Pelantikan Anggota BPK Dinilai Wajib Tunggu Putusan PTUN
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pelantikan Anggota BPK Dinilai Wajib Tunggu Putusan PTUN

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 23:16 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menilai pengesahan atau pelantikan pejabat di Ditjen Bea dan Cukai Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wajib menunggu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Diketahui, DPR tetap mengajukan Nyoman Adhi Suryadnyana kepada Presiden Jokowi untuk dilantik. Padahal, Nyoman Adhi dinilai tidak memenuhi syarat (TMS) formal.

“Karena kita ini negara hukum, jadi harus menghormati apapun keputusan pengadilan PTUN nanti. Hanya memang saya lihat lebih banyak ke arah politiknya. Jadi DPR berpikir, pokoknya dilantik dulu, untuk urusan menang kalah itu urusan nanti,” kata Trubus saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (23/10/2021).

Trubus khawatir jika pelantikan tetap dilakukan, akan memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat.

“DPR itu harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. DPR bukan hanya mewakili masyarakat tapi juga harus kredibel dan kredibilitas untuk menempatkan persoalan-persoalan keberatan-keberatan masyarakat sebagai sebuah pertimbangan pengambilan keputusannya,” tuturnya.

Idealnya, kata Trubus, jika para politisi di DPR taat pada peraturan, maka sudah semestinya pengajuan pelantikan ditunda dulu.

“Kalau ada gugatan dari pihak lain berarti ada something wrong. Seharusnya hal ini menjadi pertimbangan utama bagi DPR,” jelasnya.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus berpendapat senada. Dikatakan, pengangkatan atau pelantikan anggota BPK harus lah taat hukum. Apalagi, BPK merupakan lembaga yang mengemban misi terkait tugas penegakan hukum di bidang audit.

Dikatakan, resistensi publik hingga gugatan ke PTUN Jakarta membuktikan adanya pengabaian aspirasi publik. Selain itu, terpilihnya Nyoman Adhi sebagai Anggota BPK telah melanggar UU BPK.

“Ironisnya, meskipun diprotes banyak pihak dari berbagai kalangan, DPR seakan-akan menutup mata dan telinga. Sehingga tetap menyertakan calon yang tidak layak bahkan tidak memenuhi syarat pencalonan sesuai ketentuan pasal 13 huruf J Undang-Undang tentang BPK RI,” ujarnya.

Petrus berharap Presiden Jokowi dengan tegas menolak melantik dengan alasan adanya pelanggaran hukum yang serius dalam proses seleksi dan pemilihan anggota BPK.

Sebelumnya, Pakar hukum tata negara Margarito Kamis meminta Komisi XI DPR RI mencoret calon Anggota BPK yang tidak memenuhi persyaratan. Menurutnya, terdapat dua nama yang dinilai tidak memenuhi syarat dan seharusnya dicoret sejak awal.

“Tidak ada ilmu hukum yang bisa dipakai bagi orang yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota BPK," ucap Margarito beberapa waktu lalu.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menekankan, pihaknya menggugat terkait dugaan tidak sahnya pemilihan anggota BPK. Boyamin mempermasalahkan lolosnya Nyoman Adhi dalam seleksi calon anggota BPK karena bertentangan dengan Pasal 13 huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK yang menyatakan, untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon harus paling singkat telah tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara.

Sementaran Nyoman Adhi Suryadnyana, pada periode 3 Oktober 2017-20 Desember 2019, tercatat masih menjabat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai di Manado.

MAKI sendiri sudah menggugat hal ini ke PTUN. Sidang kedua dengan agenda perbaikan atas gugatan MAKI terhadap berlangsung pada Selasa (19/10/2021). Gugatan terdaftar pada nomor perkara: 232/G/2021/PTUN.Jkt.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

FKDB Silaturahmi dengan Polres Kota-Kabupaten Sukabumi

Pertemuan tersebut digelar dalam rangka silaturahmi dengan jajaran kepolisian di mana FDKB bertindak selaku mitra kerja Polri.

NASIONAL | 2 Desember 2021

Unilever Berkomitmen Dukung Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Unilever Indonesia percaya bahwa sanitasi yang baik adalah hak bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

NASIONAL | 2 Desember 2021

Tersangka Teroris di Luwu Timur Bertugas Simpan Senjata

Densus) 88 Antiteror Polri, membekuk dua tersangka teroris berinisial M alias AFB (48) dan MM alias AMM (44), di Luwu Timur, Sulsel, akhir November.

NASIONAL | 2 Desember 2021

Kunjungi Bali, Jokowi Akan Tinjau Infrastruktur G-20

Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Bali untuk melakukan kunjungan kerja.

NASIONAL | 2 Desember 2021

Bandara Kediri Tingkatkan Ekonomi Jatim Bagian Selatan

Pembangunan bandara diharapkan menjadi pintu gerbang perekonomian, penunjang kegiatan pariwisata dan perdagangan, serta simpul dalam jaringan transportasi.

NASIONAL | 2 Desember 2021

Kemenhub Diminta Evaluasi Aturan E-Ticket ASDP

Pemberlakuan tiket elektronik dianggap merugikan konsumen layanan jasa penyeberangan ASDP.

NASIONAL | 2 Desember 2021

Guru Dituntut Beradaptasi dengan Platform Digital 

Di tengah kondisi global yang mengalami re-setting ke new normal, dunia pendidikan harus siap bertransformasi.

NASIONAL | 2 Desember 2021

BP Jamsostek dan KKP Serahkan Santunan untuk ABK KM Hentri I

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dan Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo menyerahka santunan mencapai Rp 1,99 Miliar kepada 21 KM Hentri I.

NASIONAL | 2 Desember 2021

Fermented Mother Liquor, Nutrisi Pakan Ternak Alternatif

Fermented Mother Liquor (FML) merupakan cairan yang berasal dari hasil pengolahan produk samping dari proses produksi Monosodium Glutamat (MSG).

NASIONAL | 1 Desember 2021

Inovasi Sejumlah Pemkot Bangun Smart City

Berbagai daerah terus berupaya menata menuju kota cerdas atau smart city untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. 

NASIONAL | 1 Desember 2021


TAG POPULER

# Reshuffle Kabinet


# Vaksin Sinovac


# Reuni 212


# BWF World Tour


# Sri Mulyani



TERKINI
AS Sebut Program Rudal Korut Semakin Menganggu

AS Sebut Program Rudal Korut Semakin Menganggu

DUNIA | 6 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings