Revisi UU Ciptaker, Ini yang Harus Dilakukan Pemerintah-DPR
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Revisi UU Ciptaker, Ini yang Harus Dilakukan Pemerintah-DPR

Sabtu, 27 November 2021 | 21:04 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Lembaga riset Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) menilai terdapat sejumlah hal yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah dan DPR selaku pembuat UU dalam memperbaiki UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja (UU Ciptaker). Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat.

MK pun memerintahkan pembentuk UU memperbaikinya sesuai dengan persyaratan tata cara pembentukan UU. Jika tidak dilakukan perbaikan, maka UU Ciptaker dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

Tak hanya itu, jika dalam dua tahun pembentuk UU tidak dapat menyelesaikan perbaikan maka UU atau pasal atau materi muatan yang telah dicabut oleh UU Ciptaker kembali berlaku.

Putusan MK juga menangguhkan segala tindakan dan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, termasuk tidak boleh menerbitkan PP baru yang berkaitan dengan UU Ciptaker selama proses perbaikan.

MK mengakui adanya metode omnibus law, tetapi juga memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law yang mempunyai sifat kekhususan.

"Berdasarkan putusan MK, ada sejumlah hal yang mesti diperhatikan dan ditindaklanjuti pembentuk UU," kata Plt Ketua Kode Inisiatif, Violla Reininda kepada Beritasatu.com, Sabtu (27/11/2021).

Pertama, kata Violla, pembentuk UU harus memformulasikan metode omnibus law dengan merevisi UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Penambahan metode omnibus law dalam UU PPP, tegas Violla harus didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif.

"Prosesnya juga dilakukan secara demokratis, transparan, dan sesuai prosedur pembentukan UU yang konstitusional," katanya.

Kedua, kata Violla, pembentuk UU harus meninjau ulang proses pembentukan dan substansi UU Cipta Kerja. Dengan demikian, kata Violla, pembentukan UU Cipta Kerja harus dimulai dari awal, yakni perencanaan sampai dengan pengundangan. Proses pembentukan pun harus memperhatikan catatan-catatan MK soal pembentukan UU yang konstitusional.

"Terutama yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat secara bermakna, tidak tergesa-gesa, serta transparansi dan akses terhadap dokumen pembentukan UU, seperti draf RUU, naskah akademik dan lainnya. Penyusunan UU ini nanti disesuaikan dengan metode omnibus law pada revisi UU PPP," paparnya.

Selain aspek prosedur, Violla menambahkan, perbaikan UU Cipta Kerja juga harus menjadi momentum membenahi substansi. Terutama yang menjadi gugatan masyarakat di dalam setiap judicial review UU Cipta Kerja.

"Penyusunan UU Cipta Kerja baru bisa dilakukan setelah metode omnibus law diadopsi dalam UU PPP, sehingga tidak berjalan beriringan," katanya.

Ketiga, dalam putusannya, MK meminta pemerintah dan DPR tidak mengambil keputusana atau tindakan yang strategis berkaitan dengan penerapan UU Cipta Kerja. Pemerintah dan DPR juga tidak diperkenankan membentuk aturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja sepanjang 2 tahun ke depan.

"Namun karena hal ini beriringan dengan proses peninjauan pembentukan dan substansi undang-undang, baiknya pemerintah dan DPR menunda sama sekali penerapan UU Cipta Kerja ini dan memberlakukan aturan yang lama atau sebelum UU Cipta Kerja. Ini untuk menghindari ketidakpastian hukum dan tumpang tindih norma yang potensial diubah," katanya.

Keempat, Violla mengatakan, setelah UU PPP dengan penambahan metode omnibus law disahkan dan UU Cipta Kerja ditinjau ulang, aturan turunan yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja juga harus disesuaikan.

"Sebab ada potensi penghapusan peraturan pelaksana, revisi aturan, atau pembentukan aturan baru," katanya.

Hanya saja, Violla menyayangkan MK dalam putusannya tidak menjelaskan mekanisme untuk mengukur sejauh mana pembentuk UU memperbaiki UU Cipta Kerja setelah dua tahun. Perintah putusan itu dinilai tidak lengkap. Sementara, MK tidak dalam posisi aktif untuk secara langsung memeriksa UU PPP dan UU Cipta Kerja. Untuk menguji pelaksanaan putusan tersebut, masyarakat harus kembali mengajukan uji materiil atau uji formil ke MK.

"Masyakat harus kembali mengajukan permohonan judicial review ke MK," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Usul Jakarta Jadi DKE, Jimly: BI, OJK dan LPS Tak Perlu Pindah ke IKN Nusantara

dari DKI Jakarta Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar status Jakarta menjadi Daerah Khusus Ekonomi (DKE) setelah Ibu Kota Negara pindah ke IKN Nusantara. 

NASIONAL | 21 Januari 2022

Kedaulatan Santri: 3 Kiat Bangun Berdakwah yang Menyatukan

Setidaknya ada tiga kiat berdakwah yang dapat menyatukan umat serta menghapuskan narasi pemecah belah kebinekaan yang mengatasnamakan dakwah.

NASIONAL | 21 Januari 2022

Kasus Narkoba Ardi-Nia, Anggota DPR Minta Penerapan Restorative Justice

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Sari Yuliati meminta penerapan restorative justice terkait kasus narkoba Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie.

NASIONAL | 21 Januari 2022

BPN Garut Lantik Petugas PTSL

BPN Garut gelar pelantikan dan pengambilan sumpah petugas PTSL, Jumat (21/1/2022).

NASIONAL | 21 Januari 2022

BPBD: 239 Rumah di 5 Kecamatan di Jember Terdampak Banjir Bandang

BPBD Jember Heru Widagdo mengatakan, sebanyak 239 rumah warga yang tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, terdampak banjir bandang

NASIONAL | 21 Januari 2022

Gunung Merapi Luncurkan Awan Panas Guguran 2,5 Km

Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran dengan jarak luncur sejauh 2.500 meter (2,5 km) ke arah Kali Bebeng.

NASIONAL | 21 Januari 2022

Gus Yahya Daftarkan Kepengurusan Baru PBNU ke Kemenkumham

KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mendaftarkan susunan Pengurus PBNU masa khidmat 2022-2027 ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)

NASIONAL | 21 Januari 2022

LSPR Jalin Kemitraan Global dengan New York Film Academy

Kerja sama LSPR dan NYFA meliputi pertukaran dosen, staf, mahasiswa, program studi di luar negeri, konferensi bersama, lokakarya, dan penelitian

NASIONAL | 21 Januari 2022

Kasus Parkir Rp 350.000 di Malioboro, Ada Dugaan Pelanggaran Lain

Kasus tarif parkir di luar batas kewajaran di seputaran Malioboro yang sempat viral di media sosial, membuka rentetan berbagai dugaan pelanggaran lain

NASIONAL | 21 Januari 2022

Begini Status Kekhususan DKI Jakarta dalam UU IKN

Begini status kekhususan DKI Jakarta setelah UU IKN yang mengatur mengenai ibu kota negara baru disahkan DPR. 

NASIONAL | 21 Januari 2022


TAG POPULER

# Arteria Dahlan


# Rahmat Effendi


# IBL


# Gaga Muhammad


# Kereta Peluru



TERKINI
Usul Jakarta Jadi DKE, Jimly: BI, OJK dan LPS Tak Perlu Pindah ke IKN Nusantara

Usul Jakarta Jadi DKE, Jimly: BI, OJK dan LPS Tak Perlu Pindah ke IKN Nusantara

NASIONAL | 6 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings