Cegah Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, Nadiem Imbau Bentuk Satgas
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Cegah Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, Nadiem Imbau Bentuk Satgas

Jumat, 12 November 2021 | 19:17 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengatakan untuk mencegah kekerasan seksual di perguruan tinggi, pihaknya telah mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Nadiem mengimbau, perguruan tinggi untuk segera membentuk satuan tugas (Satgas) sebagai bentuk inovasi dari Permendikbudristek PPKS.

Nadiem menuturkan, adapun tugas satgas untuk memberi edukasi tentang pencegahan serta menangani semua laporan dan mengawal serta melakukan pemantauan dan evaluasi dalam kampus.

“Satgas memiliki kewenangan melakukan kolaborasi dengan pihak internal dan eksternal untuk penanganan yang baik,” ucap Nadiem

Ia menambahkan, kehadiran satgas untuk menjamin kerahasiaan identitas pelapor untuk melindungi hak pelapor. Untuk itu, apabila ada dugaan penyalahgunaan wewenang oleh satgas, pelapor atau korban dapat melaporkan kejadian tersebut kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

“Kami pun akan memonitor integritas daripada satgas tersebut. Satgas ini komponen dari berbagai macam mahasiswa dan civitas akademika seperti dosen dan lain-lain. Jadi harus gotong royong dan representatif tugasnya dari semua masyarakat di kampus,” paparnya.

Selanjutnya, Nadiem menjelaskan jika keputusan perguruan tinggi terhadap persoalan kekerasan seksual dirasakan tidak adil, maka pihak korban atau terlapor bisa meminta Kemendikbudristek untuk melakukan pemeriksaan ulang.

“Jadi ada akses untuk Kemendikbudristek melakukan investigasi dan juga menerima komplain dari korban maupun terlapor,” paparnya.

Dikatakan Nadiem, hasil pemeriksaan ulang oleh Kemendikbudristek bisa menjadi penguatan keputusan pimpinan perguruan tinggi atau memberikan rekomendasi kepada pimpinan perguruan tinggi untuk mengubah keputusan tersebut. "Ini adalah mekanisme naik bandingnya ke Kemendikbudristek,” ucapnya.

Untuk itu, Nadiem mengimbau semua pimpinan perguruan tinggi wajib memantau dan mengevaluasi secara rutin seluruh kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Laporan tersebut, kata Nadiem, wajib dikirimkan kepada pihak Kemendikbudristek setiap semester sebagai bahan evaluasi dan pemantauan.

Nadiem mengatakan, pelaporan dari perguruan tinggi dilakukan dalam jaringan (daring) untuk mempermudah administratif mulai dari kegiatan, hasil survei lingkungan kampus hingga data pelaporan kekerasan seksual.

“Semua dapat pelaporan kami terima per semester. Kemendikbudristek sewaktu-waktu dapat melakukan evaluasi kasus-kasus tersebut. Mana yang skalanya sangat berat atau kondisi korban kritis atau korban mempunyai kewarganegaraan berbeda atau melibatkan pelaku yang memiliki kewenangan atau conflict of interest. Kita dapat memantau dan mengevaluasi kasus-kasusnya,” ucapnya.

Selanjutnya, Nadiem mengatakan, target dari Permendikbudristek PPKS tersebut adalah 30% dari semua perguruan tinggi negeri (PTN) pada Februari 2022 sudah membentuk satgas. Kemudian, harapan Kemendikbudristek selanjutnya, yakni Oktober 2022 semua PTN telah 100% membentuk satgas.

Sedangkan untuk perguruan tinggi swasta (PTS), Nadiem juga mengatakan, pihaknya mengharapkan hal serupa. Namun, ia menyadari sebagian PTS memiliki sumber daya manusia (SDM) terbatas.

Untuk itu, Nadiem mengatakan telah merencanakan bahwa pembentukan satgas di PTS bisa dilakukan di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) di masing-masing wilayah.

“Kami siap membantu melalui LLDikti, tapi kami sangat mengharapkan PTS membentuk sendiri satgas di perguruan tinggi dan beberapa perguruan tinggi yang berada di bawah yayasan terpadu bisa membentuk satu satgas ditingkat yayasan,” katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Universitas Harus Cetak SDM Cerdas di Era Transformasi Digital

Rektor Binus University Harjanto Prabowo mengatakan sebagai Perguruan Tinggi Indonesia, pihaknya menyadari pentingnya mencetak SDM cerdas.

NASIONAL | 27 Januari 2022

DPR: Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Berlaku Setelah Diratifikasi

Perjanjian antara Indonesia dan Singapura terkait perjanjian ekstradisi, perjanjian FIR dan perjanjian pertahanan akan berlaku setelah diratifikasi DPR.

NASIONAL | 27 Januari 2022

Kantor Imigrasi Depok Ingin Pertahankan Predikat Wilayah Bebas Korupsi

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok ingin mempertahankan penghargaan dan predikat wilayah bebas korupsi pada tahun 2022.

NASIONAL | 27 Januari 2022

Jadi Tersangka Suap Dana PEN Daerah, Eks Dirjen Keuangan Daerah Diultimatum KPK

Mantan Dirjen Keuangan Daerah, Mochamad Ardian Noervianto yang menjadi tersangka kasus dugaan suap dana PEN Kolaka Timur diultimatum KPK. 

NASIONAL | 27 Januari 2022

Hadapi Era 4.0, Penyuluh Pertanian Wajib Lakukan Transformasi

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengutarakan pertanian harus terus bersinergi dengan kemajuan teknologi.

NASIONAL | 27 Januari 2022

Puan dan Ganjar Kompak Sukseskan Program Bebas Stunting

Puan Maharani dan  Ganjar Pranowo, serta sejumlah kader PDI Perjuangan (PDI) terlihat kompak menyukseskan program bebas stunting.

NASIONAL | 27 Januari 2022


Dugaan Ujaran Kebencian, Edy Mulyadi Siap Diperiksa Besok

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terus memproses laporan dugaan ujaran kebencian oleh Youtuber Edy Mulyadi. 

NASIONAL | 27 Januari 2022

Khawatir Paham Radikal Makin Merajalela, Sahroni Minta BNPT Antisipasi

Ahmad Sahroni khawatir paham radikal makin merajalela. Karenanya, Sahroni meminta BNPT mengantisipasi penyebaran paham radikal.

NASIONAL | 27 Januari 2022

Ujaran Kebencian Edy Mulyadi, Bareskrim Periksa 38 Saksi

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terus memproses laporan dugaan ujaran kebencian oleh Youtuber Edy Mulyadi dengan memeriksa 38 saksi.

NASIONAL | 27 Januari 2022


TAG POPULER

# Edy Mulyadi


# JKN-KIS


# Presidential Threshold


# Omicron


# Wiyanto Halim



TERKINI
Australia Terbuka: Tundukkan Madison Keys, Ashleigh Barty ke Final

Australia Terbuka: Tundukkan Madison Keys, Ashleigh Barty ke Final

OLAHRAGA | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings