Jaksa Agung: Tak Ada Alasan Tidak Terapkan Hukuman Mati Koruptor
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Jaksa Agung: Tak Ada Alasan Tidak Terapkan Hukuman Mati Koruptor

Kamis, 18 November 2021 | 23:56 WIB
Oleh : WM

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan, penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi ini memiliki beberapa persoalan salah satunya penolakan dari para aktivitas HAM.

Menurut Burhanuddin, aktivis HAM mendapat dukungan dari dunia internasional yang mendorong setiap negara untuk menghapus regulasi hukuman mati, dengan dalih jika hak hidup merupakan hak mutlak yang tidak dapat dicabut oleh siapapun kecuali oleh Tuhan.

"Penolakan para aktivis HAM ini tentunya tidak dapat kita terima begitu saja. Sepanjang konstitusi memberikan ruang yuridis dan kejahatan tersebut secara nyata sangat merugikan bangsa dan negara, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menerapakan hukuman mati," kata Burhanuddin dalam webinar yang digelar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, secara daring, Kamis (18/11/2021)

Burhanuddin mengatakan, perlu menyadari bahwa eksistensi 'hak asasi' haruslah bergandengan tangan dengan 'kewajiban asasi'.

Dengan kata lain, kata Burhanuddin, negara akan senantiasa melindung hak asasi setiap orang, namun di satu sisi orang tersebut juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, peletakan pola dasar hukum Pancasila dengan menekankan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan sebuah keharusan agar tercipta tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

"Dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun," katanya.

Namun, lanjut dia, jika dilihat dari sistematika penyusunan pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan HAM di dalam UUD 1945, maka akan tampak adanya suatu pembatasan HAM yang tertuang di pasal penutupnya.

Ketentuan dalam Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 telah mewajibkan setiap orang untuk menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kemudian, dalam pasal penutup HAM yaitu di Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, menegaskan jika HAM dapat dibatasi dan bersifat tidak mutlak.

"Negara dapat mencabut HAM setiap orang apabila orang tersebut melanggar UU," tegas Burhanddin.

Dengan demikian, kata Burhanuddin, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut, maka penjatuhan sanksi pidana mati untuk koruptor yang selama ini terhalangi oleh persoalan HAM dapat ditegakkan.

Persoalan lain dalam penerapan hukuman mati terhadap korupsi, adanya pandangan yang menghendaki dihapuskannya sanksi pidana mati dengan argumentasi bahwa adanya sanksi pidana mati tidak menurunkan kuantitas kejahatan.

Pandangan tersebut 'dilawan' oleh Burhanuddin dengan sebuah pertanyaan serupa secara a contrario yaitu: Apabila sanksi pidana mati untuk koruptor dihapuskan, apakah lantas akan terjadi penurunan kuantitas tindak pidana korupsi?"

"Mengingat perkara korupsi belum ada tanda-tanda hilang dan justru semakin meningkat kuantitasnya, maka sudah sepatutnya kita melakukan berbagai macam terobosan hukum sebagai bentuk ikhtiar pemberantasan korupsi," kata Burhanuddin.

Meski begitu, Burhanuddin menyebutkan, penerapan hukuman mati bagi para koruptor perlu dikaji lebih dalam untuk memberikan efek jera.

Selama ini kejaksaan telah melakukan beragam upaya penegakan hukum, misalnya menjatuhkan tuntutan yang berat sesuai tingkat kejahatan, mengubah pola pendekatan dari follow the suspect menjadi follow the money dan follow the asset, serta memiskinkan koruptor.

Tapi ternyata efek jera hanya mengena para terpidana untuk tidak mengulangi kejahatan. Efek jera ini belum sampai ke masyarakat, karena koruptor silih berganti, dan tumbuh dimana-mana.

Sebelumnya, Jaksa Agung menggulirkan wacana hukuman mati terhadap koruptor, berkaca dari dua kasus megakorupsi yakni pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya.

Kedua kasus korupsi tersebut berdampak besar bagi masyarakat luas terutama pegawai dan anggota asuransi tersebut. Kerugian negara yang ditimbulkan sangat besar, yakni Rp 16,8 triliun untuk kasus Jiwasraya, dan Rp 22,78 triliun di kasus Asabri.

Selain itu, terdapat dua terdakwa yang sama di dua kasus tersebut, yakni Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

KPK Sita Dokumen Perkara yang Ditangani Hakim Itong di PN Surabaya

KPK menemukan dan menyita sejumlah dokumen perkara yang ditanganni hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Itong Isnaeni Hidayat.

NASIONAL | 28 Januari 2022

Jokowi: Korpri Harus Adaptif Hadapi Perubahan

Jokowi menegaskan bahwa Korpri dituntut untuk adaptif dalam menghadapi perubahan.

NASIONAL | 28 Januari 2022

Mahfud Tegaskan Konflik di Pulau Haruku dan Sorong Tak Ada Motif SARA

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bentrok di Pulau Haruku Maluku dan Sorong, Papua Barat tidak ada satu pun yang bermotif SARA. 

NASIONAL | 28 Januari 2022

Rangkaian Natal Nasional, Golkar Gelar Baksos di Salatiga

Bakti sosial dan pengobatan gratis dilakukan dalam rangkaian perayaan Natal Nasional Golkar 2021.

NASIONAL | 28 Januari 2022

Mahfud MD dan Jenderal Andika Gelar Rapat Soal Situasi di Maluku dan Papua

Menko Polhukam Mahfud MD, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan sejumlah pejabat lain menggelar rapat terkait situasi di Maluku, Papua, dan Papua Barat. 

NASIONAL | 28 Januari 2022

Kawal MotoGP 2022, TNI AL Turunkan Lima Kapal Perang

TNI AL menerjunkan lima Kapal Perang Indonesia untuk mengawal perhelatan balap kelas dunia MotoGP 2022 yang akan berlangsung di Sirkuit Mandalika.

NASIONAL | 28 Januari 2022

Resmikan Gedung Politala, Dirjen Pendidikan Vokasi: Perkuat Potensi SDM

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM ) menjadi prioritas yang terus didorong dan diperkuat oleh pemerintah.

NASIONAL | 28 Januari 2022

Ardian Noervianto Jadi Tersangka Suap Dana PEN Daerah, Ini Tanggapan Kemendagri

Kemendagri menanggapi langkah KPK menetapkan mantan Dirjen Keuangan Daerah, Ardian Noervianto sebagai tersangka kasus dugaan suap dana PEN Kolaka Timur.

NASIONAL | 28 Januari 2022

Mengenang Jasa Gus Dur dalam Kebebasan Perayaan Imlek

Di balik kebebasan perayaan Imlek ini ada jasa besar dari sosok Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

NASIONAL | 28 Januari 2022

Selama 7 Tahun Terakhir, Data NIK Sudah Digunakan 7,7 Miliar Kali

Selama 7 tahun terakhir atau sejak tahun 2014, data Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah digunakan publik sebanyak 7,7 miliar kali.

NASIONAL | 28 Januari 2022


TAG POPULER

# Flight Information Region


# Jefri Tambayong


# Update Covid-19


# Ousmane Dembele


# Ardian Noervianto



TERKINI
Ibas: Jangan Sampai Ada Kartel Minyak Goreng

Ibas: Jangan Sampai Ada Kartel Minyak Goreng

POLITIK | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings