Dapat Opini WTP, Nagekeo Diberi Dana Insentif
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Dapat Opini WTP, Nagekeo Diberi Dana Insentif

Minggu, 21 November 2021 | 07:56 WIB
Oleh : Primus Dorimulu / AB

Mbay, Beritasatu.com - Opini "wajar tanpa pengecualian” (WTP) yang diraih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat berupa dana insensitif daerah. Sebagai kontraprestasi atas laporan keuangan yang mendapatkan opini WTP selama dua tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemkab Nagekeo mendapatkan dana insentif Rp 32,1 miliar.

“Kami akan terus meningkatkan akuntabilitas agar opini WTP tetap bisa kami pertahankan,” kata Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco Do kepada Beritasatu.com pekan lalu.

Dapat Opini WTP, Nagekeo Diberi Dana Insentif

Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco Do (kiri) meninjau pelaksanaan pembangunan proyek infrastruktur di wilayahnya. (Foto: B1/Primus Dorimulu)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Nagekeo tahun 2019 dan 2020 mendapatkan opini unqualified opinion atau WTP. Sebagai kontraprestasi atas LKPD tahun 2020, Pemkab Nagekeo mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2021 sebesar Rp 8,4 miliar. Sebelumnya, pada 2020, Pemkab Nagekeo mendapatkan DID Rp 23,7 miliar dari Kemenkeu sebagai kontraprestasi atas opini WTP tahun 2019.

Penurunan DID atas LKPD yang mendapatkan opini WTP disebabkan pandemi Covid-19. Sebagian dana untuk pemerintah pusat dan daerah dialihkan untuk menangani pandemi. Setiap pemerintah daerah (pemda) diwajibkan melakukan refocusing dan reallocation dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semua pemda pendapatkan pemotongan anggaran oleh Kemenkeu. Oleh karena itu, penurunan DID juga terjadi sangat signifikan bagi pemda.

Pada, Kamis 11 November 2021, Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco Do menerima penghargaan dari Kemenkeu yang diserahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ende Mat Hari. Penghargaan itu, kata Mat Hari, merupakan apresiasi atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Nagekeo yang meraih opini WTP selama dua tahun berturut-turut. Laporan keuangan Pemkab Nagekeo telah memenuhi standar laporan keuangan daerah. Semua indikator laporan keuangan disajikan secara wajar dan telah memenuhi aspek material sesuai dengan standar laporan keuangan pemerintah.

Perolehan penilaian WTP, kata Mat Hari, menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dalam pelaporan keuangan berjalan efektif, memadai, dan telah mematuhi standar kepatuhan pelaporan sesuai dengan perundang-undangan yang ada.

Pada kesempatan itu, Bupati Don mengatakan dua kali opini WTP, yakni pada 2019 dan 2020, menunjukkan Pemkab Nagekeo telah bekerja dengan benar dan akuntabel. Pemkab Nagekeo akan berusaha agar LKPD tahun 2021 dan seterusnya tetap bisa meraih opini WTP.

Dapat Opini WTP, Nagekeo Diberi Dana Insentif

Proyek pembangunan infrastruktur di Nagekeo. (Foto: B1/Primus Dorimulu)

Sebelumnya, LKPD Nagekeo selalu mendapat opini wajar dengan pengecualian dan disclaimer dari BPK. Pada disclaimer of opinion, auditor tidak menyatakan pendapat. Auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk memberikan pendapat. Banyak fakta material yang dibutuhkan auditor, tetapi tidak ditemukan dalam laporan keuangan. Itu terjadi ketika auditor menemukan fakta bahwa ada pengeluaran yang tidak jelas dan aset yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Opini disclaimer biasanya mengindikasikan kasus korupsi. Sebaliknya, opini WTP menunjukkan sebuah tata kelola yang baik,” ujar Rektor Universitas Trilogi Mudrajad Kuncoro dalam diskusi dengan Beritasatu.com pekan lalu. Banyak kasus korupsi di daerah yang terindikasi oleh laporan keuangan.

Opini wajar dengan pengecualian (WDP) atau qualified opinion menunjukkan laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

Opini WTP diberikan setelah auditor tidak menemukan kesalahan yang material dalam laporan keuangan yang disajikan. Laporan keuangan pun dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (SAK), yakni laporan keuangan lengkap, bukti audit yang dibutuhkan lengkap, standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja, dan laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan konsisten.

Dapat Opini WTP, Nagekeo Diberi Dana Insentif

Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco Do (kiri) melihat hasil anyaman warganya. (Foto: B1/Primus Dorimulu)

LKPD Nagekeo tahun 2020 yang mencapat opini WTP sudah diumumkan secara daring pada 31 Mei 2021. Pada situs BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) disebutkan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Nagekeo tahun anggaran 2019 juga mendapatkan opini WTP.

Meski meraih WTP, demikian auditor, masih terdapat beberapa masalah yang harus menjadi perhatian Pemkab Nagekeo, yakni pertama, laporan penerbitan SP3B dan SP2B, dana BOS, belum dilakukan tepat waktu. Kedua, pengamanan aset tetap belum sepenuhnya tertib. Namun, kedua isu ini bersifat tidak material atau tidak memengaruhi kewajaran LKPD tahun anggaran 2020. Itu sebabnya, BPK tetap memberikan opini WTP.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Penegak Hukum Diminta Tangkap Mafia Pupuk Bersubsidi

Aparat penegak hukum diminta menangkap para mafia pupuk bersubsidi yang merugikan para petani. 

NASIONAL | 28 Januari 2022

Jokowi: Perubahan Budaya Korpri Jangan Mengawang

Dalam Munas IX Korpri, Presiden Jokowi menyatakan, perubahan budaya Korpri jangan mengawang

NASIONAL | 28 Januari 2022

Menko Polhukam: Pendekatan Baru TNI di Papua Jaga Keselamatan Sipil

Mahfud MD mengatakan pendekatan baru TNI di Papua untuk menjaga keselamatan warga sipil dari ancaman gerakan separatis dan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

NASIONAL | 28 Januari 2022

Aset Tommy Soeharto 2,4 T Tak Laku Dilelang, Ini Langkah Pemerintah

Aset Tommy Soeharto senilai Rp 2,4 triliun yang disita Tim Satgas BLBI hingga kini belum juga laku dilelang.

NASIONAL | 28 Januari 2022

18 Pegawai KPK Terkonfirmasi Positif Covid-19

Sebanyak 18 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkonfirmasi positif Covid-19 berdasarkan tes polymerase chain reaction (PCR).

NASIONAL | 28 Januari 2022

Pernyataan ST Burhanuddin Tuai Kontroversi, Kejagung Beri Klarifikasi

Kejagung memberi klarifikasi terkait pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin soal korupsi di bawag Rp 50 juta cukup mengembalikan kerugian negara

NASIONAL | 28 Januari 2022

Ketua Umum GMBI Jadi Tersangka Terkait Kericuhan di Depan Mapolda Jabar

Polda Jabar menetapkan Ketua Umum Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) sebagai tersangka terkait kericuhan di depan Mapolda Jabar. 

NASIONAL | 28 Januari 2022

Peruri Bangun Water Treatment Plant untuk Warga Karawang

Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) membantu penyediaan air bersih bagi warga Kabupaten Karawang.

NASIONAL | 28 Januari 2022

Pernyataan Jaksa Agung, KPK Ingatkan Indonesia Negara Hukum

Soal oruptor yang merugikan negara di bawah Rp 50 juta cukup mengembalikannya, KPK menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

NASIONAL | 28 Januari 2022

Korvet Hibah dari Korsel Dinilai Bakal Merugikan

Korvet hibah dari Korea Selatan yang sudah berusia 40 tahun dianggap bakal merugikan Indonesia.

NASIONAL | 28 Januari 2022


TAG POPULER

# Flight Information Region


# Jefri Tambayong


# Update Covid-19


# Ousmane Dembele


# Ardian Noervianto



TERKINI
Satgas Ungkap Penyebab Kasus Covid-19 Naik Signifikan di 3 Provinsi

Satgas Ungkap Penyebab Kasus Covid-19 Naik Signifikan di 3 Provinsi

KESEHATAN | 9 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings