Logo BeritaSatu

KPK Didesak Hadirkan Mu'min Ali Gunawan di Sidang Perkara Suap Pajak

Selasa, 26 Oktober 2021 | 22:37 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan bos Bank Pan Indonesia atau Bank Panin, Mu'min Ali Gunawan dalam sidang perkara dugaan suap pengurusan pajak yang menjerat dua mantan pejabat Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani. Kehadiran dan kesaksian Mu'min Ali dinilai penting untuk membuat terang perkara dugaan suap pengurusan pajak. Salah satunya untuk mengonfirmasi mencuatnya nama Mu'min Ali dalam surat dakwaan jaksa penuntut dan keterangan saksi lainnya.

"Hukumnya wajib KPK hadirkan Mu'min Ali Gunawan dihadirkan sebagai saksi di persidangan Tipikor," kata Boyamin saat dikonfirmasi, Selasa (26/10).

Dalam persidangan, Mu'min Ali Gunawan disebut mengutus orang kepercayaannya, Veronika Lindawati untuk bernegosiasi terkait pengurangan nilai pajak dari Bank Panin. Terlebih dalam surat dakwaan, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani menerima fee sebesar Rp 5 miliar dari Rp 25 miliar yang dijanjikan pihak Bank Panin. Suap ini diduga diberikan lantaran kewajiban pajak Bank Panin disunat sekitar Rp 623 miliar, dari semula Rp 926 miliar menjadi Rp 303 miliar.

Boyamin menyatakan, jaksa sepatutnya menghadirkan Mu'min Ali ke persidangan untuk membuat terang perkara tersebut.

"Alasan untuk membuat terang perkara," tegas Boyamin.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan akan mendalami setiap informasi terkait kasus dugaan suap pajak, termasuk mengenai dugaan peran Mu'min Ali Gunawan. Hal ini lantaran nama Mu'min Ali terungkap dalam persidangan sebagai pihak yang mengutus Veronika Lindawati untuk bernegosiasi dengan pejabat pajak agar nilai pajak Bank Panin turun.

"KPK pastikan bahwa semua informasi dari masyarakat, KPK perhatikan, tentu KPK pelajari dan dalami termasuk keterangan baik yang disampaikan langsung ke KPK maupun keterangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan," ucap Firli beberapa waktu lalu.

Firli memastikan, KPK berkomitmen mengusut tuntas perkara dugaan suap terhadap dua mantan pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani. KPK, tegas Firli, tidak pandang bulu menjerat pihak-pihak yang terlibat dalam perkara suap perpajakan tersebut sepanjang ditemukan bukti permulaan yang cukup.

"KPK berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi dan tidak pernah lelah untuk memberantas korupsi sampai Indonesia bersih dari praktik-praktik korupsi. Siapa pun pelakunya, kami tidak pandang bulu jika cukup bukti, karena itu prinsip kerja KPK," tegas Firli.

Firli menjelaskan, dalam mengusut suatu perkara, pihaknya bekerja sesuai prosedur hukum yang berlaku. Firli memastikan akan menyampaikan setiap perkembangan penyidikan terkait kasus suap pajak ini kepada publik.

"KPK bekerja dengan berpedoman kepada asas-asas pelaksanaan tugas KPK di antaranya menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, kepentingan umum, transparan, akuntabel, proporsionalitas dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kami masih terus bekerja, pada saatnya kami akan memberikan penjelasan kepada publik," ucap Firli.

Diberitakan, nama Mu'min Ali Gunawan mencuat dalam surat dakwaan Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani. Dalam surat dakwaan itu, Veronika disebut jaksa sebagai orang kepercayaan Mu'min Ali Gunawan. Bank Panin menugaskan Veronika untuk menegosiasikan nilai kekurangan kewajiban pajak PT Bank Panin. Alhasil, kewajiban pajak Bank Panin disunat sekitar Rp 623 miliar, dari semula Rp 926 miliar menjadi Rp 303 miliar. Untuk menurunkan nilai pajak itu, Veronika menjanjikan untuk memberikan Rp 25 miliar kepada Angin, Dadan dan tim pemeriksa pajak.

Nama Mu'min Ali Gunawan kembali disebut dalam persidangan selanjutnya. Veronika mengaku diutus oleh Mu'min Ali Gunawan untuk bernegosiasi dengan tim pemeriksa pajak terkait pengurangan nilai pajak dari Bank Panin.

Hal itu terungkap ketika anggota tim pemeriksa pajak Febrian bersaksi untuk terdakwa Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani di Pengadilan Tipikor Jakarta beberapa waktu lalu. Diungkapkan Febrian, perhitungan awal nilai pajak Bank Panin mencapai lebih dari Rp 900 miliar. Kemudian hasil perhitungan itu dikirimkan ke pihak Bank Panin sesuai arahan Yulmanizar yang juga anggota tim pemeriksa pajak. Bank Panin kemudian menanggapi hasil pemeriksaan tersebut.

Selanjutnya, Bank Panin melalui Veronika melakukan pertemuan dengan tim pemeriksa pajak di Kantor Ditjen Pajak. Dalam pertemuan itu, Veronika mengaku sebagai utusan Mu'min Ali.

"Veronika Lindawati, Dia mengaku sebagai utusan Pak Mumin Ali Gunawan," kata Febrian kepada Jaksa

"Pak Mu'min ini siapa?," tanya Jaksa.

"Sebagai pemegang saham dari Panin Group," kata Febrian.

Febrian mengatakan, dalam pertemuan bersama tim pemeriksa pajak itu, Veronika langsung menyebutkan angka nilai pajak yang sanggup dibayarkan oleh Bank Panin. Tak hanya itu, Veronika juga mengaku akan menyediakan fee sebesar Rp 25 miliar jika keinginannya dikabulkan tim pemeriksa pajak.

"Bu Veronika langsung menyebutkan, Panin sanggup membayar kurang pajaknya Rp 300 miliar dan menyediakan sebesar 25 miliar," kata Febrian.

Setelah nilai pajak Bank Panin disunat menjadi hanya Rp 303 miliar, Veronika kembali mendatangi kantor Ditjen Pajak dan bertemu tim pemeriksa pajak. Dalam pertemuan itu, Veronika mengaku hanya sanggup membayar Rp 5 miliar dari Rp 25 miliar yang dijanjikan. Uang tersebut kemudian diserahkan tim pemeriksa pajak kepada Angin dan Dadan.

Diberitakan, jaksa KPK mendakwa dua mantan pejabat pajak Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani menerima suap sebesar Rp 15 miliar dan 4 juta dolar Singapura atau setara dengan Rp 42 miliar. Suap dengan total Rp 57 miliar itu diterima Angin, Dadan bersama tim pemeriksa pajak agar merekayasa nilai pajak Bank Panin, Jhonlin Baratama dan Gunung Madu Plantations.

Uang suap sebesar Rp57 miliar tersebut diterima pejabat pajak dari tiga konsultan dan satu kuasa pajak, yakni, Veronika Lindawati selaku kuasa dari PT Bank Panin; Agus Susetyo selaku konsultan pajak PT Jhonlin Baratama; serta Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Magribi selaku konsultan pajak dari PT Gunung Madu Plantations.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Tembakan Salvo Tandai Pemakaman Polisi Korban Tragedi Kanjuruhan

Polisi korban tragedi Kanjuruhan dimakamkan di Desa Sukosari, Trenggalek, Jawa Timur, Minggu, 2 Oktober 2022.

NEWS | 3 Oktober 2022

Peretas Jual Data Nomor Ponsel PM Inggris dan Pejabat Tinggi

Peretas menjual data rahasia nomor PM Inggris dan para pejabat tinggi lainnya. Situs web AS mencantumkan rincian kontak terbaru hampir semua menteri Inggris.

NEWS | 3 Oktober 2022

Rabu, Polri Limpahkan Tahap II Ferdy Sambo Dkk

Pelimpahan tahap II Ferdy Sambo dan kawan-kawan (dkk), tersangka tindak pidana pembunuhan Brigadir J dilaksanakan pada Rabu (5/10/2022).

NEWS | 3 Oktober 2022

Tiga Mahasiswa Tewas Tenggelam di Pantai Klui Lombok Utara

Sebanyak tiga mahasiswa tewas tenggelam di Pantai Klui, Dusun Kelui, Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara, NTB. Minggu (2/10/2022).

NEWS | 3 Oktober 2022

Musim Dingin di Eropa, Ilmuwan Peringatkan Cuaca Lebih Dingin

Ilmuwan memperingatkan perubahan cuaca yang lebih dingin dari biasanya saat musim dingin mendatang di Eropa

NEWS | 3 Oktober 2022

5 Tahun Dipimpin Anies, Dino Patti Djalal Sebut Jakarta Berkembang Pesat

Pendiri FPCI, Dino Patti Djalal menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah membawa Jakarta berkembang pesat selama lima tahun belakangan.

NEWS | 3 Oktober 2022

Tragedi Kanjuruhan, Ridwan Kamil Dukung Kompetisi Sepak Bola Dihentikan

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendukung agar kompetisi sepak bola dihentikan sementara imbas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. 

NEWS | 3 Oktober 2022

Relawan Perkenalkan Ganjar Pranowo Lewat Turnamen PUBG Mobile

Sahabat Ganjar memperkenalkan sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada masyarakat di Kabupaten Belitung, Bangka Belitung melalui turnamen PUBG mobile.

NEWS | 2 Oktober 2022

Kasus Ferdy Sambo, Mahfud MD Sebut Divisi Propram Polri Akan Dirombak

Mahfud MD mengatakan pemerintah merekomendasikan perombakan secara terbatas Divisi Propam Polri buntut dari kasus Brigadir J yang menjerat Ferdy Sambo. 

NEWS | 2 Oktober 2022

Waspada, Gas Air Mata Bisa Berdampak Fatal

Dokter spesialis mata Eka Hospital Bekasi, Moh Arief Herdiawan meminta masyarakat agar mewaspadai gas air mata karena bisa berdampak fatal.

NEWS | 3 Oktober 2022


TAG POPULER

# Tragedi Kanjuruhan


# Lesti Kejora


# Pembantaian di Papua Barat


# Arema FC


# Raja Charles III


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Tiga Mahasiswa Tewas Tenggelam di Pantai Klui Lombok Utara

Tiga Mahasiswa Tewas Tenggelam di Pantai Klui Lombok Utara

NEWS | 3 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings