PWI: Wartawan Tidak Tunduk pada UU Ketenagakerjaan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

PWI: Wartawan Tidak Tunduk pada UU Ketenagakerjaan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 17:42 WIB
Oleh : WM

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (Ketum PWI) Atal S Depari menegaskan, wartawan tidak tunduk pada UU Ketenagakerjaan ketika melaksanakan tugas jurnalistik.

"Kami berpendapat, maksud UU Ketenagakerjaan adalah tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja melalui sertifikasi kompetensi kerja dari BNSP, sedangkan wartawan adalah sebuah profesi khusus yang diatur dalam UU Pers," kata Atal dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (17/10/2021).

Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Atal terhadap anggapan para pemohon mengenai Dewan Pers melakukan praktik ultra vires, atau tindakan di luar batas kewenangan.

Salah satu tindakan yang di luar batas, menurut Para Pemohon, adalah kewenangan Dewan Pers melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan yang dianggap melanggar UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan karena yang berwenang menguji kompetensi wartawan adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Pers, yang dimaksud dengan wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Oleh karena itu, UU Pers adalah lex specialis untuk profesi wartawan dan tidak bisa disamakan dengan Tenaga Kerja sebagaimana yang dimaksud dalam UU Ketenagakerjaan.

Menurut Atal, terdapat kesesatan pemahaman pada Para Pemohon yang menyamakan profesi wartawan dengan tenaga kerja.

Dengan demikian, Atal menegaskan bahwa yang benar adalah uji kompetensi wartawan dilakukan oleh Dewan Pers, sesuai tugas dan fungsinya guna meningkatkan kualitas kewartawanan berdasarkan UU Pers.

"Apakah profesi Dokter dan Advokat dapat disamakan dengan tenaga kerja yang harus ikut sertifikasi BNSP? Tidak, karena profesi Dokter dan Advokat adalah profesi khusus yang diatur masing-masing secara khusus (lex specialis) dalam UU Praktik Kedokteran dan UU Advokat," ujar Atal menambahkan.

Justru, Atal melanjutkan, para pemohon menundukkan diri secara sukarela sebagai tenaga kerja dengan mendirikan LSP untuk melaksanakan Sertifikasi Profesi Wartawan sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 2/2016 Tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.

Para pemohon tidak layak lagi mengaku berprofesi sebagai wartawan karena menginginkan campur tangan BNSP untuk melakukan Sertifikasi Profesi Wartawan, karena profesi wartawan diatur khusus dalam UU Pers.

Menurut Atal, seharusnya para pemohon mengikuti keputusan Dewan Pers sebagai lembaga independen dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan melindungi kebebasan pers dari campur tangan pihak lain, termasuk campur tangan dari pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) UU Pers.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pemerintah Izinkan Kegiatan Ibadah di Zona Merah

Pemerintah mengizinkan pelaksanaan kegiatan ibadah yang berada dalam zona merah

NASIONAL | 7 Desember 2021

Inmendagri PPKM Luar Jawa-Bali Diterbitkan, Berlaku Hari Ini

Mendagri menyampaikan instruksi tentang wilayah-wilayah kabupaten kota yang ditetapkan berlevel 3, 2 ataupun 1.

NASIONAL | 7 Desember 2021

Semeru Kembali Luncurkan Awan Panas Guguran

Semeru pada Selasa pukul 00.00-06.00 WIB tercatat mengeluarkan awan panas guguran dan embusan dengan status gunung pada level II atau waspada.

NASIONAL | 7 Desember 2021

Siskaeee Dinilai Kena Kutukan dari Nyi Ageng Serang

Tertangkapnya Siskaeee oleh Ditreskrimsus Polda DIY diyakini tidak lepas dari kutukan pahlawan Kulon Progo.

NASIONAL | 7 Desember 2021

Akademisi Sebut Penetapan Teroris ke KKB Sudah Tepat

Pemerintah mengkategorikan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sebagai organisasi teroris.

NASIONAL | 7 Desember 2021

Perwira Polri di NTB Selamatkan Ibu Hamil dari Banjir

Perwira Polri di NTB selamatkan ibu hamil dan anak balita.

NASIONAL | 7 Desember 2021

Bali, Banten, dan DKI Jakarta Berpotensi Alami Cuaca Ekstrem

BMKG memberikan peringatan dini akan cuaca ekstrem yang terjadi di 25 wilayah Tanah Air, di antaranya Bali, Banten, dan DKI Jakarta.

NASIONAL | 7 Desember 2021

Keramba Jaring Apung di Danau Toba Berefek Ganda Ekonomi

Budidaya ikan dengan sistem Keramba Jaring Apung (KJA) telah memberi efek ganda ekonomi di Danau Toba, Sumatera Utara.

NASIONAL | 7 Desember 2021

Jokowi Tinjau Daerah Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Jokowi akan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Lumajang dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU.

NASIONAL | 7 Desember 2021

5 Terdakwa Korupsi Asabri Dituntut 10 hingga 15 Tahun

Jaksa penuntut Kejagung menuntut lima terdakwa perkara dugaan korupsi PT Asabri untuk dihukum antara 10 hingga 15 tahun penjara. 

NASIONAL | 7 Desember 2021


TAG POPULER

# Gelombang Ketiga Covid-19


# Investor Milenial


# Darmawan Prasodjo


# Houston Rockets


# Massindo Group



TERKINI
Pemerintah Izinkan Kegiatan Ibadah di Zona Merah

Pemerintah Izinkan Kegiatan Ibadah di Zona Merah

NASIONAL | 1 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings