Logo BeritaSatu

UU Ciptaker Inkonstitusional, Presiden Tegas Jamin Investasi

Senin, 29 November 2021 | 12:20 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / DAS

Jakarta, Beritasatu.com -Tak ada satu pasal pun dari UU Cipta Kerja atau UU Ciptaker yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). Tak ada satu pasal pun yang dinyatakan tidak berlaku oleh MK. Pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi.

Demikian penegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait putusan MK yang menyatakan bahwa UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja atau UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat.

“MK sudah menyatakan bahwa Undang-undang Cipta Kerja masih tetap berlaku. Tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK,” kata Jokowi dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/11/2021).

Menurut Presiden, UU Ciptaker masih tetap berlaku. Seluruh materi dan subtansi dalam UU tersebut dan aturan sepenuhnya tetap berlaku. Pemerintah dan DPR hanya diminta untuk melakukan revisi dalam waktu 2 tahun.

Oleh karena itu, Jokowi memastikan kepada para pelaku usaha dan para investor dari dalam dan luar negeri bahwa investasi yang telah dilakukan serta investasi yang sedang dan akan berproses, tetap aman dan terjamin.

“Sekali lagi saya pastikan pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi,” ujar Jokowi.

Kepala Negara menekankan komitmen pemerintah dan komitmen dirinya terhadap agenda reformasi struktural deregulasi dan debirokratisasi akan terus dijalankan.

“Kepastian hukum dan dukungan pemerintah untuk kemudahan investasi dan berusaha akan terus saya pimpin dan saya pastikan,” ungkap Jokowi.

Seperti diberitakan sebelumnya, MK memutuskan UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja atau UU Ciptaker inkonstusional bersyarat. Untuk itu, MK memerintahkan DPR dan pemerintah selaku pembentuk UU memperbaiki pembentukan UU tersebut dalam tenggang waktu dua tahun sejak putusan itu dibacakan.

UU Ciptaker masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan itu.

Namun, UU Ciptaker akan inskonstusional secara permanen bila dalam tenggang waktu dua tahun sejak putusan, DPR dan pemerintah tidak kunjung memperbaiki UU tersebut.

Bila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk UU tidak dapat menyelesaikan perbaikan, UU atau pasal-pasal atau materi muatan UU lain yang telah dicabut atau diubah oleh UU Ciptaker dinyatakan berlaku kembali.

Selain itu, MK juga memerintahkan menangguhkan segala tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas berkaitan dengan UU Ciptaker serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Ciptaker.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Ternyata, Ini Isi Koper Mencurigakan di Depan Polda Metro Jaya

Polisi memastikan koper mencurigakan di kawasan depan Polda Metro Jaya bukan berisi benda berbahaya. Ternyata, koper itu milik anggota polisi berisi pakaian.

NEWS | 27 September 2022

Anies Capres, Ini Cawapres dari PKS, Demokrat, dan Nasdem

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal diusung sebagai capres di Pilpres 2024 oleh koalisi Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS

NEWS | 27 September 2022

Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Dituntut 7 Tahun Penjara

Jaksa KPK menuntut Hakim Itong Isnaeni Hidayat, hakim nonaktif PN Surabaya dihukum 7 tahun penjara atas perkara dugaan suap penanganan perkara.. 

NEWS | 27 September 2022

Mantan Panglima OPM Minta Lukas Enembe Penuhi Pemeriksaan KPK

Mantan Panglima OPM Lambert Pekikir menyorot mangkirnya Gubernur Papua Lukas Enembe dari pemeriksaan KPK.

NEWS | 27 September 2022

Puan Minta Ahmadi Noor Supit Buat Gebrakan Tingkatkan Kinerja BPK

Ketua DPR, Puan Maharani berharap anggota BPK terpilih, Ahmadi Noor Supit membuat gebrakan untuk meningkatkan kinerja BPK dalam mencegah kerugian negara.

NEWS | 27 September 2022

KLHK Proses 1.308 Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup ke Pengadilan

KLHK telah memproses 1.308 kasus pencemaran lingkungan hidup baik pidana dan perdata hingga ke pengadilan dalam beberapa tahun terakhir.

NEWS | 27 September 2022

KPU Tak Perpanjang Masa Perbaikan Dokumen Parpol

KPU memastikan tidak akan memperpanjang waktu perbaikan dokumen pendaftaran partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024

NEWS | 27 September 2022

Keluarga Yakin Mahsa Amini Disiksa Polisi Susila Iran sebelum Tewas

Keluarga Mahsa Amini yang meninggal dalam tahanan Iran meyakini, wanita berusia 22 tahun itu meninggal setelah mendapat penyiksaan dari polisi susila.

NEWS | 27 September 2022

1,6 Juta Guru Belum Terima Tunjangan karena Terkendala Aturan Kemendikbudristek

Sebanyak 1,6 juta guru yang belum mendapat tunjangan profesi guru karena terkendala persyaratan yang dibuat Kemendikbudristek.

NEWS | 27 September 2022

Cegah Banjir, DKI Keruk Lumpur Sungai Serentak di 5 Wilayah

Dinas SDA DKI mengeruk sedimen lumpur dan sampah di sejumlah sungai dan waduk serentak di lima wilayah Jakarta sebagai upaya mencegah banjir

NEWS | 27 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Surplus APBN


# Kompor Listrik


# AKBP Arif Rachman


# Lukas Enembe


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Anies Capres, Ini Cawapres dari PKS, Demokrat, dan Nasdem

Anies Capres, Ini Cawapres dari PKS, Demokrat, dan Nasdem

NEWS | 9 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings