KY Awasi Proses Persidangan Kasus Mafia Tanah di Jakarta Timur
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KY Awasi Proses Persidangan Kasus Mafia Tanah di Jakarta Timur

Rabu, 17 November 2021 | 22:47 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Yudisial (KY) memastikan mengawasi setiap persidangan kasus dugaan mafia tanah di Indonesia. Salah satunya rangkaian proses persidangan kasus dugaan mafia tanah dalam sengketa tanah antara PT Salve Veritate atau Benny Simon Tabalujan dengan Abdul Halim di kawasan Cakung, Jakarta Timur. KY memastikan akan bekerja sesuai tugas dan kewenangannya dalam menjaga kode etik serta pedoman perilaku hakim dalam menangani perkara dugaan mafia tanah tersebut.

“Prinsipnya untuk semua kasus. Artinya, KY mengawasi seluruh proses peradilan soal pertanahan ini sesuai dengan komitmen pemerintah memberantas mafia tanah,” kata Juru Bicara KY, Miko Susanto Gintingkepada wartawan, Rabu (17/11).

Komisi Yudisial juga menegaskan pemantauan persidangan-persidangan kasus itu, dan mengamati putusan perkara.

“Lalu, pemantauan terhadap persidangan untuk menjaga kemandirian hakim dalam memeriksa dan memutus perkara,” kata Miko.

Secara terpisah, Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara (Untar) Amad Sudiro mengingatkan, oknum lembaga peradilan, seperti hakim dan panitera, termasuk ke dalam pihak yang rentan terlibat dan merupakan bagian dari mafia peradilan. Untuk itu, KY sebagai lembaga pengawas peradilan harus secara aktif memantau persidangan kasus-kasus pertanahan.

Amad Sudiro mengamati, mafia tanah secara terstruktur dan sistematis melakukan berbagai akrobat untuk menguasai hak atas tanah dengan berbagai modus. Beberapa di antaranya, pemalsuan dokumen yang menjadi alas hak, mencari legalitas di pengadilan, pendudukan ilegal/tanpa hak atau wilde occupatie, rekayasa perkara, kolusi dengan oknum aparat untuk mendapatkan legalitas, kejahatan korporasi seperti penggelapan dan penipuan, pemalsuan kuasa pengurusan hak atas tanah, serta hilangnya warkah tanah.

"Jangan sampai mafia tanah bekerja sama dengan oknum pengadilan untuk merampas hak-hak atas tanah yang bukan menjadi miliknya dengan menggunakan instrumen hukum putusan pengadilan," katanya.

Dekan Universitas Islam Riau, M Musa mengingatkan hal senada. Dikatakan, modus operandi dan rekayasa yang tersistemisasi dari para oknum, yakni menciptakan legalitas formal kepemilikan. Hal ini menjadi persoalan mendasar terhadap kesejatian hak-hak tanah dari rakyat menjadi terabaikan.

Untuk itu, KY dituntut jeli menilai secara integral suatu persoalan kasus pertanahan yang diadili. KY diminta tidak hanya menilai realitas sikap prosedural dan perilaku formal hakim dalam proses menegakkan hukum. Lebih dari itu, KY juga harus lebih cerdas memahami kausalitas persoalan yang disidangkan, sehingga keterselubungan permainan dalam mengadili kasus tanah bisa terungkap.

Hal serupa diutarakan Dosen FH Universitas Jambi, Helmi. Dikatakan, KY harus berperan lebih tegas untuk memerangi mafia tanah di persidangan. Ketegasan KY dapat diwujudukan pada pembukaan tim khusus pengawasan dan pemantauan sidang kasus tanah, mulai dari tahap awal sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan. Tim Khusus tersebut melibatkan perguruan tinggi dan lembaga yang bergerak di bidang hukum.

Sementara, Pakar Hukum dari Universitas Al-Azhar, Supardi Ahmad mengatakan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) semestinya tidak bisa mengeluarkan kebijakan apapun yang menetapkan kepemilikan tanah, ketika ada pihak yang bersengketa atas tanah tersebut. Situasi ini juga diingatkan, agar tidak terjadi dalam sengketa tanah antara PT Salve dengan Abdul Halim di Cakung, Jakarta Timur.

“Pada dasarnya, jika tanah dalam sengketa maka dalam keadaan status quo. Artinya, tidak ada perbuatan hukum baru,” kata Suparji.

Suparji juga menyoroti putusan praperadilan terhadap mantan Kepala Kanwil BPN DKI yakni Jaya sebagai tersangka kasus korupsi terkait sertifikat tanah yang dinilai merugikan negara mencapai Rp1,4 triliun. Penetapan tersangka terhadap Jaya dan Abdul Halim (nama yang tertera di sertifikat) telah dianggap hakim tidak sah. Untuk itu, Suparji menilai Jaya bersama Abdul Halim berhak mendapatkan pemulihan nama baiknya.

“Putusan praperadilan penetapan tersangka yang dikabulkan adalah memulihkan martabat yang bersangkutan tidak berada dalam status tersangka. Untuk kedudukan dan jabatan, sangat tergantung dari kebijakan internal institusinya,” jelas dia.

Sedangkan Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan menjelaskan, Satgas Mafia Tanah masih terus bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN di daerah-daerah untuk mengusut tuntas kasus mafia tanah.

“Pimpinan Polri telah menginstruksikan kepada para Kapolda, Kapolres di wilayah untuk tidak ragu dalam mengusut tuntas kasus mafia tanah,” katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Heru Hidayat Divonis Nihil, Ini Tanggapan KY

Komisi Yudisial (KY) bersikap terbuka bila dipandang ada dugaan pelanggaran dari majelis hakim dalam menetapkan vonis tersebut.

NASIONAL | 19 Januari 2022

BMKG: Waspada Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 19-20 Januari

Gelombang tinggi hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 19-20 Januari 2022.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Kemendagri Beberkan Empat Strategi Percepatan Realisasi APBD

Kemendagri memaparkan empat strategi percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Seleksi PTKIN Dibuka, Menag Ingatkan Peningkatan Mutu

Menag mengingatkan agar PTKIN tidak semata fokus pada perluasan akses, tetapi juga harus berorientasi pada peningkatan mutu.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Putusan Heru Hidayat, Jaksa Agung Tegaskan Ajukan Banding

Jaksa Agung menegaskan tidak ada cara lain selain mengajukan banding terhadap putusan vonis nihil itu terhadap Heru Hidayat.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Nadiem: Kemendikbudristek selalu Berpihak pada Guru Honorer

Proses rekrutmen guru honorer yang dilakukan Kemendikbudristek selalu berpihak pada guru honorer.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Kejagung Putuskan Dugaan Korupsi Garuda Naik Penyidikan

Kejaksaan Agung (Kejagung) meningkatkan status penanganan dugaan korupsi PT Garuda Indonesia (Persero) ke tahap penyidikan.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Kejagung Banding Vonis Nihil Heru Hidayat di Perkara Korupsi Asabri

Kejagung segera mengajukan banding atas vonis pidana nihil terhadap Heru Hidayat perkara dugaan korupsi Asabri dan pencucian uang.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Sabrina Sihombing Dikukuhkan Sebagai Guru Besar Ilmu Manajemen UPH

Sabrina Oktaria Sihombing dikukuhkan menjadi Guru Besar Ilmu Manajemen berdasarkan SK Kemendikbudristek.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Kasus Korupsi Bupati Penajam Paser Utara, KPK Periksa Staf Sekda

Hari ini, KPK memeriksa 4 orang saksi terkait kasus korupsi yang menjerat Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud.

NASIONAL | 19 Januari 2022


TAG POPULER

# IKN


# Nia Ramadhani


# Omicron


# Rahmat Effendi


# Sanksi Antidoping



TERKINI
BMKG: Waspada Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 19-20 Januari

BMKG: Waspada Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 19-20 Januari

NASIONAL | 6 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings