Analisis Misbakhun Soal Efek Putusan MK Cabut Impunitas Pejabat di Perppu Corona
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Analisis Misbakhun Soal Efek Putusan MK Cabut Impunitas Pejabat di Perppu Corona

Jumat, 29 Oktober 2021 | 19:10 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan ketentuan soal impunitas bagi pejabat dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Pada persidangan Kamis (28/10/2021), MK membatalkan Pasal 27 Pasal 27 Ayat (1), (2), dan (3) Perpu yang sudah menjadi UU No 2 Tahun 2020 itu.

"Saya memberikan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi yang selalu mengawal konsistensi dalam menjalankan amanat konstitusi UUD 1945. Putusan MK tersebut ada beberapa perubahan yang sangat subtansial mengenai perlindungan hukum," ujar Misbakhun, Jumat (29/10/2021).

Ketentuan tentang impunitas atau kondisi tidak dapat dipidana bagi pejabat dalam rangka penanganan Covid-19 itu ada pada Pasal 27 Ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2020.

Ketentuan itu memerinci pihak-pihak yang tak dapat diperkarakan secara perdata maupun pidana ialah anggota, sekretaris, dan pegawai sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK); pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan; Bank Indonesia (BI); Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Namun, MK menganggap ketentuan itu inkonstitusional. Menurut Misbakhun, putusan itu akan berdampak signifikan.

Legislator Partai Golkar itu mengatakan saat ini APBN dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan instrumen penting untuk menggerakkan dan mendorong perekonomian yang mengalami tekanan sangat berat akibat pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, Misbakhun sebagai angggota Komisi XI di DPR yang bermitra dengan Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS, akan terus berupaya mengawasi realisasi APBN dan PEN agar tidak menyimpang.

"Untuk itu, saya sebagai anggota DPR yang selama ini selalu terlibat dalam proses-proses awal pembahasan APBN dan Program PEN akan terus mengawal prinsip, kaidah, iktikad baik, dan ketaatan atas peraturan perundang-undangan dalam setiap rapat dengan mitra Komisi XI," katanya.

Misbakhun menegaskan pergerakan situasi perekonomian di pusat dan daerah saat ini lebih banyak didorong belanja APBN maupun APBD. Oleh karena itu meski selama ini pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) ditentukan sektor konsumsi, APBN dan APBD merupakan instrumen penting.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu pun mengharapkan para pengambil keputusan soal APBN tidak menjadi takut dan ragu melaksanakan kebijakan pasca-putusan MK tersebut.

"Kalau sampai ketakutan ini menjadi paranoid atau trauma tersendiri bagi para pengambil kebijakan, akibatnya bisa banyak program pro rakyat dalam bentuk bantuan sosial, progam penanganan dan penanggulangan Covid-19, vaksinasi, dan PEN bakal terganggu atau tidak berjalan," tuturnya.

Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan II Jawa Timur itu secara khusus juga mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani benar-benar memegang kaidah iktikad baik dalam menjalankan kebijakan.

"Jangan sampai ada satu pasal pun yang tidak diikuti sehingga berpotensi terjadi pelanggaran," katanya.

Misbakhun menilai frasa 'iktikad baik' dalam putusan MK atas UU Nomor 2 Tahun 2020 memang memiliki cakupan luas. Namun, dia menyatakan putusan itu harus diikuti secara konsisten.

"Putusan MK ini juga sebagai pengingat bagi para pengambil kebijakan di level mana pun, termasuk pada tingkat pelaksanaan, untuk meluruskan niat bahwa bekerja untuk kepentingan rakyat, bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara dalam situasi darurat pada zaman pandemi Covid19 saat ini dalam penggunaan anggaran negara tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan di luar kebaikan, apalagi sampai mengambil manfaat pribadi yang melanggar peraturan perundang-undangan," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

KPK Sita Catatan Transaksi Keuangan Bupati Penajam Paser Utara

KPK menyita catatan keuangan milik Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud saat menggeledah sejumlah lokasi terkait dugaan suap proyek dan perizinan. 

NASIONAL | 18 Januari 2022

Napi di Lapas Leluasa Gunakan Ponsel Saat Melakukan Tindak Kriminal

Dalam aksinya, para pelaku menggunakan telepon seluler (ponsel) untuk melakukan tindak pidana dari dalam lapas.

NASIONAL | 18 Januari 2022

Besok hingga Jumat Ini, Waspada Peningkatan Curah Hujan di Jabodetabek

Wilayah Jabodetabek perlu mewaspadai terjadinya peningkatan curah hujan 3 hari ke depan yakni Rabu (19/1/2022) hingga Jumat (21/1/2022).

NASIONAL | 18 Januari 2022

Majelis Hakim Beberkan Alasan Tidak Vonis Mati Heru Hidayat di Perkara Asabri

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta membeberkan alasan tidak memvonis mati Heru Hidayat dalam perkara dugaan korupsi Asabri.

NASIONAL | 18 Januari 2022

Korupsi di Jasindo, Kiagus Emil Dihukum 4 Tahun Penjara

Pengadilan Tipikor menghukum pemilik PT Ayodya Multi Sarana (AMS) Kiagus Emil Fahmy Cornain empat tahun penjara dalam kasus korupsi PT Jasindo.

NASIONAL | 18 Januari 2022

Coba Tabrak Petugas, Pencuri Kabel Telkom Ditembak Mati

Seorang anggota komplotan pencuri kabel bawah tanah milik PT Telkom ditembak mati setelah berusaha menabrak petugas.

NASIONAL | 18 Januari 2022

Polri Belum Terima Permohonan Penangguhan Penahanan Ferdinand Hutahaean

Kepolisian belum menerima surat permohonan penangguhan penahanan dari Ferdinand Hutahaean (FH).

NASIONAL | 18 Januari 2022

Korupsi Asabri, Heru Hidayat Diwajibkan Bayar Rp 12,6 Triliun

Pengadilan Tipikor Jakarta mewajibkan Heru Hidayat membayar uang pengganti senilai Rp 12,6 triliun terkait perkara dugaan korupsi PT Asabri. 

NASIONAL | 18 Januari 2022

Kepala Bappenas: IKN Nusantara Tak Dibangun Seperti Lampu Aladin

Menurut Suharso, membangun kota tidak seperti lampu Aladin yang tiba-tiba jadi, tetapi harus memiliki perencanaan yang matang dan terukur.

NASIONAL | 18 Januari 2022

Lolos dari Hukuman Mati, Heru Hidayat Divonis Nihil di Perkara Korupsi Asabri

Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat lolos dari hukuman mati karena divonis pidana nihil dalam perkara dugaan korupsi Asabri. 

NASIONAL | 18 Januari 2022


TAG POPULER

# IKN


# Nia Ramadhani


# Omicron


# Rahmat Effendi


# Sanksi Antidoping



TERKINI
Gaga Muhammad Divonis 4,5 Tahun Penjara

Gaga Muhammad Divonis 4,5 Tahun Penjara

MEGAPOLITAN | 10 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings