Sinergi Para Pihak Kunci Penanganan Banjir Kalbar
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Sinergi Para Pihak Kunci Penanganan Banjir Kalbar

Jumat, 26 November 2021 | 21:47 WIB
Oleh : JNS

Sintang, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono, bersama Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Helmi Basalamah, meninjau area terdampak banjir di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) pada Kamis (25/11/2021).

Peninjauan tersebut dimaksudkan untuk bertemu masyarakat dan memberikan penguatan, mengetahui upaya penanganan, dan rencana jangka panjang yang akan dilakukan dalam pengendalian banjir di Kalbar agar tidak berulang.

Kejadian banjir yang melanda Kalbae hampir satu bulan dipicu oleh hujan esktrim yang menyababkan luapan sungai Kapuas dan sungai Melawi, ditambah saat ini Indonesia juga tengah mengalami fenomena La Nina, di mana di sebagian besar wilayah Indonesia mengalami curah hujan yang jauh di atas rata-rata, bahkan mencapai 2 hingga 3 kali lipat dari kondisi curah hujan normal.

Selain itu, kejadian banjir di Kalbar juga diduga karena adanya pasang laut yang menyebabkan terhambatnya aliran air sungai. Kedua hal tersebut menyebabkan tidak tertampungnya volume air di badan sungai, serta menggenangi areal pemukiman dan lahan daratan dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Dalam kesempatan tersebut, Bambang Hendroyono menyatakan bahwa dalam upaya penanganan banjir diperlukan penanganan secara holistik dari seluruh elemen melalui upaya jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

“Ketika kita sudah mengetahui apa yang menjadi penyebab-penyebabnya, pemerintah tentunya akan membuat perencanaan aksi dalam posisinya mengembalikan pemulihan itu menjadi fungsi-fungsi perlindungan,” ujar Bambang.

Kombinasi bentang alam dan penggunaan lahan menjadi faktor lain penyebab kejadian banjir, disamping karena kapasitas drainase yang kecil sehingga tidak mampu mengalirkan air yang masuk.

Lokasi banjir merupakan meander serta cekungan yang berada di hilir DAS Kapuas dan merupakan dataran rendah dengan sistem lahan berupa dataran banjir (flood plain). Bagian hulu DTA lokasi banjir didominasi oleh lereng curam hingga sangat curam.

Luas DAS Kapuas ± 9.659.790 Ha dan Daerah Tangkapan Air (DTA) Banjir ± 6.941.735 Ha. Dengan kata lain, luas DTA banjir lebih kecil dari luas DAS Kapuas. Wilayah hulu DAS Kapuas yang hanya 25% merupakan suatu kawasan ’Resapan Air’ yang harus dilestarikan. Karena potensi penyimpanan air tanah sebagian besar berasal dari kawasan ini. Jika kawasan ini rusak, potensi hidrologi yang besar tersebut akan hilang.

Sebaran dan kondisi hutan di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan fungsi Hutan pada DAS Kapuas terdiri atas Hutan Produksi 2.732.132,97 Ha (28,28 %); Hutan Lindung 1.761.283,01 Ha (18,23 %); Hutan Konservasi 1.116.894,90 Ha (11,56 %); dan Areal Penggunaan Lain (APL) 4.049.524,02 Ha (41,92 %). Sementara itu, perizinan yang berada dalam kawasan hutan DAS Kapuas terdiri dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) - Hutan Alam, IUPHHK – Hutan Tanaman, Izin pinjam pakai kawasan, dan pelepasan kawasan hutan.

IUPHHK-Hutan Alam sejumlah 24 unit seluas 1.087.660 Ha. Pada periode Oktober 2014 s/d saat ini pemberian izin hanya sebanyak 2 unit dengan luas 103.590 Ha atau sekitar 9,52 % dibandingkan luas pemberian izin periode sebelum Oktober 2014. IUPHHK-Hutan Tanaman Industri terdapat sejumlah 48 Unit dengan luas 1.941.125,02 Ha.

Pada periode Oktober 2014 s/d saat ini pemberian IUPHHK HTI seluas 140.391 Ha atau hanya 7,23 % dibandingkan dengan pemberian izin HTI sebelum Oktober 2014. Monitoring dan evaluasi kinerja terhadap pemegang IUPHHK- HA dan HTI juga terus dilakukan, dan saat ini beberapa perusahaan sedang di proses pencabutan izin.

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk tambang sejumlah 16 Unit dengan luas 8.445,5 Ha dan pada kurun waktu Oktober 2014 s/d saat ini pemberian izin seluas 4.292,29 Ha atau 50,8% dibandingkan dengan luas izin yang dikeluarkan sebelum Oktober 2014.

Adapun IPPKH untuk kepentingan umum (antara lain untuk jalan, PLN, Telkom, untuk instalasi air) seluas 13.074 Ha dan pada kurun waktu Oktober 2014 s/d saat ini pemberian izin seluas 1.189,40 Ha (9,10 % jika dibandingkan dengan sebelum Oktober 2014). Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja terus di lakukan dengan tetap melekat kewajiban kegiatan rehabilitasi DAS bagi setiap pemegang IPPKH.

Pelepasan kawasan hutan sejak tahun 1989 seluas 278.786,24 Ha dan pada periode Desember 2014 sampai dengan saat ini pelepasan hutan seluas 5.375,18 Ha (hanya 1,9 % dibandingkan dengan luas pelepasan kawasan hutan sebelum Desember 2014. Dengan catatan bahwa pelepasan kawasan hutan seluas 2.559,98 Ha diberikan kepada Bupati Kayong Utara, dalam rangka mendukung pencetakan lahan pertanian berkelanjutan.

KLHK juga berhasil menekan deforestasi yang terjadi di DTA Kapuas. Sejak tahun 2005 hingga 2020 deforestasi mengalami penurunan yang sangat significant, dimana pada periode 2005 -2014 deforestrasi seluas 201.225 ha, dan dapat ditekan hingga 58.135 ha pada periode tahun 2014-2020.

Lokasi terdampak banjir di Kabupaten Sintang berada pada sempadan sungai yang merupakan rawa belakang (back swamp). Rawa belakang merupakan bagian dari dataran banjir (flood plain) dimana endapan lumpur halus dan tanah liat mengendap setelah banjir. Rawa belakang biasanya terletak di belakang tanggul alami sungai (natural leeve). Tanggul alami sungai adalah pemanjangan dari tanggul yang terdiri atas pasir dan lanau dan terendapkan sepanjang tepi sungai selama masa banjir. Temuan ini menunjukkan bahwa lokasi terdampak banjir yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat berada di daerah dataran banjir (flood plain), yang secara alamiah merupakan daerah tergenang (inundasi).

“Daerah Tangkapan Air kapuas itu menjadi prioritas yang harus dikelola kembali agar memenuhi prinsip-prinsip, norma-norma selayaknya sebuah DAS yang harus bisa dijaga tidak boleh ada hambatan dari atas kebawah mengalir,” ujar Bambang.

Dalam upaya perbaikan lingkungan dan kawasan hutan, KLHK telah melakukan berbagai kegiatan yang berorientasi pada pengurangan surface run off dan peningkatan kapasitas infiltrasi pada berbagai jenis penggunaan lahan tersebut. Mulai dari Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui kegiatan penanaman (penghijauan dan reboisasi); Penerapan teknik konservasi tanah dan air; Kegiatan intervensi Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui kegiatan Reboisasi dan lahan yang sampai saat ini mencapai luas 79.467 Ha, Hutan Kota 168 Ha, Kebun Bibit Desa 22 Unit, Kebun Bibit Rakyat sejumlah 1.471 Unit, dam penahan 29 Unit, Gully plug 35 unit, dan sumur resapan sebanyak 440 Unit serta ekohidrolika 1 unit; serta terus mendorong berbagai upaya pendidikan lingkungan dengan program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan di sekolah/Adiwiyata, kampanye dari berbagai elemen bangsa dalam rangka pembatasan/mengurangi penggunaan wadah plastic sekali pakai.

“Upaya pemulihan lingkungan memerlukan kerja stakeholder, jadi kami hadir disini dari Kementerian LHK berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kementerian PUPR, Kementerian terkait lainnya dan Bapak Gubernur tentunya bersama para bupati terkait,” pungkas Bambang.

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji saat bertemu Sekjen KLHK menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah pusat dan bersinergi dalam pengendalian banjir.

“Kami akan mendukung langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam pengendalian banjir kedepan agar kejadian banjir seperti ini tidak terulang lagi”, ungkapnya.

Sebagai wujud kepedulian, pada kesempatan ini, KLHK beserta jajaran UPT KLHK memberikan bantuan uang tunai Rp.200 juta untuk masyarakat yang terdampak banjir, yang merupakan hasil sumbangan dari karyawan/ti KLHK di seluruh Indonesia.

Selain itu, Manggala Agni Daops Kalimantan XI / Sintang Balai PPIKHL Wilayah Kalimantan KLHK turut melaksanakan aksi sosial penanganan pasca banjir di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sanggau. Menggunakan sarana peralatan pemadaman berupa mesin pompa dan peralatan tangan yang sehari-hari digunakan untuk kegiatan pemadaman di musim kemarau, tim Manggala Agni bersama dengan Para Mitra dan Masyarakat sekitar melakukan upaya pembersihan lumpur pasca banjir pada fasilitas umum, fasilitas pendidikan, rumah ibadah dan pemukiman di Kabupaten Sintang.

Selain melakukan kegiatan pembersihan lumpur, tim Manggala Agni KLHK juga turut serta langsung membantu proses evakuasi masyarakat terdampak banjir dan penyaluran paket bantuan sembako, obat-obatan serta bantuan logistik bersama para pihak terkait lainnya seperti Dinas Sosial, Badan Penanggungan Bencana Daerah, Damkar, Tagana, ORARI, Palang Merah Indonesia dan Relawan Peduli Banjir pada 78 lokasi di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat sejak tanggal 28 Oktober 2021 hingga saat ini.

Hadir dalam kegiatan kunjungan tersebut Bupati Sintang, Kepala Dinas LHK Kalbar, Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Humas, Direktur Konservasi Tanah dan Air, Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai, Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat, Plh. Kepala P3E Kalimantan, dan Kepala UPT KLHK di Kalimantan Barat.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: PR

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Usut Dugaan Korupsi Garuda, Kejagung Koordinasi dengan KPK

Kejagung akan berkoordinasi dengan KPK dalam penyidikan dugaan korupsi PT Garuda Indonesia untuk mencegah terjadinya nebis in idem.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Dukung Presidensi G-20, Gernas BBI Kampanyekan Kendaraan Listrik

Gernas BBI menampilkan kendaraaan listrik produksi dalam negeri sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup yang diusung dalam Presidensi G-20.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Masyarakat Pasundan Bersatu Deklarasi Dukung La Nyalla Jadi Presiden 2024

Ribuan masyarakat Pasundan Bersatu mendeklarasikan Dukungan ke Ketua DPD La Nyalla Mattalitti untuk maju sebagai calon Presiden 2024.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Heru Hidayat Divonis Nihil, Ini Tanggapan KY

Komisi Yudisial (KY) bersikap terbuka bila dipandang ada dugaan pelanggaran dari majelis hakim dalam menetapkan vonis tersebut.

NASIONAL | 19 Januari 2022

BMKG: Waspada Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 19-20 Januari

Gelombang tinggi hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 19-20 Januari 2022.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Kemendagri Beberkan Empat Strategi Percepatan Realisasi APBD

Kemendagri memaparkan empat strategi percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Seleksi PTKIN Dibuka, Menag Ingatkan Peningkatan Mutu

Menag mengingatkan agar PTKIN tidak semata fokus pada perluasan akses, tetapi juga harus berorientasi pada peningkatan mutu.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Putusan Heru Hidayat, Jaksa Agung Tegaskan Ajukan Banding

Jaksa Agung menegaskan tidak ada cara lain selain mengajukan banding terhadap putusan vonis nihil itu terhadap Heru Hidayat.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Nadiem: Kemendikbudristek selalu Berpihak pada Guru Honorer

Proses rekrutmen guru honorer yang dilakukan Kemendikbudristek selalu berpihak pada guru honorer.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Kejagung Putuskan Dugaan Korupsi Garuda Naik Penyidikan

Kejaksaan Agung (Kejagung) meningkatkan status penanganan dugaan korupsi PT Garuda Indonesia (Persero) ke tahap penyidikan.

NASIONAL | 19 Januari 2022


TAG POPULER

# IKN


# Nia Ramadhani


# Omicron


# Rahmat Effendi


# Sanksi Antidoping



TERKINI
Update Covid-19: Tambah 1.232, Kasus Aktif Tembus 10.000

Update Covid-19: Tambah 1.232, Kasus Aktif Tembus 10.000

KESEHATAN | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings