Logo BeritaSatu

Revisi UU Ciptaker, Ini yang Harus Dilakukan Pemerintah-DPR

Sabtu, 27 November 2021 | 21:04 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Lembaga riset Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) menilai terdapat sejumlah hal yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah dan DPR selaku pembuat UU dalam memperbaiki UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja (UU Ciptaker). Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat.

MK pun memerintahkan pembentuk UU memperbaikinya sesuai dengan persyaratan tata cara pembentukan UU. Jika tidak dilakukan perbaikan, maka UU Ciptaker dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

Tak hanya itu, jika dalam dua tahun pembentuk UU tidak dapat menyelesaikan perbaikan maka UU atau pasal atau materi muatan yang telah dicabut oleh UU Ciptaker kembali berlaku.

Putusan MK juga menangguhkan segala tindakan dan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, termasuk tidak boleh menerbitkan PP baru yang berkaitan dengan UU Ciptaker selama proses perbaikan.

MK mengakui adanya metode omnibus law, tetapi juga memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law yang mempunyai sifat kekhususan.

"Berdasarkan putusan MK, ada sejumlah hal yang mesti diperhatikan dan ditindaklanjuti pembentuk UU," kata Plt Ketua Kode Inisiatif, Violla Reininda kepada Beritasatu.com, Sabtu (27/11/2021).

Pertama, kata Violla, pembentuk UU harus memformulasikan metode omnibus law dengan merevisi UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Penambahan metode omnibus law dalam UU PPP, tegas Violla harus didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif.

"Prosesnya juga dilakukan secara demokratis, transparan, dan sesuai prosedur pembentukan UU yang konstitusional," katanya.

Kedua, kata Violla, pembentuk UU harus meninjau ulang proses pembentukan dan substansi UU Cipta Kerja. Dengan demikian, kata Violla, pembentukan UU Cipta Kerja harus dimulai dari awal, yakni perencanaan sampai dengan pengundangan. Proses pembentukan pun harus memperhatikan catatan-catatan MK soal pembentukan UU yang konstitusional.

"Terutama yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat secara bermakna, tidak tergesa-gesa, serta transparansi dan akses terhadap dokumen pembentukan UU, seperti draf RUU, naskah akademik dan lainnya. Penyusunan UU ini nanti disesuaikan dengan metode omnibus law pada revisi UU PPP," paparnya.

Selain aspek prosedur, Violla menambahkan, perbaikan UU Cipta Kerja juga harus menjadi momentum membenahi substansi. Terutama yang menjadi gugatan masyarakat di dalam setiap judicial review UU Cipta Kerja.

"Penyusunan UU Cipta Kerja baru bisa dilakukan setelah metode omnibus law diadopsi dalam UU PPP, sehingga tidak berjalan beriringan," katanya.

Ketiga, dalam putusannya, MK meminta pemerintah dan DPR tidak mengambil keputusana atau tindakan yang strategis berkaitan dengan penerapan UU Cipta Kerja. Pemerintah dan DPR juga tidak diperkenankan membentuk aturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja sepanjang 2 tahun ke depan.

"Namun karena hal ini beriringan dengan proses peninjauan pembentukan dan substansi undang-undang, baiknya pemerintah dan DPR menunda sama sekali penerapan UU Cipta Kerja ini dan memberlakukan aturan yang lama atau sebelum UU Cipta Kerja. Ini untuk menghindari ketidakpastian hukum dan tumpang tindih norma yang potensial diubah," katanya.

Keempat, Violla mengatakan, setelah UU PPP dengan penambahan metode omnibus law disahkan dan UU Cipta Kerja ditinjau ulang, aturan turunan yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja juga harus disesuaikan.

"Sebab ada potensi penghapusan peraturan pelaksana, revisi aturan, atau pembentukan aturan baru," katanya.

Hanya saja, Violla menyayangkan MK dalam putusannya tidak menjelaskan mekanisme untuk mengukur sejauh mana pembentuk UU memperbaiki UU Cipta Kerja setelah dua tahun. Perintah putusan itu dinilai tidak lengkap. Sementara, MK tidak dalam posisi aktif untuk secara langsung memeriksa UU PPP dan UU Cipta Kerja. Untuk menguji pelaksanaan putusan tersebut, masyarakat harus kembali mengajukan uji materiil atau uji formil ke MK.

"Masyakat harus kembali mengajukan permohonan judicial review ke MK," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

PPP DKI Usulkan Anies Capres 2024, Achmad Baidowi Sebut Tidak Istimewa

Ketua DPP Achmad Baidowi atau Awiek menegaskan usulan PPP DKI Jakarta soal Anies Baswedan menjadi capres di Pilpres 2024 merupakan hal biasa.

NEWS | 27 September 2022

Bangun Jalur Pedestrian, 300 PKL di Situgede Bogor Ditertibkan

Sebanyak 300 lapak pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Situgede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor ditertibkan.

NEWS | 27 September 2022

Ini Alasan Golkar Jadi Partai Paling Populer di Pemilih Muda

Sosok Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dan sejumlah program kaum muda membuat Partai Golkar meraih popularitas tertinggi di kalangan pemilih muda.

NEWS | 27 September 2022

Topan Super Noru Menuju Vietnam, 200.000 Warga Berlidung di Penampungan

Lebih dari 200.000 orang di Vietnam berlindung di tempat penampungan Selasa (27/9/2022), ketika Topan Super Noru meluncur menuju pantai tengahnya

NEWS | 27 September 2022

Kemenkes Minta Masyarakat Batasi Konsumsi Gula Berlebih

Kemenkes meminta masyarakat mewaspadai konsumsi gula apalagi sampai berlebih, karena berisiko tinggi menyebabkan masalah kesehatan 

NEWS | 27 September 2022

Kasus Minyak Goreng, Terdakwa Bantah Beri Uang untuk Pengaruhi Kemendag

Terdakwa kasus minyak goreng Master Parulian Tumanggor membantah memberikan uang agar PT Wilmar Nabati Group mendapatkan perizinan dari Kemendag.

NEWS | 27 September 2022

Menpora Yakin PBSI Bisa Atasi Kisruh Antara Kevin dengan Herry IP

Menpora yakin PBSI dapat mengatasi kisruh antara pemain ganda putra Kevin Sanjaya Sukamuljo dan pelatihnya Herry Iman Pierngadi.

NEWS | 27 September 2022

P2G Desak Pemerintah Beri Afirmasi kepada 1,6 Juta Guru

P2G mendesak Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim memberikan afirmasi kepada 1,6 juta guru yang belum mendapat tunjangan profesi guru.

NEWS | 27 September 2022

Ternyata, Ini Isi Koper Mencurigakan di Depan Polda Metro Jaya

Polisi memastikan koper mencurigakan di kawasan depan Polda Metro Jaya bukan berisi benda berbahaya. Ternyata, koper itu milik anggota polisi berisi pakaian.

NEWS | 27 September 2022

Anies Capres, Ini Cawapres dari PKS, Demokrat, dan Nasdem

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal diusung sebagai capres di Pilpres 2024 oleh koalisi Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS

NEWS | 27 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Surplus APBN


# Kompor Listrik


# AKBP Arif Rachman


# Lukas Enembe


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Lapangan Tergenang, Laga Karo United vs Sriwijaya Dibatalkan

Lapangan Tergenang, Laga Karo United vs Sriwijaya Dibatalkan

BOLA | 17 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings