Aparat Baru Bergerak Kalau Korban Mafia Tanah adalah Pesohor
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Aparat Baru Bergerak Kalau Korban Mafia Tanah adalah Pesohor

Selasa, 23 November 2021 | 21:03 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) menilai, aparat penegak hukum bergerak cepat dalam meringkus mafia tanah jika korbannya adalah pesohor. FKMTI meminta aparat keamanan juga melakukan langkah yang sama terhadap rakyat biasa yang banyak menjadi korban mafia tanah.

“Jangan karena korbannya figur publik, seperti artis Nirina Zubir, aparat penegak hukum langsung bergerak cepat meringkus para pelaku mafia tanah. Aparat seharusnya berbuat yang sama jika korban mafia tanah adalah rakyat biasa,” ujar Ketua FKMTI SK Budiardjo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (23/11/2021).

Budi mengatakan, Indonesia adalah negara hukum, di mana setiap warga negara, apa pun statusnya, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Saat ini, kata dia, banyak warga yang tergabung dalam FKMTI menjadi korban mafia tanah dan sampai saat ini kasusnya terkesan diabaikan.

“Banyak rakyat yang menjadi korban mafia tanah di seluruh Indonesia. Kasus mereka tidak viral di media sosial, sehingga dibiarkan oleh pihak terkait,” ujar Budi, yang juga salah satu korban mafia tanah.

Padahal, kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berkali-kali dengan tegas memerintahkan jajaran aparat penegak hukum dan lembaga terkait untuk memberantas mafia tanah beserta bekingnya. Namun, kata dia, aksi mafia tanah sampai saat ini masih terus terjadi dan mereka terkesan tidak bisa disentuh hukum.

Budi berharap agar masyarakat, khususnya pendukung Presiden Jokowi, ikut mendukung upaya pemberantasan mafia tanah. Dia berharap agar masyarakat tidak hanya ribut tentang “cebong vs kadrun” dan melupakan rakyat yang menjadi korban mafia tanah.

“Rakyat jangan mau diadu domba, saling ejek. Memviralkan hal-hal yang tidak penting dan melupakan kasus perampasan tanah. Saya menduga ada mafia tanah yang sengaja memperkeruh situasi agar kasus perampasan tanah tidak terungkap,” ujar Budi.

Menurut Budi, sejatinya mafia perampas tanah rakyat adalah orang-orang yang bisa merusak persatuan bangsa. “Mereka bisa mengadu domba rakyat dengan pembeli tanah dari pihak yang merampas tanah rakyat,” ujarnya.

Sementara itu mantan aktivis Forum Kota, Manaek Hutabarat, yang kini menjadi pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) di daerah, mengatakan, kasus yang menimpa artis Nirina Zubir dan ibunda Dino Patti Djalal menunjukkan kesan bahwa BPN tidak mampu mencegah mafia tanah beraksi.

“Semua menjadi ribut, menjadi pemadam kebakaran, setelah ada peristiwa dan selalu ujungnya penipuan pemalsuan yang menyeret akta yang dibuat PPAT tidak valid,” katanya.

Manaek menyarankan perlu kembali ditarik sebagian kewenangan dalam pembuatan akta dari PPAT. Sebab, kata dia, sertifikat pertama kali diterbitkan oleh kantor pertanahan tanpa PPAT.

“Seharusnya, peralihan bisa dilakukan kembali di BPN, karena lebih mudah dan murah. Kalau masih ada masalah, maka permasalahannya ada di BPN,” ujarnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

DPR: Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Berlaku Setelah Diratifikasi

Perjanjian antara Indonesia dan Singapura terkait perjanjian ekstradisi, perjanjian FIR dan perjanjian pertahanan akan berlaku setelah diratifikasi DPR.

NASIONAL | 27 Januari 2022

Kantor Imigrasi Depok Ingin Pertahankan Predikat Wilayah Bebas Korupsi

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok ingin mempertahankan penghargaan dan predikat wilayah bebas korupsi pada tahun 2022.

NASIONAL | 27 Januari 2022

Jadi Tersangka Suap Dana PEN Daerah, Eks Dirjen Keuangan Daerah Diultimatum KPK

Mantan Dirjen Keuangan Daerah, Mochamad Ardian Noervianto yang menjadi tersangka kasus dugaan suap dana PEN Kolaka Timur diultimatum KPK. 

NASIONAL | 27 Januari 2022

Hadapi Era 4.0, Penyuluh Pertanian Wajib Lakukan Transformasi

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengutarakan pertanian harus terus bersinergi dengan kemajuan teknologi.

NASIONAL | 27 Januari 2022

Puan dan Ganjar Kompak Sukseskan Program Bebas Stunting

Puan Maharani dan  Ganjar Pranowo, serta sejumlah kader PDI Perjuangan (PDI) terlihat kompak menyukseskan program bebas stunting.

NASIONAL | 27 Januari 2022


Dugaan Ujaran Kebencian, Edy Mulyadi Siap Diperiksa Besok

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terus memproses laporan dugaan ujaran kebencian oleh Youtuber Edy Mulyadi. 

NASIONAL | 27 Januari 2022

Khawatir Paham Radikal Makin Merajalela, Sahroni Minta BNPT Antisipasi

Ahmad Sahroni khawatir paham radikal makin merajalela. Karenanya, Sahroni meminta BNPT mengantisipasi penyebaran paham radikal.

NASIONAL | 27 Januari 2022

Ujaran Kebencian Edy Mulyadi, Bareskrim Periksa 38 Saksi

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terus memproses laporan dugaan ujaran kebencian oleh Youtuber Edy Mulyadi dengan memeriksa 38 saksi.

NASIONAL | 27 Januari 2022

Ditjen Imigrasi Luncurkan Teknologi Layanan Terbaru

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi meluncurkan teknologi layanan terbaru dalam rangka menyambut Hari Bhakti Imigrasi ke-72.

NASIONAL | 27 Januari 2022


TAG POPULER

# Edy Mulyadi


# JKN-KIS


# Presidential Threshold


# Omicron


# Wiyanto Halim



TERKINI
B20 Dorong Pemulihan Ekonomi dan Pertumbuhan Kolaboratif

B20 Dorong Pemulihan Ekonomi dan Pertumbuhan Kolaboratif

EKONOMI | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings