Pengamat: Semakin Terkenal, TNI AL Makin Diserang
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pengamat: Semakin Terkenal, TNI AL Makin Diserang

Rabu, 24 November 2021 | 12:55 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais), Soleman B Pontoh menilai, adanya tudingan miring terhadap TNI AL yang diduga menerima pungli Rp4,2 miliar dari kapal asing, hanya kebetulan saja. Karena TNI AL merupakan lembaga pengamanan laut yang paling terkenal dibanding lembaga lainnya. Oleh karena itu Soleman meminta agar TNI AL tidak berlebihan untuk membantah tuduhan miring tersebut.

"TNI AL kan paling terkenal di antara lembaga lainnya yang ada di laut, jadi gampang dituduhnya," ujar Soleman melalui keterangan, Rabu (24/11/2021).

Soleman menuturkan, saat ini merupakan zaman yang mudah untuk membuktikan seseorang menerima transaksi yang mencurigakan atau tidak. Sehingga jejak digital bisa ditelusuri. Oleh karena itu bila benar ada oknum TNI AL yang menerima pungli maka tinggal minta kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menulusuri dan membuktikannya.

"Tinggal buktikan saja, saat ini jejak digital sangat gampang," paparnya.

Soleman meminta TNI AL untuk tidak baper (bawa perasaan). Karena ritme di laut memang demikian. Sehingga ketika ada pihak yang tidak suka maka langsung menyampaikan. Saat ini kebetulan saja TNI AL yang terkena sasarannya. Oleh karena itu tidak ada desain atau setingan untuk mendeskreditkan TNI AL. Apalagi TNI AL juga tidak bisa dibubarkan karena tuduhan miring tersebut.

"Jadi santai saja nikmati. Asalkan sesuai aturan yang benar. Ibarat pohon yang semakin tinggi maka terpaan anginnya juga semakin kencang," tandasnya.

Soleman pun menyebut, adanya tuduhkan miring tersebut maka menjadi pembelajaran untuk TNI AL agar lebih profesional lagi ke depannya. Jadikan tuduhan miring itu menjadi pembenahan agar lebih baik lagi. Pembelajaran tersebut tidak hanya untuk TNI AL tapi juga untuk semua untuk kejayaan Indonesia ke depannya.

Dalam konferensi pers virtual, Kamis (18/11/2021), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani juga menyatakan kabar soal kapal asing yang dimintai uang untuk dibebaskan seperti mengada-ada dan membuat pencitraan penegakan hukum di Indonesia menjadi buruk.

"Ini berita tendensius, bahkan sumbernya juga tidak jelas dan dikutip media nasional. Ini menganggu kedaulatan laut kita dan membuat pencitraan TNI dan penegakan hukum di Indonesia jadi tidak baik di mata internasional," ungkapnya.

Dia bilang pencitraan penegakan hukum yang buruk dapat berimbas kepada iklim bisnis di Indonesia. Kepercayaan dunia bisnis pada penegakan hukum di Indonesia bisa tercoreng, ujungnya bisa merugikan perekonomian Indonesia. "Ini bisa berimbas kepada citra penegakan hukum kita dan bisa merugikan ekonomi kita juga," paparnya.

Hariyadi pun berpesan kepada para operator pelayaran dari luar negeri agar bisa mengikuti aturan hukum internasional maupun nasional yang berlaku di perairan Indonesia. Misalnya saja saat mau bersandar dan membuang jangkar, baiknya operator pelayaran melakukannya di tempat yang sudah ditentukan.

"Kalau perlu bersandar atau perlu berhenti sejenak sambil menunggu instruksi kantor pusatnya gunakanlah wilayah jangkar yang sudah ditentukan dan membayar PNBP. Ini kan ibarat bayar parkir aja," ungkap Hariyadi.

"Ini imbauan atau peringatan dari kami kepada pelayaran internasional untuk menghrmati hukum kedaulatan perairan Indonesia," lanjutnya.

Hariyadi menegaskan upaya-upaya pemerasan ataupun pungli pun dijamin tidak akan terjadi di Indonesia. Dia mengatakan, salah satu perusahaan pelayaran asal Yunani juga pernah berperkara di laut Indonesia namun tak pernah ada upaya-upaya pemerasan dilakukan.

"Kami dapat statement dari Lastco Marine Corporation, perusahaan ini berbasis di Yunani. Disebutkan bahwa mereka pernah diinvestigasi dan semua dilakukan sesuai hukum yang ada. Ketika diputuskan tidak ada pelanggaran, dan kemudian mereka dilepaskan tanpa ada pemerasan," kata Hariyadi.

"Mereka buat statement bahwa tidak ada penalty atau sanksi atau apapun seperti yang dituduhkan di berita yang kemarin banyak beredar," ujarnya.

Kepala Dinas Penerangan Koarmada I TNI AL Letkol Laut (P) La Ode M Holib menilai kabar tersebut tuduhan yang bisa mencemarkan nama baik institusi.

"Tidak benar tuduhan terhadap TNI AL yang meminta sejumlah uang USD 250.000-USD 300.000 untuk melepaskan kapal-kapal tersebut," ujar Holib lewat keterangannya, Minggu (15/11/2021).

Holib membenarkan ada sejumlah kapal asing yang ditahan. Penahanan dilakukan karena kapal-kapal asing tersebut melanggar hukum perairan teritorial Indonesia khususnya perairan Kepulauan Riau. Dia menganggap pengakuan dari pemilik kapal asing adanya pembayaran ke perwira TNI AL sebuah tuduhan serius. Holib menyayangkan informasi tersebut beredar cepat tanpa klarifikasi dari pihak TNI AL.

"Beberapa kapal tersebut berperilaku tidak sewajarnya dalam melaksanakan pelayaran antara lain melakukan lego jangkar tanpa izin dari otoritas pelabuhan di perairan teritorial Indonesia yang bukan area lego jangkar yang ditentukan oleh pemerintah, berhenti atau mengapung dalam waktu yang tidak wajar yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan pelayaran, berlayar tidak mengibarkan bendera sebagai identitas kapal, deviasi atau menyimpang dari track pelayaran tidak sesuai dengan rute," ujar Holib.

Holib menegaskan lagi tidak ada pembayaran yang diterima pihak TNI AL terkait kapal asing yang disita. TNI AL menduga pemilik kapal membayar untuk kebutuhan service ke sejumlah agen. "Sedangkan terkait pemilik kapal yang membayar sejumlah uang antara US$250.000-US$300.000 seperti yang disampaikan, TNI AL tidak pernah menerima uang itu," jelas Holib.

Sebelumnya, ramai diberitakan oleh media internasional TNI AL dan otoritas kelautan Indonesia menahan kapal-kapal asing dan meminta bayaran untuk pembebasannya. Dikutip dari Reuters, ada pemilik kapal asing mengaku diminta bayaran oleh perwira angkatan laut Indonesia. Pembayaran itu disebut dilakukan secara tunai dan melalui transfer bank lewat perantara. Perantara itu mengaku mereka mewakili angkatan laut Indonesia.

Dari pengakuan dua pemilik kapal asing, ada sekitar 30 kapal termasuk kapal tanker, pengangkut curah dan lapisan pipa, yang ditahan angkatan laut Indonesia. Jumlah kapal itu ditahan dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Sebagian besar kapal yang ditahan, dilaporkan telah dibebaskan setelah melakukan pembayaran USD 250.000 hingga USD 300.000. Pembayaran itu dinilai lebih murah daripada potensi kehilangan pendapatan dari kapal yang membawa kargo seperti minyak atau biji-bijian.

Reuters tidak bisa mengonfirmasi terkait siapa perwira angkatan laut yang disebut menerima bayaran itu. Reuters melaporkan pembayaran itu diberitakan pertama kali oleh sebuah situs industri bernama Lloyd's List Intelligence.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Indonesia Harus Punya Blueprint untuk Ambil Alih FIR Sepenuhnya dari Singapura

pemerintah Indonesia harus memiliki blueprint untuk mengambil alih ruang kendali udara terkait wilayah informasi penerbangan sepenuhnya dari Singapura.

NASIONAL | 28 Januari 2022

Dua Kelompok Bertikai di Sorong Sepakat Berdamai

Dua kelompok yang bertikai di Sorong hingga menewaskan 17 orang telah sepakat untuk berdamai.

NASIONAL | 28 Januari 2022

Hikmahanto: Singapura Tak Ikhlas Serahkan Kendali Udara ke Indonesia

Guru Besar HI UI Hikmahanto Juwana mengatakan Singapura tidak ikhlas menyerahkan kendali udara (FIR) ke Pemerintah Indonesia.

NASIONAL | 28 Januari 2022

Kasus Suap Proyek di Muba, KPK Jadwalkan Periksa Istri Alex Noerdin

Istri mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin diperiksa KPK hari ini.

NASIONAL | 28 Januari 2022

Jaksa Agung: Koruptor Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Uang Negara

Jaksa Agung menyatakan, koruptor yang merugikan keuangan negara dengan nilai Rp 50 juta cukup melakukan pengembalian kerugian negara tersebut.

NASIONAL | 28 Januari 2022

PTM 100% Tingkat SMA/SMK di DIY Bakal Dihentikan

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100% tingkat SMA/SMK di DIY akan dihentikan.

NASIONAL | 27 Januari 2022

Budayawan: Nusantara Punya Makna Spiritual dan Historis

Budayawan Ngatawi Al Zastrouw mengatakan, terdapat makna spiritual dan historis di balik pemilihan nama Ibu Kota Negara (IKN) baru Nusantara.

NASIONAL | 27 Januari 2022

PT Merial Esa Didakwa Suap Fayakhun Andriadi dan 5 Pejabat Bakamla

PT Merial Esa didakwa memberikan suap ke eks anggota DPR Fayakhun Andriadi dan 5 pejabat Bakamla terkait pengadaan monitoring satellite dan drone tahun 2016.

NASIONAL | 27 Januari 2022

Kopi Desa Sumber Agung Ramaikan Festival Pesona Kopi Agroforestri KLHK

Kopi Desa Sumber Agung Kalbar yang sempat terpuruk akibat kebakaran hutan dan lahan ikut memeriahkan Fesitval Pesona Kopi Agroforestri KLHK.

NASIONAL | 27 Januari 2022

Pakar Hukum Soroti Tujuan Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Pakar hukum pidana, Abdul Fickar Hadjar menyoroti maksud dan tujuan perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia dengan Singapura.

NASIONAL | 27 Januari 2022


TAG POPULER

# Flight Information Region


# Jefri Tambayong


# Update Covid-19


# Ousmane Dembele


# Ardian Noervianto



TERKINI
NBA All-Star 2022, Ja Morant dan Andrew Wiggins Perkuat Tim Barat

NBA All-Star 2022, Ja Morant dan Andrew Wiggins Perkuat Tim Barat

OLAHRAGA | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings