KPK Akui Politik Dinasti Membuka Celah Terjadinya Korupsi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Akui Politik Dinasti Membuka Celah Terjadinya Korupsi

Minggu, 17 Oktober 2021 | 18:10 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengakui politik dinasti atau kekuasaan yang dijalankan secara turun temurun oleh suatu keluarga atau bertalian darah membuka celah terjadinya korupsi. Pernyataan Alex, sapaan Alexander Marwata ini disampaikan setelah pihaknya menangkap dan menetapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait sejumlah proyek di Muba.

Selain Dodi, kasus ini juga menjerat Kadis PUPR, Herman Mayori; Kabid SDA atau PPK Dinas PUPR Muba, Eddi Umari; dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara, Suhandy. Dodi diduga memerintahkan anak buahnya untuk merekayasa lelang proyek. Atas rekayasa lelang tersebut, Dodi Reza Alex Noerdin diduga menerima suap sekitar Rp 2,6 miliar dari Suhandy yang mendapat empat proyek pekerjaan di Dinas PUPR Muba. Sebagian suap itu telah diserahkan Suhandy kepada Dodi Reza melalui Herman Mayori dan Eddi Umari.

Dodi merupakan anak dari mantan Gubernur Sumatera Selatan yang juga mantan Bupati Muba, Alex Noerdin. Saat ini, Alex Noerdin ditahan Kejaksaan Agung di Rutan Salemba atas dua kasus korupsi. Kedua kasus korupsi yang menjerat Alex, yakni dugaan korupsi dana hibah dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 dan tahun 2017 kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang terkait pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang serta kasus dugaan korupsi dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019.

Selain Dodi Reza dan Alex Noerdin, terdapat sejumlah politik dinasti yang terjerembab korupsi. Sebut saja politik dinasti di Probolinggo, Cimahi, Kutai Kertanegara, Banten, Kendari, Kutai Timur dan sejumlah daerah lainnya.

"Dinasti-dinasti politik di beberapa daerah yang kini menjadi salah satu atau mungkin menjadi salah satu pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi, bisa jadi juga," kata Alex dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10/2021).

Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Politik dinasti lebih indentik dengan kerajaan. Sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak, agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga.

Alex menjelaskan politik dinasti membuat evaluasi kinerja pemerintahan tak berjalan. Ada kecenderungan kepala daerah yang sedang menjabat tak akan mengevaluasi kinerja pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh kerabatnya. Bahkan, kepala daerah akan menutupi kelemahan-kelemahan pemerintah yang lalu.

"Dan cenderung meneruskan kebiasaan kebiasaan yang dilakukan pimpinan sebelumnya. Itu yang terjadi. Kan seperti itu," kata Alex.

Alex mengatakan, munculnya politik dinasti dipicu politik berbiaya tinggi yang masih terjadi di Indonesia. Kemendagri menyebut, seorang calon bupati atau wali kota memerlukan biaya sekitar Rp 30 miliar, bahkan Rp 60 miliar hingga Rp 75 miliar jika ingin memenangkan kontestasi. Angka tersebut merupakan angka konservatif.

Bahkan terdapat calon kepala daerah yang menyiapkan anggaran lebih dari Rp 100 miliar. Modal itu dipergunakan calon untuk biaya kampanye, hingga serangan fajar menjelang hari pencoblosan.

"Belum lagi adanya tuntutan atau permintaan yang kita kenal dengan istilahnya itu uang mahar untuk mencari kendaraan politik di parpol-parpol itu. Itu sesuatu yang, meskipun tidak terungkap secara terbuka, tapi kita semuanya mendengar dan itu sudah sering disampaikan oleh calon-calon kepala daerah ini," ungkap Alex.

Dengan modal yang besar, gaji kepala daerah tidak mampu menutupi. Akibatnya, modal yang telah dikeluarkan ditutupi dengan melakukan korupsi. Demikian juga jika modal pencalonan disokong oleh sponsor, imbalannya adalah bagi-bagi proyek.

"Bagi-bagi proyek sejak perencanaan dalam proses perencanaan APBD itu, nanti sudah ditentukan proyek ini nanti siapa yang akan mengerjakan, nah yang terjadi seperti itu di Musi Banyuasin dan juga di daerah lain nyaris hampir sama terkait proses APBD itu. Kebanyakan proses lelangnya hanya formalitas, itu juga rata-rata harga perkiraan sendiri itu juga sudah di mark up ditinggikan," kata Alex.

Meski membuka celah korupsi, Alex mengaku KPK tidak dapat berbuat banyak mencegah politik dinasti. Apalagi terdapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 9 Juli 2015. Dalam putusan judicial review Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota tersebut, MK menyatakan, larangan calon kepala daerah memiliki konflik kepentingan dengan petahana merupakan aturan yang diskriminatif.

"Tentu saja kami tidak bisa membatasi seorang anggota keluarga misalnya ikut dalam Pilkada untuk menggantikan orang tuanya kah, Atau istri atau suaminya yang sudah selesai menjabat. Karena apa? Putusan MK sudah jelas menyatakan bahwa hak dipilih itu adalah hak setiap warga negara," katanya.

KPK, katanya hanya bisa mengimbau calon kepala daerah, penyelenggara negara untuk menjada integritas. KPK juga mengimbau masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas. Masyarakat akan menderita kerugian jika masih mau menukar hak suaranya dengan uang.

"Akhirnya demokrasi kita yang menjadi semacam membeli suara. Nanti hitung-hitungannya ketika terpilih itu akan dihitung untung ruginya, ini tentu tidak sehat dalam proses demokrasi kita," katanya.

Selain itu, kata Alex, KPK bersama LIPI telah membuat kajian yang mendasari Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Dari kajian yang dilakukan, KPK dan LIPI menemukan lima penyebab rendahnya intergritas partai, yakni belum ada standar etika partai dan politisi; sistem rekrutmen yang belum berstandar; sistem kaderisasi yang belum berjenjang dan belum terlembaga; masih rendahnya pengelolaan dan pelaporan pendanaan partai; dan belum terbangunnya demokrasi internal partai. Terkait pendanaan partai politik, Alex mengatakan KPK merekomendasikan agar bantuan partai politik ditingkatkan agar partai dapat dikelola secara profesional dengan sistem kaderisasai yang benar.

"Selain itu harapannya apa? Ketika ada cukup dana APBN atau APBD masuk ke dalam partai politik, pengawas pemerintah itu bisa masuk untuk melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana di dalam partai politik itu, termasuk juga terkait dengan bagaimana mekanisme pengelolaan atau manajemen di dalam partai politik itu. kita ingin partai politik itu dikelola dengan profesional yang kita tahu bahwa partai politik sudah menjadi soko guru dalam negara demokrasi. Kita enggak bisa menafikan peran penting dari partai politik itu karena kita sepakat, kita menganut sistem demokrasi, keberadaannya diwakili partai politik, tetapi sejauh ini pendanaan partai politik itu dari APBN atau APBD itu masih sangat minim. Sehingga mau enggak mau ketika partai politik mencalonkan kadernya atau orang lain bahkan, itu mereka diminta untuk mengeluarkan biaya sendiri dan itu tidak murah," kata Alex.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Unilever Berkomitmen Dukung Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Unilever Indonesia percaya bahwa sanitasi yang baik adalah hak bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

NASIONAL | 2 Desember 2021

Tersangka Teroris di Luwu Timur Bertugas Simpan Senjata

Densus) 88 Antiteror Polri, membekuk dua tersangka teroris berinisial M alias AFB (48) dan MM alias AMM (44), di Luwu Timur, Sulsel, akhir November.

NASIONAL | 2 Desember 2021

Kunjungi Bali, Jokowi Akan Tinjau Infrastruktur G-20

Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Bali untuk melakukan kunjungan kerja.

NASIONAL | 2 Desember 2021

Bandara Kediri Tingkatkan Ekonomi Jatim Bagian Selatan

Pembangunan bandara diharapkan menjadi pintu gerbang perekonomian, penunjang kegiatan pariwisata dan perdagangan, serta simpul dalam jaringan transportasi.

NASIONAL | 2 Desember 2021

Kemenhub Diminta Evaluasi Aturan E-Ticket ASDP

Pemberlakuan tiket elektronik dianggap merugikan konsumen layanan jasa penyeberangan ASDP.

NASIONAL | 2 Desember 2021

Guru Dituntut Beradaptasi dengan Platform Digital 

Di tengah kondisi global yang mengalami re-setting ke new normal, dunia pendidikan harus siap bertransformasi.

NASIONAL | 2 Desember 2021

BP Jamsostek dan KKP Serahkan Santunan untuk ABK KM Hentri I

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dan Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo menyerahka santunan mencapai Rp 1,99 Miliar kepada 21 KM Hentri I.

NASIONAL | 2 Desember 2021

Fermented Mother Liquor, Nutrisi Pakan Ternak Alternatif

Fermented Mother Liquor (FML) merupakan cairan yang berasal dari hasil pengolahan produk samping dari proses produksi Monosodium Glutamat (MSG).

NASIONAL | 1 Desember 2021

Inovasi Sejumlah Pemkot Bangun Smart City

Berbagai daerah terus berupaya menata menuju kota cerdas atau smart city untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. 

NASIONAL | 1 Desember 2021

Pemerintah Bakal Lebih Serius Tangani Difabel Intelektual

Pemerintah segera mencari upaya yang lebih komprehensif untuk mengembangkan anak-anak bertalenta khusus atau difabel intelektual.

NASIONAL | 1 Desember 2021


TAG POPULER

# Reshuffle Kabinet


# Vaksin Sinovac


# Reuni 212


# BWF World Tour


# Sri Mulyani



TERKINI
PMI Manufaktur RI Lampaui Korsel dan Tiongkok

PMI Manufaktur RI Lampaui Korsel dan Tiongkok

EKONOMI | 3 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings