Revisi UU Ciptaker Tak Cukup Tambahkan Omnibus Law di UU PPP
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Revisi UU Ciptaker Tak Cukup Tambahkan Omnibus Law di UU PPP

Sabtu, 27 November 2021 | 20:26 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Lembaga riset Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat tidaklah final. Hal ini karena dalam putusannya, MK memerintahkan pembentuk UU, yakni pemerintah dan DPR memperbaiki pembentukan UU Cipta Kerja dengan tenggang waktu dua tahun sejak putusan dibacakan. Untuk itu, Kode Inisiatif meminta publik terus mengawal perbaikan-perbaikan yang diperintahkan oleh MK.

Plt Ketua Kode Inisiatif, Violla Reininda menyatakan, dalam memperbaiki UU Cipta Kerja sebagaimana putusan MK, pemerintah dan DPR tidak hanya sekadar menambahkan metode omnibus law dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lebih dari itu, pemerintah dan DPR juga diminta secara maksimal mengimplementasikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik pada perbaikan UU Cipta Kerja.

"Terutama soal implementasi partisipasi publik yang bermakna sebagaimana disyaratkan secara ketat oleh MK dalam pertimbangan hukum, waktu yang cukup dan tidak tergesa-gesa, serta transparansi dan aksesibilitas terhadap RUU, naskah akademik, dan dokumen pembentukan UU Cipta Kerja lainnya," kata Violla kepada Beritasatu.com, Sabtu (27/11/2021).

Violla mengingatkan pemerintah, DPR dan DPD meninjau ulang substansi dengan mempertimbangkan dan mengakomodasi substansi UU Cipta Kerja yang diujikan secara materiil oleh para pemohon. Selain itu, pemerintah, DPR dan DPD tidak bermanuver untuk mengambil keputusan yang strategis atau berdampak luas bagi masyarakat dan penyelenggaraan negara yang berkaitan dengan penerapan UU Cipta Kerja.

"Dan tidak membentuk peraturan pelaksana baru sepanjang dua tahun perbaikan UU Cipta Kerja," kata Violla.

Dalam kesempatan ini, Kode Inisiatif yang merupakan lembaga riset independen di bidang hukum konstitusi dan demokrasi mengapresiasi putusan tersebut sebagai progresivitas pendekatan MK dalam memeriksa pengujian formil.

Melalui putusan tersebut, MK mengingatkan tujuan strategis undang-undang tidak boleh mengabaikan konstitusionalitas aspek pembentukan undang-undang serta pemenuhan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang sebagai bentuk kedaulatan rakyat (people's sovereigntly).

Putusan tersebut juga menekankan implementasi asas keterbukaan berupa akses publik terhadap RUU, naskah akademik, dan dokumen terkait pembentukan undang-undang lainnya guna meningkatkan kualitas undang-undang serta meningkatkan kepercayaan publik dan legitimasi pembentuk undang-undang.

Dengan putusan ini, MK juga menetapkan standar-standar pembentukan undang-undang yang konstitusional di setiap tahapan.

"Dan kembali menegaskan bahwa UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan undang-undang organik turunan Pasal 22A UUD 1945 sebagai landasan untuk menilai konstitusionalitas proses pembentukan undang-undang," katanya.

Selain mengapresiasi, Violla juga memberikan sejumlah catatan terhadap putusan tersebut. Menurutnya MK masih setengah hati dalam menegakkan supremasi konstitusi di tengah karut marut proses pembentukan undang-undang di Indonesia sepanjang dua tahun ke belakang. Selain itu mahkamah juga dianggap tidak tegas dengan membiarkan UU Cipta Kerja tetap berlaku hingga setidaknya dua tahun ke depan.

“Belum lagi, dalam amar putusan, MK lebih menitikberatkan pada aspek pembentukan dan aspek materiil bahkan belum tersentuh. Hal ini sangat berpotensi mengakibatkan perubahan hanya terjadi secara parsial di aspek pembentukan saja,” jelasnya.

Lebih jauh, Violla mengatakan, meski MK melarang pembentukan peraturan pelaksana baru, setidaknya terdapat 51 peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang sudah disahkan dan tetap akan berlaku serta berdampak pada kehidupan masyarakat, termasuk pula aturan turunan yang ditentang publik.

Putusan ini juga tidak memulihkan hak konstitusional para pemohon. Hal ini lantaran pelanggaran prosedur yang terjadi tidak lantas diinvalidasi. MK tidak menarik korelasi antara proses pembentukan undang-undang yang buruk dapat berimplikasi pada substansi yang buruk pula.

Dikatakan, konsekuensi hukum dari adanya cacat formil suatu undang-undang adalah batalnya undang-undang secara keseluruhan. Menurutnya, MK seharusnya tidak berdalih dengan amar inkonstitusional bersyarat mengingat pelanggaran formil UU Cipta Kerja berkenaan dengan aspek fundamental pembentukan undang-undang, yakni aspek partisipasi publik yang bermakna, aspek transparansi, aspek bentuk hukum, asas kejelasan tujuan, asas kejelasan rumusan, dan metode pembentukan.

MK, kata Violla seharusnya secara tegas membatalkan keseluruhan undang-undang. Hal itu sebagaimana pernah diuraikan dalam dissenting opinion dua hakim konstitusi pada pengujian formil UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

"Satu saja terbukti pelanggaran prosedur akan meruntuhkan konstitusionalitas suatu undang-undang. Pendirian demikian pernah MK kukuhkan dalam putusan pengujian materiil UU Sumber Daya Air dalam putusan Nomor 85/PUU-XII/2013) dan putusan pengujian UU Perkoperasian dalam Putusan Nomor 28/PUUXI/2013,” paparnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Selama 7 Tahun Terakhi, Data NIK Sudah Digunakan 7,7 Miliar Kali

Selama 7 tahun terakhir atau sejak tahun 2014, data Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah digunakan publik sebanyak 7,7 miliar kali.

NASIONAL | 28 Januari 2022

Jaga Kekayaan Desa Adat Bali, Kapolri Kukuhkan Bankamda dan Sipandu Beradat

Kapolri kukuhkan Bankamda dan forum Sipandu Beradat untuk menjaga dan mempertahankan kekayaan desa adat di Bali.

NASIONAL | 28 Januari 2022

Ini 6 Catatan FSGI untuk Mendikbudristek tentang Kurikulum Prototipe

Ada 6 catatan penting untuk Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim terkait dengan kurikulum prototipe.

NASIONAL | 28 Januari 2022

Polda Jabar Tangkap Ketua Umum GMBI

Polda Jabar menangkap ketua umum Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) berinisial F, menyusul kericuhan yang terjadi di depan Mapolda Jabar, Kamis.

NASIONAL | 28 Januari 2022

FSGI Desak Nadiem Terapkan Kurikulum Prototipe di Semua Sekolah Mulai Tahun Ini

FSGI mendesak agar tahun 2022 ini seluruh sekolah di Indonesia akan menggunakan kurikulum prototipe.

NASIONAL | 28 Januari 2022

Cegah Peredaran Narkotika, Prajurit TNI Lakukan Sweeping di Perbatasan Papua

Operasi oleh Satgas Pamtas Yonif 126/Kala Cakti itu digelar untuk mencegah terjadinya kegiatan ilegal dan peredaran narkoba di wilayah perbatasan.

NASIONAL | 28 Januari 2022

Guru Besar Hukum Internasional UI: FIR Krusial Dikuasai Singapura

Ruang kendali udara terkait wilayah informasi penerbangan (FIR) yang sangat krusial, yaitu di ketinggian 0 -37.000 kaki, dikuasai Singapura.

NASIONAL | 28 Januari 2022

Lawan Stunting, Relawan HaloPuan Bergerak ke Ciater

Ciater merupakan lokasi ke-14 di Jawa Barat dari Gerakan Melawan Stunting yang dilakukan HaloPuan sekitar pertengahan tahun lalu.

NASIONAL | 28 Januari 2022

Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura, DPR Tunggu Surat Presiden

DPR menunggu surat presiden (surpres) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meratifikasi perjanjian ekstradisi.

NASIONAL | 28 Januari 2022

Indonesia Harus Punya Blueprint untuk Ambil Alih FIR Sepenuhnya dari Singapura

pemerintah Indonesia harus memiliki blueprint untuk mengambil alih ruang kendali udara terkait wilayah informasi penerbangan sepenuhnya dari Singapura.

NASIONAL | 28 Januari 2022


TAG POPULER

# Flight Information Region


# Jefri Tambayong


# Update Covid-19


# Ousmane Dembele


# Ardian Noervianto



TERKINI
Laba Ashmore Indonesia Meningkat Jadi Rp 58,76 Miliar

Laba Ashmore Indonesia Meningkat Jadi Rp 58,76 Miliar

EKONOMI | 9 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings