Putra Nababan Ungkap Alasan Citra DPR Tak Bisa Dibandingkan dengan Lembaga Lain
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Putra Nababan Ungkap Alasan Citra DPR Tak Bisa Dibandingkan dengan Lembaga Lain

Kamis, 28 Oktober 2021 | 23:20 WIB
Oleh : Yustinus Paat / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota DPR RI, Putra Nababan menilai citra DPR tidak bisa serta merta dibandingkan dengan lembaga lain. Apalagi, kata Putra, dengan lembaga eksekutif yang kinerjanya sangat bergantung dari kepemimpinan sang pucuk pimpinan.

“Kalau DPR citranya susah diangkat, itu karena tidak semudah eksekutif yang tergantung pimpinannya satu orang. Bagus atau tidak bagus kerja eksekutif itu tergantung gubernur, wali kota, bupati, menteri, presiden,” ujar Putra di acara BeritasatuTV "30 Minutes With DPR RI", Rabu (27/10/2021) malam.

Menurut wakil rakyat dari Dapil DKI Jakarta I ini, struktur organisasi legislatif sangatlah berbeda dengan badan eksekutif maupun yudikatif. Putra menyebut, keputusan DPR bersifat kolektif kolegial dari 575 anggotanya. Sementara di eksekutif, keputusan bisa diambil oleh segelintir atau bahkan seorang pimpinan.

“Kalau DPR itu kolektif, termasuk di Komisi. Kita tidak bisa hanya berprestasi sendirian. Biar bagaimana pun, putusan komisi itu adalah putusan 9 fraksi yang disepakati dengan pimpinan,” tuturnya.

Belum lagi, kata Putra, DPR saat ini terdiri dari 9 fraksi partai politik yang memiliki beragam "warna" dan arah kebijakan politik, sehingga akan ada proses diskusi yang panjang dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini tentu berbeda dengan lembaga eksekutif, misalnya kementerian, yang dipimpin oleh seorang menteri dengan jajaran ASN yang tidak boleh berpolitik praktis.

“Jadi ketika DPR membuat keputusan, itu menjadi bagian dari cara kita meyakinkan teman-teman DPR yang lain juga, terlebih yang berbeda fraksi, bahwa keputusan ini yang terbaik untuk rakyat. Ini yang menjadi tantangan kita,” sebut Putra.

“Sehingga ketika kita bicara soal persepsi publik, bukan hanya DPR RI, tapi jangan-jangan DPR di seluruh dunia sering kali lebih rendah dari lembaga eksekutif, presiden atau perdana menterinya. Mungkin anomalinya kecuali di Amerika Serikat waktu Presidennya Donald Trump,” tambahnya.

Ditambahkan Putra, persepsi publik terhadap DPR juga dibentuk dari kinerja masing-masing anggota dewan. Selain itu juga dari produk yang dihasilkan setiap komisi dan badan yang kemudian menjadi produk DPR.

“Tidak mudah untuk mengelola persepsi ketika kita punya 575 anggota dewan yang memang dalam mengambil keputusan kita harus mengambil keputusan secara bersama-sama,” ungkap Putra.

Diingatkannya, seluruh anggota DPR memiliki kewenangan yang sama. Pertanggungjawabannya pun dilakukan secara bersama-sama, sehingga proses kerjanya pun cukup dinamis. Padahal, kata Putra, pekerjaan menjadi anggota DPR itu tidak mudah.

“Saya baru merasakan, selama ini saya di sisi sebaliknya. Ternyata banyak juga tugasnya. Betapa sibuknya, apalagi saya juga di Badan Legislasi, fokus untuk membuat undang-undang, membahas UU, sinkronisasi UU, di waktu yang sama juga ada di Komisi,” jelas mantan Pimred salah satu media nasional itu.

Putra pun menanggapi hasil survei Litbang Kompas baru-baru ini yang menyatakan 60,1% publik merasa besarnya pendapatan anggota DPR tidak sebanding dengan kinerjanya.

Dia mengatakan, DPR tak bisa hanya diukur merata secara kelembagaan tapi juga harus dilihat dari kinerja orang per orang anggota DPR.

“Kita harus fair bicara anggota-anggota dewannya. Ada banyak kok yang betul-betul mereka bekerja. Turun ke bawah, berkomunikasi. Mereka mengkritisi ketika masa sidang, dan mereka betul-betul melakukan riset,” ujar Putra.

Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta I tersebut mengatakan, ada banyak anggota DPR yang berkualitas. Putra menyatakan, tak sedikit anggota dewan yang betul-betul serius menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.

“Pertanyaan-pertanyaan mereka saat rapat dengan pemerintah sangat berkualitas. Dan mereka betul-betul menyerap aspirasi untuk menyusun sebuah UU. Saya menyaksikan langsung pemikiran-pemikiran genuine, khususnya di Baleg dalam menyusun, membuat, merumuskan UU. Itu luar biasa,” paparnya.

Sayangnya, tidak semua kerja-kerja anggota DPR terekspos publik. Padahal ada banyak anggota DPR berprestasi yang tak hanya rajin datang saat rapat-rapat kerja maupun sidang, tetapi juga tetap rutin turun ke dapil untuk menyerap aspirasi masyarakat.

“Bahwa kemudian itu diliput atau tidak diliput, disaksikan atau tidak disaksikan, itu nomor dua. Kita kan nggak nunggu-nunggu ada kamera atau nggak. Memang betul ada kekurangan dari DPR, tapi lembaga mana sih yang nggak ada ?” ucap Putra.

Meski begitu, DPR menjadikan hasil survei yang ada sebagai koreksi dan masukan agar kinerjanya bisa lebih baik lagi. Putra pun menilai, masih kurangnya persepsi masyarakat terhadap DPR karena kurangnya komunikasi publik.

“Ini yang memang jadi PR. Bagaimana DPR bisa menunjukkan kerja-kerja dari orang per orang di setiap komisi dan badan sehingga masyarakat tahu ‘oh ada wakil kami yang kerja,” katanya.

“Kita dalam menyerap aspirasi masyarakat juga harus mampu menjelaskan berbagai persoalan yang muncul. Kerja ini harus dikomunikasikan. Sehingga ketika masyarakat melihat lembaga DPR, nggak cukup hanya dengan satu dua orang saja, atau satu fraksi saja,” sambung Putra.

Setiap anggota dewan dinilai haru kreatif untuk menyampaikan apa saja yang telah dikerjakannya. Hal tersebut, kata Putra, sejalan dengan pesan yang selalu dikatakan Ketua DPR Puan Maharani yakni agar anggota dewan selalu menyampaikan kepada konstituennya masing-masing apa saja yang sudah dilakukan dalam setiap masa sidang.

“Kita harus terus berkomunikasi dengan rakyat tentang apa yang sudah kita lakukan. Itu selalu disampaikan oleh Mba Ketua DPR di setiap pidato akhir masa sidang. Itu menurut saya harus kita lakukan dalam mengisi jurang komunikasi ini,” urainya.

Lebih lanjut Putra mengatakan, komunikasi langsung kepada rakyat juga akan menjadi jembatan agar publik mengetahui kerja-kerja DPR. Peran media sosial dinilai akan membantu anggota DPR untuk menyampaikan hasil kerjanya kepada masyarakat.

“Rakyat harus mengetahui langsung dari kita karena rakyat kalau tahu dari kita langsung sangat menghargai, mereka seneng sekali. Mereka dengan kita secara langsung, tidak ada birokrasi. Ini harus dilakukan secara bersama-sama dan tidak bisa diukur hanya dengan 1-2 orang saja,” kata Putra.

Alasan Produk Legislasi Kurang

Soal masih kurangnya produk legislasi yang dihasilkan DPR hingga saat ini, jurnalis senior itu yakin DPR periode 2019-2024 akan lebih baik dari periode sebelumnya. Putra juga menyebut panjangnya proses mempertemukan prioritas DPR dengan pemerintah di masa pandemi Covid-19 menjadi salah satu tantangan.

“Sebenarnya begitu banyak produk-produk yang kita hasilkan selama pandemi sejak akhir Maret 2020. Karena saat pandemi Covid-19 agak berbeda, kita bukan hanya sekadar mengawasi saja tapi juga ikut kerja sama. Menghadirkan suatu konsep baru, program baru,” ujarnya.

Menurut anggota Komisi X DPR ini, satu hasil kerja konkret yang dihasilkan pihaknya saat pandemi Covid-19 adalah soal pemenuhan kebutuhan kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa dan dosen.

Sebab pandemi Covid-19 menyebabkan pembelajaran dilakukan jarak jauh secara virtual sehingga DPR memperjuangkan agar ada bantuan pulsa internet dari pemerintah untuk pelaku pendidikan.

“Keputusan itu hasil dari forum-forum DPR bersama pemerintah. Karena pemerintah biar bagaimanapun juga kaget dengan pandemi ini. Kami di DPR juga kaget. Tapi kami kan selalu konstan bertemu dengan konstituen, selalu berkomunikasi dan menyerap langsung aspirasi rakyat,” terang Putra.

DPR melalui Komisi X DPR juga menyampaikan ide agar pembelajaran jarak jauh di daerah-daerah yang belum terjangkau internet dilakukan dengan memanfaatkan jaringan televisi. Hal tersebut, menurut Putra, yang kemudian dilakukan oleh pemerintah.

“Jadi proses pendidikannya bisa dilakukan oleh RRI atau TVRI, atau saluran TV lain. Itu kan suatu ide gagasan kita yang berkerja sama dengan masyarakat. Jadi pandemi ini memang extraordinary. Kita bukan hanya kritik tapi juga harus memberi ide dan gagasan yang kemudian didiskusikan lalu menjadi program pemerintah,” imbuhnya.

Putra menegaskan, DPR tidak akan pernah berhenti untuk bekerja sebaik-baiknya demi kebaikan masyarakat. Ia juga mengatakan, apapun kerja yang dilakukan setiap anggota dewan disampaikan secara transparan.

“Tidak ada yang kami simpan, tidak ada yang kami umpetin dari masyarakat, terbuka semuanya. Masyarakat bisa menyaksikan langsung dalam siaran langsung ketika sidang-sidang ataupun saat kami di daerah pemilihan,” tutup Putra.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Telkom Dukung Pemerintah Majukan Pariwisata

Telkom Indonesia mendukung penuh pemerintah dalam memajukan industri pariwisata Indonesia.

NASIONAL | 3 Desember 2021

Jokowi Sentil Polisi Sowan ke Ormas, Ini Kata Sekjen PDIP

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.menanggapi Pernyataan Presiden Jokowi yang menyentil kapolda dan kapolres yang kerap sowan ke ormas.

NASIONAL | 3 Desember 2021

Kemendes PDTT: Desa Bukan Ajang Pertarungan Elite

Dirjen PDP Kemendes PDTT Sugito mengatakan desa merupakan arena masyarakat untuk meraih kemuliaan, bukan ajang bertarung para elite meraih kekuasaan.

NASIONAL | 3 Desember 2021

Masa Khidmah Kiai Said Berakhir setelah Muktamar Ke-34 NU

Habib Salim al Jufri mengatakan, masa khidmah Kiai Said berakhir setelah Muktamar ke-34 NU

NASIONAL | 3 Desember 2021

Kementerian PUPR Optimistis Tuntaskan Tugas 2021

Basuki Hadimuljono optimistis untuk menuntaskan seluruh tugas yang dicanangkan pada 2021.

NASIONAL | 3 Desember 2021

Senin, Azis Syamsuddin Jalani Sidang Perdana Perkara Suap

Mantan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin akan menjalani sidang perdana perkara dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (6/12/2021).

NASIONAL | 3 Desember 2021

Perayaan Bersifat Pengumpulan Massa Dilarang

Tujuan larangan pengumpulan massa ini guna menghindari terjadinya klaster Covid-19 baru.

NASIONAL | 3 Desember 2021

BMKG: Ada Peningkatan Potensi Cuaca Ekstrem

BMKG memprakirakan akan terjadi peningkatan potensi cuaca ekstrem dalam waktu sepekan ke depan di beberapa wilayah Indonesia.

NASIONAL | 3 Desember 2021

BNPB: 424 Bencana Terjadi pada November, Didominasi Banjir

BNPB mencatat selama bulan November 2021 terjadi sebanyak 424 bencana yang didominasi banjir.

NASIONAL | 3 Desember 2021

Mabes Polri Terbitkan Aturan Pengangkatan Eks Pegawai KPK

Mabes Polri telah menerbitkan peraturan untuk merekrut 57 mantan pegawai KPK menjadi ASN di lingkungan Korps Bhayangkara.

NASIONAL | 3 Desember 2021


TAG POPULER

# Kento Momota


# Prajurit Santri


# BWF World Tour


# Waskita Karya


# Omicron



TERKINI
Panglima TNI Ungkap Fakta 1.826 Prajurit Terinfeksi HIV/AIDS

Panglima TNI Ungkap Fakta 1.826 Prajurit Terinfeksi HIV/AIDS

ARCHIVE | 1 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings