Terima Audiensi Apkasi, BPK Bahas Pengelolaan Keuangan Negara
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Terima Audiensi Apkasi, BPK Bahas Pengelolaan Keuangan Negara

Rabu, 20 Oktober 2021 | 08:50 WIB
Oleh : JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Refocusing dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19 berdampak pada pengelolaan anggaran baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna menekankan, hal itu tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk melanggar ketentuan perundang-undangan.

Ketua BPK mengatakan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan tetap melakukan penyesuaian sampai pandemi benar-benar berakhir. Dan salah satu di antaranya adalah terkait dengan pengelolaan anggaran yang juga berdampak pada pelayanan publik.

"Tidak menjadi alasan bagi siapapun baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melanggar ketentuan perundang-undangan, apalagi di dalamnya ada fraud," ujar Ketua BPK dalam Audiensi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dengan BPK, pada Senin (18/10/2021).

Ketua BPK menerima audiensi Apkasi di Auditorium Kantor Pusat BPK dengan didampingi oleh Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono dan Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar. Kegiatan ini membahas mengenai permasalahan pengelolaan keuangan, audit, dan penanganan Covid-19.

Ketua BPK mengungkapkan, bahwa dalam situasi saat ini BPK tetap melakukan pemeriksaan (audit). Pemeriksaan itu bertujuan untuk memastikan bahwa meskipun dalam situasi pandemi, pertanggung jawaban yang dilakukan dalam laporan keuangan maupun proses tata kelola yang ada di dalamnya dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Audit itu bagian dari tata kelola, bahasa yang digunakan adalah assurance accountability. Setelah Bapak/Ibu (pemerintah) melakukan perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengawasan, dan membuat pertanggung jawaban, kami melakukan assurance accountability," kata Ketua BPK di hadapan pengurus Apkasi, antara lain Ketua Umum Sutan Riska Tuanku Kerajaan (Bupati Dharmayasa) dan Wakil Ketua Umum Ahmed Zaki Iskandar (Bupati Tangerang).

Lebih lanjut, mengenai permasalahan harga yang lebih mahal di masa pandemi, walaupun diketahui harganya itu berbeda, tetapi pada saat itu karena dibutuhkan harganya menjadi lebih mahal.

Menanggapi hal tersebut, Ketua BPK mengharapkan entitas yang diperiksa memberikan informasi kapan transaksi dilaksanakan, sehingga pemeriksa dapat memberikan gambaran yang objektif apakah betul terjadi kemahalan harga atau tidak.

Informasi ini menjadi sesuatu yang penting, Ketua BPK menambahkan, karena pemeriksaan pada saat darurat dilaksanakan dengan prosedur kedaruratan dan pengujian pun dilakukan pada saat kedaruratan.

"Tetapi kapan transaksi terjadi menjadi penting, karena ada satu masa (2-3 bulan) di mana harga pada saat itu sangat tinggi (di tahun 2020), tetapi 2-3 bulan setelah itu harganya kembali turun atau normal," jelasnya.

"Bagi BPK, patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan itu harga mati. Tetapi aturan yang digunakan adalah aturan pada saat kedaruratan. Jadi aturan mana yang dipakai, adalah aturan pada saat kedaruratan," tegasnya.

​Menutup sambutannya, Ketua BPK menyampaikan bahwa posisi BPK adalah sebagai pemeriksa eksternal, dan pemeriksa eksternal tidak melakukan technical assistant.

Sebab itu, Ketua BPK berpesan agar entitas tidak meminta BPK untuk melakukan pendampingan, bimbingan teknis, dan lain sebagainya. Karena hal tersebut merupakan tugas dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

"Pemeriksa eksternal tidak melakukan technical assistant, karena hal itu dianggap sebagai pelanggaran kode etik tingkat berat, jadi kejahatan paling besar di BPK adalah melakukan technical assistant," pungkasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: PR

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pembatasan Mudik Nataru, 4 Ruas Tol Terapkan Ganjil Genap

Pemerintah berencana menerapkan sistem ganjil genap untuk mobil pribadi di jalan tol selama periode Nataru mulai 20 Desember 2021-2 Januari 2022.

NASIONAL | 1 Desember 2021

Maju Pilpres 2024, Ridwan Kamil Tak Bisa Tentukan Pasangan

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil siap mengikuti kontestasi Pilres 2024.

NASIONAL | 1 Desember 2021

Ditunda, Pembacaan Dakwaan Kasus Dugaan Terorisme Munarman

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menunda agenda pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana terorisme dengan terdakwa Munarman.

NASIONAL | 1 Desember 2021

Wiku Ingatkan Masyarakat Masuk Arab Saudi Harus Patuh Prokes

Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan warga Indonesia yang masuk ke Arab Saudi termasuk jemaah umrah harus tetap menjaga prokes .

NASIONAL | 1 Desember 2021

Kuasa Hukum Ingin Sidang Munarman Digelar secara Tatap Muka

Kuasa hukum dari terdakwa eks Sekretaris FPI Munarman, Sugito Atmo Prawiro berharap sidang kliennya dapat dilaksanakan secara offline atau tatap muka.

NASIONAL | 1 Desember 2021

Gesekan Antara Oknum Polri-TNI Disesalkan

Selama satu pekan terakhir setidaknya sudah ada tiga peristiwa gesekan antara oknum anggota Polri dan TNI.

NASIONAL | 1 Desember 2021

Universitas Bakrie Kembali Gelar Metamasa

Metamasa kali ini mengusung tema Education for Future sebagai bentuk motivasi untuk generasi muda yang masih terus berjuang untuk pendidikan.

NASIONAL | 1 Desember 2021

Dubes Norwegia: Dunia Tengah Menghadapi Krisis Sampah

Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Rut Kruger mengatakan, selain krisis iklim dan pandemi Covid-19, dunia juga tengah menghadapi krisis sampah.

NASIONAL | 1 Desember 2021

Pemerintah Konsisten Tambah Stok Vaksin untuk Masyarakat

Indonesia kedatangan vaksin dalam tahap ke-138 sebanyak 1.712.300 dosis vaksin AstraZeneca.

NASIONAL | 1 Desember 2021

Kolaborasi Kunci Percepatan Pelepasan Kawasan Hutan di Kotim

Terkait kawasan dan nonkawasan di Kotawaringin Timur, khususnya di Kalteng secara umum, memang ada tantangan tersendiri.

NASIONAL | 1 Desember 2021


TAG POPULER

# Aturan Perjalanan Dalam Negeri


# Fadel Muhammad


# Umrah


# Reuni 212


# Omicron



TERKINI
Ditopang Pracetak, Waskita Beton Raup Pendapatan Rp 743 M

Ditopang Pracetak, Waskita Beton Raup Pendapatan Rp 743 M

EKONOMI | 10 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings