Aplikasi Sipantau Jadi Inovasi Pemprov Sumbar Putus Rantai Penyebaran Covid-19
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Aplikasi Sipantau Jadi Inovasi Pemprov Sumbar Putus Rantai Penyebaran Covid-19

Jumat, 22 Oktober 2021 | 10:24 WIB
Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menciptakan aplikasi Sipantau untuk mendata masyarakat yang keluar masuk Ranah Minang. Dengan data yang dihimpun secara digital, maka memudahkan Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota melacak orang-orang yang baru masuk Sumbar.

Bagi masyarakat yang melintas di perbatasan akan diminta mengisi data diri, seperti nama, nomor induk kependudukan (NIK), alamat lengkap, daerah asal, riwayat perjalanan, dan daerah yang dituju. Selain itu, masyarakat harus memberikan informasi mengenai suhu tubuh dan apakah ada gejala Covid-19, seperti gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, batuk, pilek, dan lesu. Petugas yang berjaga di posko perbatasan akan memasukan data itu ke dalam aplikasi.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan aplikasi Sipantau ini untuk mempermudah aparatur pemerintah dalam melacak orang-orang yang baru berpergian dari luar daerah. Sipantau ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Sumbar dalam memutus mata rantai penyebaran virus Sars Cov -19.

“Bagi mereka sudah dipantau sesuai instruksi kami, harus isolasi selama 14 hari. Ini terutama bagi mereka yang data dari luar Sumatera Barat. Jika sudah diinstruksikan untuk isolasi tapi tidak melakukan, segera laporkan ke kepolisian,” ujar Nasrul Abit dalam keterangannya, Jumat (22/10/2021).

Selian Sipantau, Pemprov Sumbar menciptakan aplikasi Sistem Informasi Pelanggar Perda (Sipelada) yang bertujuan untuk mengontrol masyarakat yang melanggar protokol kesehatan (prokes).

Kepala Satpol Pemprov Sumbar Dedy Diantolani menerangkan data pelanggar akan dimasukkan ke aplikasi Sipelada. Jadi, petugas dapat mengetahui berapa kali orang tersebut telah melakukan pelanggaran prokes. Data dalam Sipelada hanya dapat diakses oleh petugas. Dinas Kominfo Sumbar menjaga kerahasiaan data masyarakat yang melanggar.

Di tingkat provinsi, aplikasi ini dipegang oleh Satpol PP, Dinas Kominfo, dan Polda Sumbar. Di tingkat kabupaten/kota, aplikasi ini dioperasikan oleh Satpol PP dan Polres. Pencatatan dan data yang dihimpun secara digital ini penting bagi petugas lapangan dalam menentukan bentuk hukuman.

Petugas hanya akan memberikan sanksi administrasi kepada masyarakat yang melanggar pertama kali. Semakin sering melanggar dan tercatat dalam Sipelada, maka hukumannya bertambah berat.

Sanksi hukuman bagi individu, antara lain, teguran lisan dan tertulis, kerja sosial membersihkan fasilitas umum, serta denda sebesar Rp100.000. hukuman bagi penanggung jawab kegiatan atau usaha, antara lain, teguran lisan dan tertulis, pembubaran, penghentian sementara kegiatan, pembekuan izin usaha sementara, pencabutan izin, serta denda Rp500.000.

Penanganan prokes ini masuk dalam peraturan daerah ini juga mengatur ketentuan pidana bagi para pelanggar yang tak jera untuk menerapkan prokes. Pelanggar dapat dihukum dua hari kurungan atau denda Rp 250.000. Hal itu berlaku jika sanksi administratif yang sudah dijatuhkan tidak dipatuhi.

Sanksi lebih berat dikenakan kepada pelaku kegiatan atau usaha yang melanggar berkali-kali. Hukumannya berupa penjara paling lama satu bulan atau denda Rp 15.000.000.

Adanya sanksi dalam Perda tersebut sebagai rambu-rambu bagi masyarakat. Juga memberikan efek jera bagi masyarakat yang masih bandel. Jika masyarakat patuh menerapkan prokes Covid-19, itu akan melindungi kesehatannya, keluarga, dan orang lain di sekelilingnya.

Proses penanganan pandemi yang dilakukan oleh Pemprov Sumbar ini mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri mendokumentasikan inovasi tersebut ke dalam buku “Pengalaman Praktek Terbaik Otonomi Daerah Di Indonesia 2021”.

"Daerah yang berkinerja bagus suatu urusan dijadikan benchmark dan percontohan hingga bisa ditiru oleh daerah lain. Sebaliknya, daerah yang kinerjanya masih kurang harus dibantu untuk mengejar ketertinggalannya. Tentu, Kementerian Dalam Negeri tak bisa melakukan perbaikan itu sendirian karena semua urusan itusebenarnya diampu oleh kementerian dan lembaga negara yang lain." kata Akmal Malik, Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Buku itu bisa dijadikan acuan untuk pemerintah daerah lain yang ingin melakukan perbaikan atau membuat suatu inovasi. Sehingga kinerja dan pelayanan pemerintah daerah dapat ditingkatkan kepada masyarakat.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Jaksa Agung: Jaksa yang Profesional Tidak Menunda Sidang

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan, jaksa yang profesional adalah jaksa yang tidak menunda agenda sidang pembacaan tuntutan dengan alasan apa pun.

NASIONAL | 28 November 2021

Jalan Longsor di Samosir Belum Bisa Dilalui Kendaraan

Jalan yang longsor di wilayah Samosir, Sumut belum bisa dilewat

NASIONAL | 28 November 2021

Jaksa Banding atas Vonis 4 Terdakwa Korupsi Masjid Sriwijaya

Jaksa penuntut Kejati Sumsel mengajukan banding terhadap vonis empat terdakwa kasus korupsi hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang.

NASIONAL | 28 November 2021

Hukum Berat Pelaku kekerasan terhadap Anak

Pelaku kekerasan terhadap anak harus dihukum berat.

NASIONAL | 28 November 2021

Penting, Aturan Tamu Wajib Lapor 1x24 Jam

Susaningtyas NH Kertopati atau akrab disapa Nuning menegaskan ketentuan tamu wajib lapor 1x24 jam sangat penting untuk dipertahankan.

NASIONAL | 28 November 2021

Koordinasi Intelijen Dinilai Makin Berjalan Baik

Susaningtyas NH Kertopati atau akrab disapa Nuning mengapresiasi koordinasi intelijen di bawah Badan Intelijen Negara.

NASIONAL | 28 November 2021

Pengaruhi Pikiran, Ciri Agen Intelijen Andal

Seorang agen intelijen yang andal harus dapat memengaruhi pikiran individu, massa, bahkan institusi.

NASIONAL | 28 November 2021

Akademisi Pasuruan Respons Positif Investor

Di Kabupaten Pasuruan yang dikenal sebagai salah satu jantung industri di Jawa Timur berskala nasional, turut menyambut datangnya investor termasuk akademisi.

NASIONAL | 28 November 2021

Nuning Kertopati: Saat Negara Berdiri, Intelijen Sudah Ada

Nuning Kertopati menyebut intelijen sudah ada saat suatu negara dibentuk. Intelijen berperan penting untuk mengetahui ancaman terhadap negara.

NASIONAL | 28 November 2021



TAG POPULER

# Indonesia Terbuka


# Penghinaan Etnis


# Sembunyi di Roda Pesawat


# Razia Vaksinasi Covid-19


# Omicron



TERKINI
Erick Ingin Buat Sentra Kuliner Indonesia di Luar Negeri

Erick Ingin Buat Sentra Kuliner Indonesia di Luar Negeri

EKONOMI | 9 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings