Eks Presiden PKS Luthfi Hasan Tetap Dihukum 18 Tahun Penjara
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Eks Presiden PKS Luthfi Hasan Tetap Dihukum 18 Tahun Penjara

Selasa, 16 November 2021 | 15:53 WIB
Oleh : Fana S Suparman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaq.

Dengan demikian, Luthfi Hasan tetap dihukum 18 tahun penjara atas perkara korupsi kuota impor daging sapi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sesuai putusan kasasi MA. "Tolak," demikian bunyi putusan MA yang dikutip dari Direktori Putusan MA, Selasa (16/11/2021).

Putusan atas PK yang diajukan Luthfi Hasan ini diputus oleh Ketua Majelis Suhadi, dengan anggota Eddy Armi dan Ansori. Putusan ini dibacakan majelis PK pada Senin (15/11/2021) kemarin.

Diketahui, dalam putusan kasasi, MA menjatuhkan hukuman 18 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan serta pencabutan hak politik terhadap Luthfi Hasan.

Putusan kasasi tersebut lebih berat dari putusan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding yang menhukum Luthfi dipidana selama 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Atas putusan kasasi itu, Luthfi melalui kuasa hukumnya, Sugiyono mengajukan PK pada 16 Desember 2020. PK ini diajukan lantaran Sugiyono menilai adanya kekeliruan atau kekhilafan hakim atas vonis 18 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim MA pada tingkat kasasi terhadap kliennya.

Luthfi Hasan saat ini sedang menjalani masa hukuman di Lapas Sukamiskin, Bandung sejak September 2014. Dalam permohonan PK, Luthfi membandingkan kasusnya dengan kasus korupsi yang dilakukan mantan Ketua DPD Irman Gusman dan mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham. Perkara korupsi yang menjerat Luthfi Hasan dinilai tidak jauh berbeda dengan Irman dan Idrus Marham.

Kekeliruan mendasar hakim kasasi terhadap Luthfi Hasan, sambung Sugiyono, terkait penerapan pasal putusan yang tidak berubah yaitu pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Terpidana selaku penyelenggara negara sama-sama menerima uang dari pihak swasta, namun penerimaan uang tidak masuk dalam ranahnya. Pemohon tidak dilakukan secara adil oleh karena itu pemohon mengajukan PK," tegas Sugiyono.

Sementara itu, terkait perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU), kata Sugiyono, perbuatan pencucian uang yang dituduhkan terhadap kliennya tidak sesuai dengan waktu penerapan UU TPPU.

"Wajib bagi penuntut umum untuk merinci detail tindak pidana yang diduga menjadi predicate crime pencucian uang. Pemohon menilai pertimbangan hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi tidak memenuhi unsur tempus delicti tindak pidana asal sehingga hanya menjadi dugaan saja," kata Sugiyono.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Heru Hidayat Divonis Nihil, Ini Tanggapan KY

Komisi Yudisial (KY) bersikap terbuka bila dipandang ada dugaan pelanggaran dari majelis hakim dalam menetapkan vonis tersebut.

NASIONAL | 19 Januari 2022

BMKG: Waspada Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 19-20 Januari

Gelombang tinggi hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 19-20 Januari 2022.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Kemendagri Beberkan Empat Strategi Percepatan Realisasi APBD

Kemendagri memaparkan empat strategi percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Seleksi PTKIN Dibuka, Menag Ingatkan Peningkatan Mutu

Menag mengingatkan agar PTKIN tidak semata fokus pada perluasan akses, tetapi juga harus berorientasi pada peningkatan mutu.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Putusan Heru Hidayat, Jaksa Agung Tegaskan Ajukan Banding

Jaksa Agung menegaskan tidak ada cara lain selain mengajukan banding terhadap putusan vonis nihil itu terhadap Heru Hidayat.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Nadiem: Kemendikbudristek selalu Berpihak pada Guru Honorer

Proses rekrutmen guru honorer yang dilakukan Kemendikbudristek selalu berpihak pada guru honorer.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Kejagung Putuskan Dugaan Korupsi Garuda Naik Penyidikan

Kejaksaan Agung (Kejagung) meningkatkan status penanganan dugaan korupsi PT Garuda Indonesia (Persero) ke tahap penyidikan.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Kejagung Banding Vonis Nihil Heru Hidayat di Perkara Korupsi Asabri

Kejagung segera mengajukan banding atas vonis pidana nihil terhadap Heru Hidayat perkara dugaan korupsi Asabri dan pencucian uang.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Sabrina Sihombing Dikukuhkan Sebagai Guru Besar Ilmu Manajemen UPH

Sabrina Oktaria Sihombing dikukuhkan menjadi Guru Besar Ilmu Manajemen berdasarkan SK Kemendikbudristek.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Kasus Korupsi Bupati Penajam Paser Utara, KPK Periksa Staf Sekda

Hari ini, KPK memeriksa 4 orang saksi terkait kasus korupsi yang menjerat Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud.

NASIONAL | 19 Januari 2022


TAG POPULER

# IKN


# Nia Ramadhani


# Omicron


# Rahmat Effendi


# Sanksi Antidoping



TERKINI
BMKG: Waspada Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 19-20 Januari

BMKG: Waspada Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 19-20 Januari

NASIONAL | 3 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings