Mahfud: Jangan Berlebihan Reaksi atas Penangkapan Oknum MUI
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Mahfud: Jangan Berlebihan Reaksi atas Penangkapan Oknum MUI

Sabtu, 20 November 2021 | 18:57 WIB
Oleh : Bayu Marhaenjati / EHD

Jakarta, Beritasatu.com- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, meminta masyarakat agar tidak berlebihan bereaksi terkait penangkapan oknum anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ahmad Zain An-Najah alias AZ karena diduga terlibat dalam tindak pidana pendanaan teroris kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

"Memang kita juga kaget dengan peristiwa penangkapan tiga teroris yang di antaranya ada yang merupakan oknum Majelis Ulama Indonesia. Kita semua kaget, masa di MUI ada begitu. Tetapi harus diakui kita overreact, terlalu berlebihan bereaksi," ujar Mahfud, Sabtu (20/11/2021).

Dikatakan Mahfud, juga terjadi kontroversi berlebihan dalam dua hal. Pertama, ada yang menuding kalau MUI itu menjadi tempat persemayaman terorisme sehingga harus dibubarkan.

"Ya nggak lah. Itu berlebihan. Justru kita menelusup dan menelisik ke beberapa tempat, kan bukan hanya di MUI. Di tempat lain juga banyak. Orang begitu di mana-mana harus diatasi bersama. Kalau sampai mau membubarkan MUI, itu berlebihan karena MUI itu merupakan wadah permusyawaratan antara ulama dan cendikiawan muslim. Di situ untuk membangun kehidupan lebih Islami dengan memberi saran dan pendapat kepada pemerintah sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila," ungkapnya.

Mahfud menyampaikan, meskipun MUI bukan lembaga negara, tetapi ada fungsi melekat sebagai institusi sehingga tidak bisa dibubarkan begitu saja.

"Ada undang-undang tentang jaminan produk halal, itu memerlukan MUI. Ada undang-undang tentang perbankan syariah, itu juga menyebut harus ada MUI. Oleh sebab itu mari proporsional saja. MUI lembaga yang terbuka kalau ada oknum teroris di dalamnya, ya ditindak sesuai dengan hukum," katanya.

Kemudian, kontroversi kedua adalah, adanya tudingan kepada Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri terlalu berlebihan, menangkap orang sembarangan, melanggar muruah majelis ulama.

"Seakan pemerintah dihadapkan dengan MUI. Itu tidak. Kita dengan majelis ulama itu dekat, saling berkomunikasi terus dan sepakat untuk melawan teroris. Adapun, Densus itu sudah melakukan surveillance sudah lama. Itu semua sudah dibuntuti pelan-pelan. Kalau langsung tangkap, nanti berlebihan, dikira asal tangkap," jelasnya.

Menurut Mahfud, sebelum mengantongi bukti kuat Densus tidak bisa menangkap teroris, dan hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Itu hukum khusus untuk terorisme dengan treatment-treatment khusus juga tidak boleh sembarangan. Oleh karena itu begitu ditangkap harus bisa meyakinkan, ini bisa dibuktikan di pengadilan kalau pakai menggunakan undang-undang terorisme. Kalau menggunakan undang-undang lain kadangkala bisa gagal. Kalau terorisme, biasanya sudah lengkap kaitan bukti-buktinya itu. Oleh sebab itu mari percayakan proses hukum itu," katanya.

Mahfud menekankan, yang terpenting semuanya bekerja dengan baik untuk menjaga keamanan negara.

"Karena nanti jangan sampai mengatakan pemerintah kecolongan. Ini pemerintah kan serba dituding. Dulu ada bom meledak, katanya pemerintahnya, sampai bom meledak di Makassar dan Surabaya. Itu (Densus) bertindak lebih cepat, pemerintah sewenang-wenang. Mari proporsional saja. Jangan sampai Anda nanti usul agar kami diam, kemudian kita setuju. Lalu terjadi sesuatu, Anda bilang kami kan hanya usul. Enggak boleh bilang begitu. Negara harus antisipatif. Kalau salah, meskipun itu pemerintah, mari selesaikan secara hukum. Kan, ada hukum," tandasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Selama 7 Tahun Terakhi, Data NIK Sudah Digunakan 7,7 Miliar Kali

Selama 7 tahun terakhir atau sejak tahun 2014, data Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah digunakan publik sebanyak 7,7 miliar kali.

NASIONAL | 28 Januari 2022

Jaga Kekayaan Desa Adat Bali, Kapolri Kukuhkan Bankamda dan Sipandu Beradat

Kapolri kukuhkan Bankamda dan forum Sipandu Beradat untuk menjaga dan mempertahankan kekayaan desa adat di Bali.

NASIONAL | 28 Januari 2022

Ini 6 Catatan FSGI untuk Mendikbudristek tentang Kurikulum Prototipe

Ada 6 catatan penting untuk Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim terkait dengan kurikulum prototipe.

NASIONAL | 28 Januari 2022

Polda Jabar Tangkap Ketua Umum GMBI

Polda Jabar menangkap ketua umum Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) berinisial F, menyusul kericuhan yang terjadi di depan Mapolda Jabar, Kamis.

NASIONAL | 28 Januari 2022

FSGI Desak Nadiem Terapkan Kurikulum Prototipe di Semua Sekolah Mulai Tahun Ini

FSGI mendesak agar tahun 2022 ini seluruh sekolah di Indonesia akan menggunakan kurikulum prototipe.

NASIONAL | 28 Januari 2022

Cegah Peredaran Narkotika, Prajurit TNI Lakukan Sweeping di Perbatasan Papua

Operasi oleh Satgas Pamtas Yonif 126/Kala Cakti itu digelar untuk mencegah terjadinya kegiatan ilegal dan peredaran narkoba di wilayah perbatasan.

NASIONAL | 28 Januari 2022

Guru Besar Hukum Internasional UI: FIR Krusial Dikuasai Singapura

Ruang kendali udara terkait wilayah informasi penerbangan (FIR) yang sangat krusial, yaitu di ketinggian 0 -37.000 kaki, dikuasai Singapura.

NASIONAL | 28 Januari 2022

Lawan Stunting, Relawan HaloPuan Bergerak ke Ciater

Ciater merupakan lokasi ke-14 di Jawa Barat dari Gerakan Melawan Stunting yang dilakukan HaloPuan sekitar pertengahan tahun lalu.

NASIONAL | 28 Januari 2022

Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura, DPR Tunggu Surat Presiden

DPR menunggu surat presiden (surpres) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meratifikasi perjanjian ekstradisi.

NASIONAL | 28 Januari 2022

Indonesia Harus Punya Blueprint untuk Ambil Alih FIR Sepenuhnya dari Singapura

pemerintah Indonesia harus memiliki blueprint untuk mengambil alih ruang kendali udara terkait wilayah informasi penerbangan sepenuhnya dari Singapura.

NASIONAL | 28 Januari 2022


TAG POPULER

# Flight Information Region


# Jefri Tambayong


# Update Covid-19


# Ousmane Dembele


# Ardian Noervianto



TERKINI
Laba Ashmore Indonesia Meningkat Jadi Rp 58,76 Miliar

Laba Ashmore Indonesia Meningkat Jadi Rp 58,76 Miliar

EKONOMI | 12 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings