Logo BeritaSatu

Berpotensi Korupsi, Politik Dinasti untuk Tutupi Borok Sebelumnya

Minggu, 17 Oktober 2021 | 22:03 WIB
Oleh : Bayu Marhaenjati / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, menilai politik dinasti berpotensi korupsi karena menutupi borok dan melanggengkan korupsi sebelumnya. Untuk itu, Boyamin menyatakan, politik dinasti harus dicegah.

"Dinasti politik kenapa kemudian berpotensi atau setidaknya bahasa saya potensi korupsinya besar, itu ya karena memang dalam rangka menutupi borok dan melanggengkan korupsi yang sebelumnya," kata Boyamin kepada Beritasatu.com, Minggu (17/10/2021).

Boyamin membeberkan sejumlah catatan terkait politik dinasti berpotensi menjadi korupsi yang masif. Pertama, katanya, politik berbiaya tingi. Tanpa politik dinasti, kepala daerah sudah berpotensi melakukan korupsi untuk mengembalikan modal saat mencalonkan diri.

"Kedua, apapun ketika menjadi kepala daerah ini merasa menjadi manusia yang berbeda statusnya. Sehingga dia harus menjadi orang yang juga kaya raya karena merasa dirinya orang hebat, mampu dipilih, dan kemudian menjadi seperti berwibawa, maka dia juga harus tidak boleh miskin atau tidak boleh biasa-biasa saja. Maka dia harus kaya raya. Kaya rayanya dari mana, dari cara korupsi," ungkapnya.

Boyamin menegaskan, akibat berbiaya politik tinggi atau mahal, maka kepala daerah melakukan korupsi untuk kembali modal.

"Kemudian untuk menjadi lebih hebat lagi, harus parlente dan sebagainya dengan cara korupsi. Karena apa, dari proses biaya politik yang tinggi tadi seakan-akan perjuangannya berat, dan merasa manusia yang berbeda stutusnya sehingga ya, otomatis menjadi ingin kaya," katanya.

Ketiga, lanjut Boyamin, karena sikap tamak. Sebab, terdapat sejumlah penyelenggara yang tetap melakukan korupsi, meski merupakan orang kaya.

"Sudah cukup tetap korupsi. Artinya dari sikap tamak itu menjadikan seorang kepala daerah korupsi," katanya.

Hal ini diperparah ketika kemudian terjadi politik dinasti. Karena apa? Dinasti itu untuk menutupi korupsi yang dilakukan kepala daerah sebelumnya dan diteruskan istri atau anaknya dalam rangka untuk menutupi korupsi-korupsi sebelumnya.

"Dengan apa cara-caranya, ya ketika istri atau anaknya atau siapa pun keluarganya menjadi pejabat berikutnya berusaha menutupi borok-borok yang lalu, berusaha misalnya ada proyek-proyek yang dikorupsi, kemudian ditambahi proyek baru, sehingga tertutup korupsinya. Misalnya proyek jalan rusak karena dikorupsi, maka oleh penerusnya cepat-cepat diadakan proyek baru untuk menutupi kerusakan itu. Ini dari kacamata fisik," jelasnya.

Menurut Boyamin, borok korupsi lain yang ditutupi semisal jual beli jabatan, kemudian jual beli izin tambang yang harus dilanjutkan generasi berikutnya.

"Tapi apakah dinasti itu semua korupsi ya memang tidak, satu dua lah. Tapi sebagian besar menjadi korupsi dari dinasti," tegasnya.

Boyamin melanjutkan, politik dinasti seakan-akan hanya mereka saja yang mampu menjalankan roda pemerintahan.

"Itu kan sikap yang sombong, dan itu seakan-akan tidak ada orang lain yang bisa memimpin daerah tersebut. Inilah yang kemudian seakan-akan pengalaman-pengalaman itu, menjadikan dinasti itu semakin memonopoli pemerintahan, memonopili sumber daya dan memonopoli juga dari sisi dugaan-dugaan korupsi," katanya.

Boyamin menegaskan, politik dinasti harus dilarang dan dicegah. Setidaknya, kata Boyamin, terdapat jeda waktu sebelum sanak keluarga mencalonkan diri kembali.

"Semestinya dinasti untuk ke depan dilarang, dicegah dan itu misalnya diberi jarak. Boleh dinasti maju lagi menjadi kepala daerah tapi dibatasi minimal 10 tahun. Kalau memang hebat kan tetap bisa saja maju lagi anak dan istrinya," katanya.

Diketahui, politik dinasti kembali mencuat seiring dengan langkah KPK menangkap dan menetapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka suap terkait sejumlah proyek di Muba. Selain Dodi, kasus ini juga menjerat Kadis PUPR, Herman Mayori; Kabid SDA atau PPK Dinas PUPR Muba, Eddi Umari; dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara, Suhandy.

Dodi diduga memerintahkan anak buahnya untuk merekayasa lelang proyek. Atas rekayasa lelang tersebut, Dodi Reza Alex Noerdin diduga menerima suap sekitar Rp 2,6 miliar dari Suhandy yang mendapat empat proyek pekerjaan di Dinas PUPR Muba. Sebagian suap itu telah diserahkan Suhandy kepada Dodi Reza melalui Herman Mayori dan Eddi Umari.

Dodi merupakan anak dari mantan Gubernur Sumatera Selatan yang juga mantan Bupati Muba, Alex Noerdin. Saat ini, Alex Noerdin ditahan Kejaksaan Agung di Rutan Salemba atas dua kasus korupsi. Kedua kasus korupsi yang menjerat Alex, yakni dugaan korupsi dana hibah dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 dan tahun 2017 kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang terkait pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang serta kasus dugaan korupsi dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019.

Sebelum Dodi Reza dan Alex Noerdin, terdapat sejumlah politik dinasti yang terjerembab korupsi. Sebut saja politik dinasti di Probolinggo, Cimahi, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Banten, Kendari, dan sejumlah daerah lainnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Tembakan Salvo Tandai Pemakaman Polisi Korban Tragedi Kanjuruhan

Polisi korban tragedi Kanjuruhan dimakamkan di Desa Sukosari, Trenggalek, Jawa Timur, Minggu, 2 Oktober 2022.

NEWS | 3 Oktober 2022

Peretas Jual Data Nomor Ponsel PM Inggris dan Pejabat Tinggi

Peretas menjual data rahasia nomor PM Inggris dan para pejabat tinggi lainnya. Situs web AS mencantumkan rincian kontak terbaru hampir semua menteri Inggris.

NEWS | 3 Oktober 2022

Rabu, Polri Limpahkan Tahap II Ferdy Sambo Dkk

Pelimpahan tahap II Ferdy Sambo dan kawan-kawan (dkk), tersangka tindak pidana pembunuhan Brigadir J dilaksanakan pada Rabu (5/10/2022).

NEWS | 3 Oktober 2022

Tiga Mahasiswa Tewas Tenggelam di Pantai Klui Lombok Utara

Sebanyak tiga mahasiswa tewas tenggelam di Pantai Klui, Dusun Kelui, Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara, NTB. Minggu (2/10/2022).

NEWS | 3 Oktober 2022

Musim Dingin di Eropa, Ilmuwan Peringatkan Cuaca Lebih Dingin

Ilmuwan memperingatkan perubahan cuaca yang lebih dingin dari biasanya saat musim dingin mendatang di Eropa

NEWS | 3 Oktober 2022

5 Tahun Dipimpin Anies, Dino Patti Djalal Sebut Jakarta Berkembang Pesat

Pendiri FPCI, Dino Patti Djalal menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah membawa Jakarta berkembang pesat selama lima tahun belakangan.

NEWS | 3 Oktober 2022

Tragedi Kanjuruhan, Ridwan Kamil Dukung Kompetisi Sepak Bola Dihentikan

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendukung agar kompetisi sepak bola dihentikan sementara imbas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. 

NEWS | 3 Oktober 2022

Relawan Perkenalkan Ganjar Pranowo Lewat Turnamen PUBG Mobile

Sahabat Ganjar memperkenalkan sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada masyarakat di Kabupaten Belitung, Bangka Belitung melalui turnamen PUBG mobile.

NEWS | 2 Oktober 2022

Kasus Ferdy Sambo, Mahfud MD Sebut Divisi Propram Polri Akan Dirombak

Mahfud MD mengatakan pemerintah merekomendasikan perombakan secara terbatas Divisi Propam Polri buntut dari kasus Brigadir J yang menjerat Ferdy Sambo. 

NEWS | 2 Oktober 2022

Waspada, Gas Air Mata Bisa Berdampak Fatal

Dokter spesialis mata Eka Hospital Bekasi, Moh Arief Herdiawan meminta masyarakat agar mewaspadai gas air mata karena bisa berdampak fatal.

NEWS | 3 Oktober 2022


TAG POPULER

# Tragedi Kanjuruhan


# Lesti Kejora


# Pembantaian di Papua Barat


# Arema FC


# Raja Charles III


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
5 Tahun Dipimpin Anies, Dino Patti Djalal Sebut Jakarta Berkembang Pesat

5 Tahun Dipimpin Anies, Dino Patti Djalal Sebut Jakarta Berkembang Pesat

NEWS | 54 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings