Logo BeritaSatu

Komnas HAM: MS Stres Berat Akibat Pelecehan Seksual di KPI

Senin, 29 November 2021 | 22:24 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut, pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berinisial MS mengalami stres berat akibat perundungan dan pelecehan seksual yang dialaminya. Hal ini berdasarkan serangkaian penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM sebagaimana mandat Pasal 89 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam kurun waktu 7 September 2021 hingga 1 November 2021.

"Perundungan dan pelecehan seksual telah mengubah pola mental, menimbulkan perasaan stres dan hina, serta trauma berat kepada korban MS. Korban seringkali teringat peristiwa pelecehan dan menyebabkan emosinya tidak stabil," kata Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara dalam konferensi pers di kantornya, Senin (29/11/2021).

Beka mengatakan, trauma yang dialami MS juga berdampak pada terganggunya hubungan dengan istrinya. Selain mempengaruhi kehidupan pribadi, MS sering merasa tidak nyaman di kantor karena harus bertemu dengan pelaku dan mengalami perundungan secara verbal. Akibat pelecehan seksual yang terjadi pada 2015, MS mengalami PTSD (Post Traumatic Stress Disorder).

"Sebagaimana hasil pemeriksaan dan serangkaian tes psikologi yang dilakukan oleh Psikolog Puskesmas Taman Sari dan psikolog dari LPSK," kata Beka.

Beka mengatakan, pihaknya menemukan peristiwa perundungan terhadap MS, yang merupakan Pegawai Visual Data KPI. Hal ini diketahui, setelah Komnas HAM melakukan permintaan keterangan kepada MS dan 12 orang pegawai KPI.

"Kuat dugaan terjadi adanya peristiwa perundungan terhadap MS dalam bentuk candaan atau humor yang bersifat menyinggung dan meledek kondisi dan situasi kehidupan pribadi individu, kebiasaan dalam relasi antar pegawai di lingkungan KPI yang memuat kata-kata kasar dan seksis di lingkungan KPI. Adanya candaan atau humor yang bersifat serangan fisik seperti memaksa membuka baju, mendorong bangku atau memukul," kata Beka.

Berdasarkan hasil keterangan, lanjut Beka, MS yang mulai bekerja di KPI pada Februari 2011 di divisi analis Pemantauan dengan status tenaga kontrak/PPNPN. MS mengalami pelecehan seksual sejak 2015 di Gedung Bapeten, Lantai 6, ruangan visual data KPI Pusat.

"Peristiwa pelecehan seksual ini terjadi sekitar pukul 12.00 – 13.00 WIB, saat waktu istirahat kerja. pelaku pelecehan seksual sebanyak lima orang Staf Visual Data KPI, yakni RM, FP, RT, EO, serta CL dan disaksikan oleh satu orang staf Visual Data yakni SG," ucap Beka.

Selain itu, sejak dari tahun 2012-2014, beberapa pegawai sering menyindir MS, terkait singkatnya masa penyetaraan gaji. Beberapa pegawai mulai merundung MS. RM misalnya, menyuruh MS membelikan makan, namun MS menolak, karena tidak pernah bergantian dan tidak ditemani teman-teman lainnya.

Selain itu, pada 2017, saat acara Bimtek di Resort Prima Cipayung, Bogor, pada pukul 01:30 WIB, MS saat itu sedang tidur. Lalu rekannya, RT dan IP mengangkat tubuh korban, kemudian melemparkan korban ke kolam renang dan bersama-sama menertawai korban. Peristiwa perundungan juga terjadi pada 2019, pelaku TK pernah melempar atau membuang tas MS sampai keluar ruangan kantor dan menyingkirkan bangku kerja korban sampai keluar ruangan kantor dan menulis 'Bangku ini tak ada orangnya!'.

"Terduga pelaku FP pernah memukul kepala MS saat di lantai 6, Gedung KPI Lama, Jalan Gajah Mada No. 8. MS sempat mendorong pelaku, namun akhirnya dipisahkan oleh pegawai lainnya bernama DD. Selain itu, FP juga pernah melontarkan kata-kata seksis dan cabul kepada MS di grup percakapan whatsapp internal pegawai visual data," papar Beka.

Sementara itu, terduga pelaku RT, pernah memasukkan plastik bekas air minum ke kepala MS. Namun korban tidak melawan dan hanya bilang kepada pelaku untuk menghentikan tindakannya. Kejadian ini disaksikan oleh GT, salah seorang tenaga ahli koordinator.

Komnas HAM menyimpulkan peristiwa perundungan diduga juga menimpa pegawai KPI lainnya. Namun, tindakan tersebut hanya dianggap sebagai humor, candaan, maupun lelucon yang menunjukkan kedekatan pertemanan rekan kerja.

Komnas HAM juga menyimpulkan KPI secara kelembagaan gagal menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan nyaman serta mengambil langkah-langkah yang mendukung pemulihan korban.

"Hal ini ditunjukan dengan tidak adanya regulasi internal dan perangkat-perangkat yang patut dalam pencegahan dan penanganan tindak pelecehan seksual dan perundungan di lingkungan kerja serta belum ada pedoman panduan dalam merespons serta menangani kasus pelecehan seksual dan perundungan di lingkungan kerja," kata Beka.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Komnas HAM menyatakan peristiwa pelecehan seksual dan perundungan terhadap MS sedikitnya melanggar tiga bentuk HAM. Pertama, hak atas rasa aman, bebas dari ancaman, kekerasan dan perlakuan tidak layak. Kedua, hak untuk bekerja dan memiliki tempat kerja yang adil dan aman. Ketiga, hak atas kesehatan fisik dan mental.

"Prinsip perlakuan sama di depan hukum, nondiskriminasi, tidak merendahkan harkat danmartabat seseorang merupakan prinsip-prinsip dasar dalam Hak Asasi Manusia. Adanya pelecehan seksual dan perundungan yang dialami oleh MS memunculkan banyak dampak secara psikis dan fisik kepada korban," tegas Beka.

Berdasarkan kesimpulan dari temuan dan analisis fakta peristiwa pelanggaran HAM ini, Komnas HAM merekomendasikan Ketua KPI Pusat untuk memberi dukungan kepada MS baik yakni secara moril ataupun mekanisme kebijakan dalam rangka pemulihan korban; bekerja sama (kooperatif) dengan pihak kepolisian dalam upaya mempercepat proses penegakan hukum; dan memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Kemudian Ketua KPI Pusat juga diminta Komnas HAM mengeluarkan pernyataan kebijakan yang melarang adanya perundungan, pelecehan dan kekerasan di lingkungan KPI Pusat; membuat pedoman pencegahan, penanganan dan pemulihan atas tindakan perundungan, pelecehan dan kekerasan di lingkungan KPI Pusat.

Kemudian memberikan edukasi secara berkala kepada pegawai di lingkungan KPI terkait pemahaman, pencegahan, penanganan dan pemulihan atas tindakan perundungan, pelecehan dan kekerasan. Membuat sistem monitoring dan pelaporan yang komprehensif terhadap tindakan perundungan, pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja.

"Menyiapkan anggaran, sarana, prasarana dan perangkat birokrasi di lembaga KPI yang mendukung pencegahan dan penanganan tindakan perundungan, pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja serta pemulihan korban. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan, perangkat, dan sarana yang berpotensi mendorong terjadinya tindakan perundungan, pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja," kata Beka.

Sementara kepada Kapolda Metro Jaya, Komnas HAM merekomendasikan untuk mengawasi dan memberikan dukungan baik secara personil dan sumber daya lainnya terhadap Polres Jakarta Pusat dalam rangka memastikan penyelidikan terhadap kasus dugaan perundungan dan pelecehan seksual terhadap MS berjalan objektif, adil, profesional, transparan, akuntabel dan berasaskan hak asasi manusia. Kapolda juga diminta mengevaluasi terkait sumber daya manusia dan perangkat lainnya terkait mekanisme penanganan aduan tindak pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan Polda Metro Jaya.

"Meningkatkan kemampuan personil di lingkungan Polda Metro Jaya terkait penanganan aduan tindak pelecehan dan kekerasan seksual yang berspektif korban," katanya.

Sementara untuk Sekjen Kemenkominfo, Komnas HAM merekomendasikan mengevaluasi dan membina pejabat struktural di KPI sehubungan mekanisme pengawasan terhadap kondisi dan lingkungan kerja di KPI. Sekjen Kemenkominfo mengevaluasi dan mengembangkan portal intranet untuk mendukung adanya saluran aduan yang mudah diakses oleh para pegawai di lingkungan kesektariatan KPI.

"Memberikan asistensi baik secara sumber daya manusia, akses, pengetahuan dan sumber daya lainnya terhadap kesektariatan KPI dalam rangka membangun mekanisme pencegahan dan penanganan tindak perundungan, pelecehan dan kekerasan di
lingkungan kerja," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Perkara Dugaan Pelanggaran PE Minyak Goreng Masih Sulit Dibuktikan

sidang lanjutan perkara dugaan korupsi permohonan Persetujuan Ekspor (PE) Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya belum mampu membuktikan adanya korupsi atau perbuatan melawan hukum

NEWS | 4 Oktober 2022

Ciliwung Meluap, 6 Pintu Air di Jakarta Waspada Banjir

Sebanyak enam pintu air di Jakarta waspada atau siaga 3 banjir dikarenakan hujan yang mengguyur ibu kota sejak sore hari tadi.

NEWS | 4 Oktober 2022

Polisi Periksa CCTV di Rumah Lesti Kejora-Rizky Billar

Polisi akan memeriksa CCTV di rumah Lesti Kejora dan Rizky Billar terkait penanganan dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

NEWS | 4 Oktober 2022

Mahasiwa FHUI Cetak Prestasi pada Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Dunia

FHUI yang tergabung dalam ALSA mencetak prestasi pada kompetisi peradilan semu bertaraf internasional di Seoul, 30 September - 3 Oktober 2022.

NEWS | 4 Oktober 2022

Ridwan Kamil Buktikan Dampak Perubahan Iklim, 700 Hektare Ditelan Laut

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuktikan sendiri dampak perubahan iklim di wilayahnya.

NEWS | 4 Oktober 2022

1.252 Rumah di Kota Tangsel Dikepung Banjir

Hasil monitoring BNPB, ada sebanyak 1.252 rumah di enam kelurahanTangerang Selatan yang terkepung banjir.

NEWS | 4 Oktober 2022

Banjir Perumahan Dosen IKIP Bekasi Capai 1 Meter

Banjir di Perumahan Dosen IKIP, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, disebebkan luapan kali yang melintas di perumahan tersebut.

NEWS | 4 Oktober 2022

Megawati Minta Prajurit TNI Paham Pancasila dan Geopolitik

Menurut Megawati Soekarnoputri, memahami Pancasila berarti mengetahui sejarah bangsa dan negara Indonesia.

NEWS | 4 Oktober 2022

Kasus Hakim Agung Sudrajad, KPK Tahan Debitur Koperasi Intidana

KPK melakukan penahanan terhadap tersangka pemberi suap lainnya dalam kasus hakim agung pada Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati.

NEWS | 4 Oktober 2022

Puan Ajak Anggota DPR Heningkan Cipta untuk Korban Tragedi Kanjuruhan

Ketua DPR Puan Maharani menutup masa persidangan I DPR tahun sidang 2022-2023 dalam rapat paripurna.

NEWS | 4 Oktober 2022


TAG POPULER

# Tragedi Kanjuruhan


# Lesti Kejora


# Pembantaian di Papua Barat


# Arema FC


# Raja Charles III


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Ciliwung Meluap, 6 Pintu Air di Jakarta Waspada Banjir

Ciliwung Meluap, 6 Pintu Air di Jakarta Waspada Banjir

NEWS | 4 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings