Berpotensi Korupsi, Politik Dinasti untuk Tutupi Borok Sebelumnya
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Berpotensi Korupsi, Politik Dinasti untuk Tutupi Borok Sebelumnya

Minggu, 17 Oktober 2021 | 22:03 WIB
Oleh : lorem ipsum / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, menilai politik dinasti berpotensi korupsi karena menutupi borok dan melanggengkan korupsi sebelumnya. Untuk itu, Boyamin menyatakan, politik dinasti harus dicegah.

"Dinasti politik kenapa kemudian berpotensi atau setidaknya bahasa saya potensi korupsinya besar, itu ya karena memang dalam rangka menutupi borok dan melanggengkan korupsi yang sebelumnya," kata Boyamin kepada Beritasatu.com, Minggu (17/10/2021).

Boyamin membeberkan sejumlah catatan terkait politik dinasti berpotensi menjadi korupsi yang masif. Pertama, katanya, politik berbiaya tingi. Tanpa politik dinasti, kepala daerah sudah berpotensi melakukan korupsi untuk mengembalikan modal saat mencalonkan diri.

"Kedua, apapun ketika menjadi kepala daerah ini merasa menjadi manusia yang berbeda statusnya. Sehingga dia harus menjadi orang yang juga kaya raya karena merasa dirinya orang hebat, mampu dipilih, dan kemudian menjadi seperti berwibawa, maka dia juga harus tidak boleh miskin atau tidak boleh biasa-biasa saja. Maka dia harus kaya raya. Kaya rayanya dari mana, dari cara korupsi," ungkapnya.

Boyamin menegaskan, akibat berbiaya politik tinggi atau mahal, maka kepala daerah melakukan korupsi untuk kembali modal.

"Kemudian untuk menjadi lebih hebat lagi, harus parlente dan sebagainya dengan cara korupsi. Karena apa, dari proses biaya politik yang tinggi tadi seakan-akan perjuangannya berat, dan merasa manusia yang berbeda stutusnya sehingga ya, otomatis menjadi ingin kaya," katanya.

Ketiga, lanjut Boyamin, karena sikap tamak. Sebab, terdapat sejumlah penyelenggara yang tetap melakukan korupsi, meski merupakan orang kaya.

"Sudah cukup tetap korupsi. Artinya dari sikap tamak itu menjadikan seorang kepala daerah korupsi," katanya.

Hal ini diperparah ketika kemudian terjadi politik dinasti. Karena apa? Dinasti itu untuk menutupi korupsi yang dilakukan kepala daerah sebelumnya dan diteruskan istri atau anaknya dalam rangka untuk menutupi korupsi-korupsi sebelumnya.

"Dengan apa cara-caranya, ya ketika istri atau anaknya atau siapa pun keluarganya menjadi pejabat berikutnya berusaha menutupi borok-borok yang lalu, berusaha misalnya ada proyek-proyek yang dikorupsi, kemudian ditambahi proyek baru, sehingga tertutup korupsinya. Misalnya proyek jalan rusak karena dikorupsi, maka oleh penerusnya cepat-cepat diadakan proyek baru untuk menutupi kerusakan itu. Ini dari kacamata fisik," jelasnya.

Menurut Boyamin, borok korupsi lain yang ditutupi semisal jual beli jabatan, kemudian jual beli izin tambang yang harus dilanjutkan generasi berikutnya.

"Tapi apakah dinasti itu semua korupsi ya memang tidak, satu dua lah. Tapi sebagian besar menjadi korupsi dari dinasti," tegasnya.

Boyamin melanjutkan, politik dinasti seakan-akan hanya mereka saja yang mampu menjalankan roda pemerintahan.

"Itu kan sikap yang sombong, dan itu seakan-akan tidak ada orang lain yang bisa memimpin daerah tersebut. Inilah yang kemudian seakan-akan pengalaman-pengalaman itu, menjadikan dinasti itu semakin memonopoli pemerintahan, memonopili sumber daya dan memonopoli juga dari sisi dugaan-dugaan korupsi," katanya.

Boyamin menegaskan, politik dinasti harus dilarang dan dicegah. Setidaknya, kata Boyamin, terdapat jeda waktu sebelum sanak keluarga mencalonkan diri kembali.

"Semestinya dinasti untuk ke depan dilarang, dicegah dan itu misalnya diberi jarak. Boleh dinasti maju lagi menjadi kepala daerah tapi dibatasi minimal 10 tahun. Kalau memang hebat kan tetap bisa saja maju lagi anak dan istrinya," katanya.

Diketahui, politik dinasti kembali mencuat seiring dengan langkah KPK menangkap dan menetapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka suap terkait sejumlah proyek di Muba. Selain Dodi, kasus ini juga menjerat Kadis PUPR, Herman Mayori; Kabid SDA atau PPK Dinas PUPR Muba, Eddi Umari; dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara, Suhandy.

Dodi diduga memerintahkan anak buahnya untuk merekayasa lelang proyek. Atas rekayasa lelang tersebut, Dodi Reza Alex Noerdin diduga menerima suap sekitar Rp 2,6 miliar dari Suhandy yang mendapat empat proyek pekerjaan di Dinas PUPR Muba. Sebagian suap itu telah diserahkan Suhandy kepada Dodi Reza melalui Herman Mayori dan Eddi Umari.

Dodi merupakan anak dari mantan Gubernur Sumatera Selatan yang juga mantan Bupati Muba, Alex Noerdin. Saat ini, Alex Noerdin ditahan Kejaksaan Agung di Rutan Salemba atas dua kasus korupsi. Kedua kasus korupsi yang menjerat Alex, yakni dugaan korupsi dana hibah dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 dan tahun 2017 kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang terkait pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang serta kasus dugaan korupsi dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019.

Sebelum Dodi Reza dan Alex Noerdin, terdapat sejumlah politik dinasti yang terjerembab korupsi. Sebut saja politik dinasti di Probolinggo, Cimahi, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Banten, Kendari, dan sejumlah daerah lainnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Waspada Gelombang hingga 6 Meter di Selat Sunda

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi hingga mencapai 6 meter di Selat Sunda.

NASIONAL | 6 Desember 2021

Kemenkes: Logistik Kesehatan untuk Korban Semeru Aman

Kemenkes menegaskan logistik kesehatan untuk korban erupsi Gunung Semeru aman dan sudah disalurkan.

NASIONAL | 6 Desember 2021

PMI Terjunkan 100 Relawan Tangani Korban Erupsi Semeru

Sekjen PMI Sudirman Said mengatakan tim PMI telah menerjunkan 100 relawan ke lokasi terdampak erupsi Semeru.

NASIONAL | 6 Desember 2021

Korban Erupsi Semeru Diberi Dana Sewa Rumah Rp 3 Juta

Korban yang huniannya rusak akibat erupsi Gunung Semeru mendapat dana sewa rumah Rp 3 juta per 6 bulan.

NASIONAL | 6 Desember 2021

Penanganan Bencana Semeru, Khofifah Berkantor di Lumajang

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memilih berkantor di Kabupaten Lumajang untuk mengawal upaya penanganan bencana guguran awan panas Gunung Semeru.

NASIONAL | 5 Desember 2021

Mahfud Bicara Soal Putusan MK di Forum Guru Besar KAHMI

Mahfud MD menyambut baik dan mendorong diskusi dan perdebatan terkait putusan MK mengenai UU Cipta Kerja.

NASIONAL | 5 Desember 2021

Wayan Sudirta Dikukuhkan sebagai Ketua Hima PDH UKI

UKI mengukuhkan I Wayan Sudirta sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Program Doktor Hukum (Hima PDH) untuk periode 2021-2023.

NASIONAL | 5 Desember 2021

Bakamla Evakuasi Longboat Mati Mesin di Tual

Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebuah longboat yang mengalami mati mesin di perairan Tanjung Tamedan, Tual, Maluku Minggu (5/12/21).

NASIONAL | 5 Desember 2021

Banjir Terjang Pulau Kangean Sumenep

Banjir menerjang perkampungan warga di Kepulauan Kangean, Kecamatan Arjasa Sumenep, Jawa Timur.

NASIONAL | 5 Desember 2021

Polisi Ungkap Alasan KKB Bakar SMAN 1 Oksibil

Satgas Nemangkawi menduga SMAN 1 Oksibil dibakar KKB yang tak suka melihat pemuda Oksibil bersekolah dan berpendidikan untuk memajukan Papua. 

NASIONAL | 5 Desember 2021


TAG POPULER

# Mahasiswi Bunuh Diri


# Kasus Anak Ahok


# Kereta Api Tabrak Angkot


# Marcus/Kevin


# Jokowi 3 Periode



TERKINI
Akhir Sesi I, IHSG Hari Ini Bertahan di Zona Positif

Akhir Sesi I, IHSG Hari Ini Bertahan di Zona Positif

EKONOMI | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings