Jangan Biarkan Isu Kemiskinan Jadi Lahan Subur Intoleransi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Jangan Biarkan Isu Kemiskinan Jadi Lahan Subur Intoleransi

Selasa, 23 November 2021 | 20:34 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengajak semua pihak untuk memastikan jangan sampai membiarkan isu kemiskinan dan ketidakadilan dijadikan alasan untuk tumbuh suburnya intoleransi, radikalisme, dan terorisme.

"Jangan kita biarkan lagi dia jadi lahan subur indoktrinasi gerakan intoleransi, radikalisme, dan terorisme," kata Hasto Kristiyanto, dalam webinar yang digelar Partai Perindo, di Jakarta, Selasa (23/11/2021).

Hasto mengatakan masalah terorisme dan radikalisme memang tak lepas dari potret kehidupan di masyarakat. Persoalan ini didasari oleh sikap intoleransi. Sejumlah survei menunjukkan bahkan di kalangan pemimpin politik sekalipun, intoleransi ini berkembang. Hal itu bisa dilihat terkait hal mendasar seperti soal pendirian tempat ibadah dan larangan pelaksanaan tradisi budaya nusantara.

Isu suku, agama, dan ras (Sara) juga kerap dieksploitasi di Indonesia. Apalagi secara global ada kelompok yang mendorong paham khilafah. Secara internasional ada rantai geopolitik global yang mendorong menyebarnya radikalisme dan terorisme itu sendiri.

Dengan latar belakang tersebut, radikalisme dan terorisme berkembang karena dibarengi dengan masalah kemiskinan, rasa penghinaan yang dirasakan, hingga berbagai isu ketidakadilan yang muncul. Oleh gerakan yang mempromosikan teror, ajaran agama kemudian dimanipulasi.

"Apapun tema yang dipakai gerakan teror sebenarnya merupakan bentuk manipulatif terhadap ajaran agama yang sebenarnya motif asli mereka terkait kekuasaan. Jadi berbagai teori agama dijadikan sebagai teori pembenar bagi tindakan mereka," kata Hasto.

Namun demikian, Hasto mengakui realitas kehidupan sosial Indonesia menjadi lahan bagi tumbuh suburnya indoktrinasi radikalisme. Kemiskinan di Indonesia di angka 7 persen memberi peluang proses indoktrinasi radikalisme. Banyak pelaku bom bunuh diri yang berasal dari kelompok ini.

Jumlah pengangguran juga menunjukkan hal tak berbeda. Ditambah pendidikan yang memerdekakan dan mengedepankan kehidupan inklusif juga terhambat. Dari berbagai kajian yang ada, kata Hasto, ada infiltrasi ke kampus dengan memengaruhi alam pikir mahasiswa untuk melibatkan diri dalam intoleransi sebagai akar radikalisme.

"Karena itulah, perlu langkah komprehensif tapi progresif bagi seluruh aparat hukum untuk melakukan pencegahan segera. Termasuk bagaimana memerdekakan pendidikan dan kebudayaan kita agar lebih merdeka. Terlebih karena ideologi kita Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika, sebenarnya ini mengandung falsafah, nilai, dan tradisi yang menjadi way of life Indonesia," urai Hasto.

"Negara tak boleh kalah. Tak boleh ada pembenaran intoleransi, radikalisme, dan terorisme atas nama ketidakadilan dan kemiskinan, atau atas dasar pemahaman agama. Karenanya, alat-alat negara seharusnya secara jeli melihat persoalan yang meresahkan ini," tukasnya.

Hal selanjutnya adalah transisi Indonesia dari negeri otoriter di era Orde Baru ke era demokrasi. Hal ini ternyata membuka jebakan untuk masuknya paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme.

Sistem politik demokrasi yang dibangun terlalu liberal dengan sistem one man one vote ternyata jutga mendorong ekspresi politik berbasis SARA.

"Ternyata sistem one man one vote mendorong dampak negatif hingga soal intoleransi dan radikalisme. Harusnya bisa kita cegah dengan merancang kembali sistem politik kita. Bahwa dengan liberalisasi, justru intoleransi dan radikalisme diberi peluang tumbuh. Maka konsolidasi ideologi Pancasila perlu diperkuat terus," tukas Hasto.

Intinya, Hasto menekankan, akar radikalisme dan terorisme harus dicegah dari dini dengan mendorong kehidupan berbangsa dan bernegara yang inklusif serta menolak berbagai bentuk intoleransi.

Pendidikan dan kebudayaan berperan penting dalam mencegah berbagai bentuk intoleransi. Pendekatan politik hukum dan kebudayaan harus dilakukan secara terintegrasi dengan mengikis berbagai bentuk ketidakadilan sosial.

"Pancasila dengan wataknya yang memerdekakan bangsa indonesia dari berbagai bentuk penjajahan harus diimplementasukan secara progresif melalui bidang politik, hukum dan kebudayaan. Kita mendukung Polri melalui Densus 88 di dalam memerangi segala bentuk radikalisme dan terorisme," beber Hasto.

"TNI sebagai kekuatan pertahanan utama di dalam menjalankan fungsi keselamatan bangsa dan negara dapat menggunakan kekuatan teritorial secara dini untuk mencegah berbagai bentuk intoleransi," kata Hasto.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

UU IKN Disahkan, DPR dan Pemerintah Bakal Bahas Revisi UU DKI Jakarta

DPR dan pemerintah bakal membahas revisi UU Pemprov DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI setelah UU Ibu Kota Negara (IKN) disahkan pada 18 Januari 2022. 

NASIONAL | 21 Januari 2022

BPN Garut Lantik Petugas PTSL

BPN Garut gelar pelantikan dan pengambilan sumpah petugas PTSL, Jumat (21/1/2022).

NASIONAL | 21 Januari 2022

BPBD: 239 Rumah di 5 Kecamatan di Jember Terdampak Banjir Bandang

BPBD Jember Heru Widagdo mengatakan, sebanyak 239 rumah warga yang tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, terdampak banjir bandang

NASIONAL | 21 Januari 2022

Gunung Merapi Luncurkan Awan Panas Guguran 2,5 Km

Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran dengan jarak luncur sejauh 2.500 meter (2,5 km) ke arah Kali Bebeng.

NASIONAL | 21 Januari 2022

Gus Yahya Daftarkan Kepengurusan Baru PBNU ke Kemenkumham

KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mendaftarkan susunan Pengurus PBNU masa khidmat 2022-2027 ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)

NASIONAL | 21 Januari 2022

LSPR Jalin Kemitraan Global dengan New York Film Academy

Kerja sama LSPR dan NYFA meliputi pertukaran dosen, staf, mahasiswa, program studi di luar negeri, konferensi bersama, lokakarya, dan penelitian

NASIONAL | 21 Januari 2022

Kasus Parkir Rp 350.000 di Malioboro, Ada Dugaan Pelanggaran Lain

Kasus tarif parkir di luar batas kewajaran di seputaran Malioboro yang sempat viral di media sosial, membuka rentetan berbagai dugaan pelanggaran lain

NASIONAL | 21 Januari 2022

Begini Status Kekhususan DKI Jakarta dalam UU IKN

Begini status kekhususan DKI Jakarta setelah UU IKN yang mengatur mengenai ibu kota negara baru disahkan DPR. 

NASIONAL | 21 Januari 2022

Pemerintah Tegaskan Komitmen Wujudkan Green Energy

Pemerintah berkomitmen mewujudkan akses energi listrik bersih atau green energy dan mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.

NASIONAL | 21 Januari 2022

9 Pasien Covid-19 di Jateng Terkonfirmasi Omicron

Terdapat 9 pasien Covid-19 di provinsi Jawa Tengah yang terkonfirmasi positif karena varian Omicron

NASIONAL | 21 Januari 2022


TAG POPULER

# Arteria Dahlan


# Rahmat Effendi


# IBL


# Gaga Muhammad


# Kereta Peluru



TERKINI
Fokus Tiga Isu, Anggaran Kemenperin untuk Pemulihan Ekonomi

Fokus Tiga Isu, Anggaran Kemenperin untuk Pemulihan Ekonomi

EKONOMI | 6 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings