KPK Belum Putuskan Kasasi atas Vonis Bebas 2 Terdakwa Korupsi Bansos Bandung Barat
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Belum Putuskan Kasasi atas Vonis Bebas 2 Terdakwa Korupsi Bansos Bandung Barat

Kamis, 4 November 2021 | 22:59 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memutuskan langkah hukum berikutnya, termasuk kasasi atas putusan Pengadilan Tipikor Bandung yang memvonis bebas dua terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Bandung Barat. KPK masih pikir-pikir atas vonis bebas terhadap Andri Wibawa yang merupakan anak Bupati nonaktif Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna dan M Totoh Gunawan yang merupakan rekanan proyek bansos tersebut.

"Tim Jaksa akan segera mempelajari putusan lengkapnya dan pikir-pikir untuk langkah hukum berikutnya," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (4/11/2021).

Sebagai lembaga penegak hukum, KPK menghormati putusan Pengadilan Tipikor Bandung. Namun, KPK menilai terdapat sejumlah pertimbangan hakim yang kurang tepat atas vonis bebas Andri Wibawa dan Totoh Gunawan. Salah satunya, putusan terhadap Aa Umbara yang dihukum 5 tahun penjara atas perkara yang sama.

"Dalam perkara dengan terdakwa Aa Umbara seluruh unsur terbukti termasuk Pasal 55 KUHP yaitu perbuatan turut sertanya bersama dengan para terdakwa yang lain tersebut (Andri Wibawa dan Totoh Gunawan)," kata Ali.

Sejak proses penyidikan, KPK meyakini memiliki bukti kuat atas tindak pidana yang dilakukan Andri Wibawa dan Totoh Gunawan. Apalagi, dalam fakta persidangan terungkap peran keduanya dalam perkara korupsi pengadaan bansos Covid-19 di Bandung Barat.

"Termasuk unsur kerja sama antara terdakwa AW (Andri Wibawa), MTG (M Totoh Gunawan) bersama- sama Terdakwa AA Umbara," katanya.

Bahkan, kata Ali, dalam persidangan, termasuk saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi, Andri mengakui dan menyesali perbuatannya.

"Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya pemberian fee 6% dari terdakwa MTG kepada AA Umbara," katanya.

Dalam kesempatan ini, KPK mengajak masyarakat mengeksaminasi putusan bebas terhadap Andri dan Totoh. Eksaminasi, kata Ali, dapat menjadi pembelajaran sekaligus langkah korektif jika ditemukan adanya hal-hal yang kurang sesuai dalam konteks penegakkan hukum pemberantasan korupsi.

Diketahui, Majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan vonis bebas terhadap dua terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan bansos Covid-19 di Bandung Barat, M Totoh Gunawan dan Andri Wibawa. Totoh merupakan pihak rekanan yang menggarap proyek tersebut, sementara Andri Wibawa merupakan anak Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna yang juga menjadi terdakwa perkara ini.

Hakim menilai kedua terdakwa tidak bersalah sebagaimana dakwaan jaksa penuntut KPK.

Hakim pun memerintahkan kedua orang itu dibebaskan. Hakim juga memerintahkan jaksa untuk merehabilitasi nama baik kedua terdakwa.

Dalam perkara ini, Andri dan Totoh bersama Aa Umbara didakwa melakukan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat Tahun 2020.

Andri Wibawa diduga meminta ayahnya agar turut dilibatkan menjadi salah satu penyedia pengadaan sembako dampak Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat. Aa Umbara pun menyetujui permintaan sang anak dan memerintahkan Kadis Sosial Kabupaten Bandung Barat dan PPK Dinsos KBB agar ditetapkan.

Dalam kurun waktu April-Agustus 2020, di wilayah Kabupaten Bandung Barat, dilakukan pembagian bantuan sosial (bansos) bahan pangan dengan dua jenis paket yaitu bantuan sosial jaring pengaman sosial (Bansos JPS) dan bantuan sosial terkait pembatasan sosial berskala besar (Bansos PSBB) sebanyak 10 kali pembagian dengan total realisasi anggaran senilai Rp 52,1 miliar.

Menggunakan bendera CV Jayakusuma Cipta Mandiri dan CV Satria Jakatamilung. Andri mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai Rp 36 miliar untuk pengadaan paket bahan pangan bansos.

Sedangkan Totoh Gunawan dengan menggunakan PT Jagat Dir Gantara, dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang, mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai Rp 15,8 miliar untuk pengadaan bahan pangan bansos JPS dan Bansos PSBB.

Atas hal tersebut, Aa Umbara diduga menerima uang sejumlah sekitar Rp1 miliar. Sementara, dari proyek yang dikerjakannya, Totoh diduga meraup keuntungan sekitar Rp 2 miliar dan Andri menerima keuntungan Rp 2,7 miliar.

Pada hari yang sama, majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan vonis 5 tahun pidana penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Aa Umbara.

Tak hanya itu, hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada Aa Umbara berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 2,7 miliar. Jika dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap uang pengganti tersebut belum dibayar, harta benda Aa bakal disita untuk dilelang hingga memenuhi senilai Rp 2,7 miliar tersebut. Bila harta Aa Umbara tidak mencukupi membayar uang pengganti, maka dipidana penjara tambahan selama satu tahun.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

MAKI Kecewa terhadap Vonis Nihil Heru Hidayat

MAKI kecewa terhadap vonis majelis hakim Tipikor yang memvonis nihil Presiden Komisari PT Trada Alam Minera Heru Hidayat dalam kasus korupsi PT Asabri.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Waspada, 27 Wilayah Berpotensi Dilanda Cuaca Ekstrem

BMKG meminta masyarakat waspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai badai petir, guntur dan peningkatan angin kencang.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Ridwan Kamil Imbau Arteria Dahlan Minta Maaf kepada Orang Sunda

Ridwan Kamil mengimbau Arteria Dahlan segera meminta maaf karena menilai pernyataan yang dilontarkan Arteria melukai kebinnekaan NKRI.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Gempa Banten Sebabkan 3.078 Rumah Rusak, Terbanyak di Pandeglang

Akibat gempa Banten sebanyak 379 unit rumah rusak berat, 581 unit rumah rusak sedang dan 1.764 unit rumah rusak ringan di Pandeglang.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Pemerintah Kirim Daftar Calon Anggota Komisi Informasi Pusat kepada DPR

Menteri Johnny juga menegaskan bahwa proses seleksi anggota Komisi Informasi Pusat berlangsung secara terbuka dan fit and proper test akan dilakukan oleh Komisi I DPR

NASIONAL | 19 Januari 2022

KPK Sita Catatan Transaksi Keuangan Bupati Penajam Paser Utara

KPK menyita catatan keuangan milik Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud saat menggeledah sejumlah lokasi terkait dugaan suap proyek dan perizinan. 

NASIONAL | 18 Januari 2022

Napi di Lapas Leluasa Gunakan Ponsel Saat Melakukan Tindak Kriminal

Dalam aksinya, para pelaku menggunakan telepon seluler (ponsel) untuk melakukan tindak pidana dari dalam lapas.

NASIONAL | 18 Januari 2022

Besok hingga Jumat Ini, Waspada Peningkatan Curah Hujan di Jabodetabek

Wilayah Jabodetabek perlu mewaspadai terjadinya peningkatan curah hujan 3 hari ke depan yakni Rabu (19/1/2022) hingga Jumat (21/1/2022).

NASIONAL | 18 Januari 2022

Majelis Hakim Beberkan Alasan Tidak Vonis Mati Heru Hidayat di Perkara Asabri

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta membeberkan alasan tidak memvonis mati Heru Hidayat dalam perkara dugaan korupsi Asabri.

NASIONAL | 18 Januari 2022

Korupsi di Jasindo, Kiagus Emil Dihukum 4 Tahun Penjara

Pengadilan Tipikor menghukum pemilik PT Ayodya Multi Sarana (AMS) Kiagus Emil Fahmy Cornain empat tahun penjara dalam kasus korupsi PT Jasindo.

NASIONAL | 18 Januari 2022


TAG POPULER

# IKN


# Nia Ramadhani


# Omicron


# Rahmat Effendi


# Sanksi Antidoping



TERKINI
Sekjen PBB Desak Kekerasan Sudan Diakhiri

Sekjen PBB Desak Kekerasan Sudan Diakhiri

DUNIA | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings