Wamen LHK: Penetapan Kawasan Hutan Harus Selesai 100% 2023
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Wamen LHK: Penetapan Kawasan Hutan Harus Selesai 100% 2023

Jumat, 26 November 2021 | 09:32 WIB
Oleh : JNS

Kupang, Beritasatu.com - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus menyelesaikan penetapan kawasan paling lambat pada tahun 2023. Hal ini merupakan mandat dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 11/2020 Tentang Cipta Kerja.

Sebagai upaya mendukung kerja KLHK ini, telah diterbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 10 September 2021 yang menyatakan bahwa Percepatan Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan menjadi bagian Program Strategis Nasional dalam kelompok Program Pemerataan Ekonomi.

"Kawasan hutan yang belum dilakukan pengukuhan diselesaikan paling lama 2 tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, artinya KLHK harus menyelesaikan penetapan kawasan hutan paling lama pada Tahun 2023," tegas Wakil Menteri LHK Alue Dohong dalam sambutannya pada Pembekalan Penataan Batas Kawasan Hutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kupang, Kamis, (25/11/2021).

Dukungan kebijakan tersebut diwujudkan KLHK melalui target tahun 2021 yaitu menyelesaikan 100% tata batas kawasan hutan untuk 17 Provinsi sepanjang 14.612,80 Km dengan potensi penetapan kawasan hutan seluas 12.068.427 Ha.

Sementara target hingga tahun 2023 adalah sepanjang 90.928,38 km dengan potensi penetapan kawasan hutan pada tahun 2021, 2022 dan 2023, yaitu seluas ± 36.363.621 Ha.

"Penetapan Kawasan Hutan merupakan hal penting yang harus diselesaikan untuk mendukung seluruh pembangunaan nasional terutama yang termasuk dalam Kegiatan Pembangunan Prioritas Nasional dalam Proyek Strategis Nasional (PSN)," ujar Wamen Alue.

Terkait hal tersebut, Provinsi NTT masuk dalam target penyelesaian penetapan kawasan hutan di tahun 2021. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIV Kupang, sebagai Unit Pelaksana Tugas KLHK dalam pemantapan kawasan hutan di Provinsi NTT merencanakan penyelesaian penataan batas dengan panjang tersisa, yaitu 2.253 km.

Guna mendukung penyelesaian pelaksanaan penataan batas Kawasan hutan provinsi NTT tersebut, BPKH Wilayah XIV Kupang mendapat dukungan perbantuan tenaga ukur dari 8 unit satuan kerja sejumlah 82 orang.

Yang berasal dari Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan 5 orang, BPKH Wilayah II Palembang 10 orang, BPKH Wilayah VI Manado 4 orang, BPKH Wilayah VII Makassar 9 orang, BPKH Wilayah VIII Denpasar 20 orang, BPKH Wilayah XV Gorontalo 14 orang, BPKH Wilayah XIX Pekanbaru 15 orang, dan BPKH Wilayah XX Bandar Lampung 5 orang. Sedangkan ketersediaan tenaga pelaksana penataan batas Kawasan hutan BPKH Wilayah XIV Kupang sendiri adalah 26 orang.

Bantuan-bantuan ini merupakan salah satu bentuk strategi percepatan penataan batas kawasan yang ditempuh selain melalui dukungan regulasi, melainkan juga melalui dukungan manajemen kebutuhan sumber daya manusia dan peralatan ukur yang pada saat ini ditempuh dengan pemenuhan tenaga ukur dan alat ukur melalui perbantuan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) lain seluruh Indonesia yang telah selesai melakukan proses tata batas dan melalui peningkatan kapasitas SDM.

"Peran serta dan dukungan dari para pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk mencapai target penetapan kawasan hutan 100% di tahun 2023," imbuh Wamen Alue.

Selain itu strategi percepatan lainnya diantaranya adalah dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi melalui program Stranas Pencegahan Korupsi, masukan dari para ahli dan intelektual civitas akademi, pelaksana kegiatan, dan keterlibatan aktif pemerintah daerah, serta masyarakat disekitar hutan.

Karena masuk dalam Program Strategis Nasional dalam kelompok Program Pemerataan Ekonomi, maka Percepatan Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan melalui proses penataan batas, penetapan kawasan, dan pemantapan kawasan, semaksimal mungkin harus melibatkan pemberdayaan masyarakat lokal sebagai wujud Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa proses kegiatan tersebut terutama pada proses tata batas adalah kegiatan yang memerlukan keterlibatan masyarakat lokal secara aktif, utamanya dalam pelaksanaan kegiatan tata batas di lapangan, seperti pendampingan survey lapangan, jasa angkut peralatan, jasa bantuan pekerjaan pengukuran, pembuatan pal batas, dan kegiatan lainnya.

Peran penting penyelesaian pengukuhan Kawasan hutan antara lain: Negara memiliki kejelasan status hukum pada kawasan (Hutan dan non Hutan, serta antar fungsi hutan), sehingga pengelolaan kawasan hutan dapat lebih optimal. Pemerintah cq. Kementerian ATR BPN juga akan memiliki pengelolaan pertanahan nasional yang lebih optimal, dengan meminimalkan intrusi (tumpang tindih) sertifikasi di Kawasan Hutan.

Selanjutnya Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota juga akan lebih mudah dalam mengidentifikasi kawasan hutan dan non hutan, sehingga memudahkan dalam melakukan perencanaan, penggunaan, dan pemanfaatan ruang yang sangat dibutuhkan khususnya dalam konteks investasi pembangunan daerah.

Kemudian dari sisi masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan, akan memiliki kepastian atas batas tanah milik dengan kawasan hutan negara, dan terakhir bagi dunia usaha akan memperoleh peningkatan kepastian aset lahannya, karena memiliki kejelasan atas batas tanah yang diusahakannya dengan kawasan hutan negara.

Dalam rangka mencapai tujuan untuk memastikan status hak-hak para pihak dengan kawasan hutan, dalam proses pengukuhan kawasan hutan harus selalu melibatkan masyarakat tingkat tapak secara aktif.

"Camat, Kepala Desa dan Masyarakat turut berperan dalam inventarisasi hak-hak kepemilikan di lapangan, sehingga proses pengukuhan dilakukan dapat secara adil dan disertai penjelasan, serta pemahaman atas konsekuensi-konsekuensi hukumnya, bahwa kawasan tersebut secara hukum, legitimate dan dapat diterima serta ditetapkan sebagai Kawasan Hutan," pungkas Wamen Alue.

Hadir juga dalam acara ini Staf Ahli Menteri LHK Bidang Energi, Staf Khusus Menteri LHK Bidang Edukasi Publik Kelestarian SDA dan Lingkungan, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: PR

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kunjungan Jokowi Diharapkan Motivasi Petani Muda

Kedatangan Jokowi dapat memberikan semangat bagi para petani muda. Misalnya dalam rangka memajukan pertanian.

NASIONAL | 30 November 2021

Jokowi Resmikan Pasar Pon di Kabupaten Trenggalek

Jokowi menyempatkan singgah di Pasar Pon saat perjalanan menuju Helipad Menak Sopal, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.

NASIONAL | 30 November 2021

Polri Gelar Operasi Kontingensi Selama Masa Nataru

Polri mewaspadai kemungkinan mobilitas masyarakat antardaerah/wilayah pasa masa Natal 2021 dan menyambut Tahun Baru 2022 (Nataru).

NASIONAL | 30 November 2021

Keributan di Timika, Polri Siap Beri Sanksi Anggotanya

Propam Polri sedang mmendalami peristiwa keributan itu antara anggota TNI dan Polri di Timika.

NASIONAL | 30 November 2021

Siswa SMK Mampu Hasilkan Startup Bisnis

Kemdikbudristek menggelar kegiatan workshop dan pameran hasil karya dan startup bisnis siswa SMK.

NASIONAL | 30 November 2021

Tokoh Imbau Rakyat Papua Tak Terprovokasi Isu 1 Desember

Rakyat di Papua diimbau agar tidak terpengaruh dengan isu 1 Desember yang sengaja dihembuskan kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah.

NASIONAL | 30 November 2021

ASN Langgar Larangan Cuti Nataru, Sanksi Tegas Menanti

Pemerintah mewajibkan aparat sipil negara (ASN) menunda cuti pada Desember.

NASIONAL | 30 November 2021

Polri Dalami Video Polantas Diduga Minta Durian

Beredar video berisi seorang sopir truk mengeluh karena oknum Polantas diduga meminta durian yang diangkutnya.

NASIONAL | 30 November 2021

Petani di Bendungan Tugu Beterima Kasih kepada Jokowi

Petani di Bendungan Tugu, Trenggalek, Jawa Timur, berterima kasih kepada Presiden Jokowi.

NASIONAL | 30 November 2021

Menko Marves dan Menteri ATR Tinjau Proyek Bandara Kediri

Turut mendampingi kunjungan ini Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar.

NASIONAL | 30 November 2021


TAG POPULER

# Ameer Azzikra


# Omicron


# Bens Leo


# Cristiano Ronaldo


# Infeksi Lever



TERKINI
Bertambah, Tersangka Pengeroyokan Kabag Ops Ditlantas

Bertambah, Tersangka Pengeroyokan Kabag Ops Ditlantas

MEGAPOLITAN | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings