, Nusa Tenggar Barat. 

NASIONAL | 3 Desember 2021

Melalui IKK, LAN Dorong Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti

Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan terus mendorong pembuatan kebijakan berbasis bukti

NASIONAL | 2 Desember 2021

YLAM dan MHU Gelar Vaksinasi Gotong Royong di Kukar  

Yayasan Life After Mine (YLAM) dan PT Multi Harapan Utama (MHU) memfasilitasi program vaksinasi gotong royong bagi 1.000 warga Kutai Kertanegara (Kukar).

NASIONAL | 3 Desember 2021

The Untold Story: Kopassus untuk Indonesia

Kisah tahun 1960-an ini termuat dalam buku “KOPASSUS UNTUK INDONESIA” – Profesionalisme Prajurit Kopassus.”

NASIONAL | 3 Desember 2021

Sumbara Boat Berikan Sensasi Wisata di Sungai Siak

Sumbara Boat menyajikan wisata memancing dan menyusuri Sungai Siak dengan pontoon boat

NASIONAL | 3 Desember 2021

Telkom Dukung Pemerintah Majukan Pariwisata

Telkom Indonesia mendukung penuh pemerintah dalam memajukan industri pariwisata Indonesia.

NASIONAL | 3 Desember 2021

Jokowi Sentil Polisi Sowan ke Ormas, Ini Kata Sekjen PDIP

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.menanggapi Pernyataan Presiden Jokowi yang menyentil kapolda dan kapolres yang kerap sowan ke ormas.

NASIONAL | 3 Desember 2021

Kemendes PDTT: Desa Bukan Ajang Pertarungan Elite

Dirjen PDP Kemendes PDTT Sugito mengatakan desa merupakan arena masyarakat untuk meraih kemuliaan, bukan ajang bertarung para elite meraih kekuasaan.

NASIONAL | 3 Desember 2021

Masa Khidmah Kiai Said Berakhir setelah Muktamar Ke-34 NU

Habib Salim al Jufri mengatakan, masa khidmah Kiai Said berakhir setelah Muktamar ke-34 NU

NASIONAL | 3 Desember 2021


TAG POPULER

# Kento Momota


# Prajurit Santri


# BWF World Tour


# Waskita Karya


# Omicron



TERKINI
Panglima TNI Ungkap Fakta 1.826 Prajurit Terinfeksi HIV/AIDS

Panglima TNI Ungkap Fakta 1.826 Prajurit Terinfeksi HIV/AIDS

ARCHIVE | 2 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings