Mahfud MD Minta Masyarakat Tak Khawatir Soal UU Cipta Kerja
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Mahfud MD Minta Masyarakat Tak Khawatir Soal UU Cipta Kerja

Senin, 29 November 2021 | 23:01 WIB
Oleh : FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta masyarakat tak perlu khawatir terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

"Masyarakat jangan khawatir, undang-undang ini akan berlaku dan Pemerintah menangkap makna ini hanya soal prosedur yang diminta perbaiki," kata Mahfud, di Jakarta, Senin (29/11/2021).

Pemerintah pun menjamin investasi yang sudah dan akan ditanam aman serta memiliki kepastian hukum. Hal ini karena MK menyatakan undang-undang itu tetap berlaku sampai dua tahun. Menurut Mahfud, bila ada investasi yang sudah dibuat dalam waktu dua tahun tersebut, tidak bisa dibatalkan karena telah mempunyai kepastian hukum.

"Itu bunyi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian yang telah dibuat secara sah itu berlaku sebagai undang-undang. Jadi, tidak bisa dicabut dengan begitu saja. Itu mengikat," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Selain itu, Pemerintah juga tidak bisa sewenang-wenang membatalkan perjanjian investasi dari luar negeri yang sudah disepakati, karena akan menjadi perkara internasional.

"Perkara internasional itu arbitrase internasional pasti pakai instrumen hukum nasional. Apalagi, ada perjanjian bilateral, multilateral di bidang itu," kata Mahfud.

Namun demikian, kata Mahfud, Pemerintah tetap menjamin kepastian dan keamanan investasi.

"Oleh sebab itu yang sudah berjalan terus berjalan, yang mau masuk terus masuk, berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada, dan pemerintah menjamin kepastian dan keamanannya di sudut investasi," kata Mahfud.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjamin keamanan dan kepastian investasi yang telah dilakukan, sedang, dan akan berproses di Indonesia, usai putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan Pemerintah memperbaiki UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selambat-lambatnya dua tahun.

"Saya pastikan kepada pelaku usaha dan investor dari dalam dan luar negeri bahwa investasi yang telah dilakukan, serta investasi yang sedang, dan akan berproses tetap aman dan terjamin. Sekali lagi, saya pastikan Pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangan pers, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

Presiden Jokowi menegaskan putusan MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih berlaku. Dengan demikian seluruh materi dan substansi dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dan juga peraturannya, sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang batal.

Presiden menghormati putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan akan melaksanakan putusan itu. Maka dari itu, Presiden telah memerintahkan seluruh menteri koordinator untuk menindaklanjuti putusan MK secepat-cepatnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (25/11/2021) menyatakan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

"Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan'," kata Ketua MK Anwar Usman.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Gelar Rapim, Prabowo Ungkap 7 Kebijakan Pertahanan Tahun 2022

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengungkapkan 7 kebijakan pertahanan di tahun 2022 sebagai pedoman penyelenggaraan pertahanan negara.

NASIONAL | 20 Januari 2022

Arteria Dahlan Minta Maaf ke Masyarakat Sunda

Arteria Dahlan akhirnya minta maaf kepada masyarakat Sunda atas pernyataannya saat raker Komisi III dengan Kejaksaan Agung di DPR.

NASIONAL | 20 Januari 2022

Sebagian Banten Berpotensi Hujan Sedang hingga Lebat Hari Ini

BMKG Banten mengimbau masyarakat waspadai potensi hujan sedang hingga lebat di Banten.

NASIONAL | 20 Januari 2022

Hakim PN Surabaya yang Ditangkap KPK Pernah Vonis Bebas Koruptor APBD

Satu hal yang menjadi perhatian masyarakat adalah ketika dia memvonis bebas koruptor APBD senilai Rp 119 miliar

NASIONAL | 20 Januari 2022

Mantan Dirjen Kemendagri Diperiksa KPK Terkait Dana PEN

KPK selesai memeriksa mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Adrian Noorvianto

NASIONAL | 20 Januari 2022

Syafruddin Serah Terima Kepengurusan MWA-PTNBH ke Tridoyo

Syafruddin sebagai Ketua Pengurus Forum MWA-PTNBH periode 2019-2021 ke Tridoyo Kusumastanto selaku Ketua Pengurus Forum MWA-PTNBH periode 2022-2023.

NASIONAL | 20 Januari 2022

Seorang Prajurit TNI AD Gugur dalam Penembakan di Maybrat Papua

Insiden penembakan tersebut terjadi sekitar pukul 07.00 WIT saat lima anggota TNI AD Yon Zipur 20 PPA melintasi Distrik Aifat Timur, Maybrat.

NASIONAL | 20 Januari 2022

Gelombang 4 Meter Akan Landa Beberapa Perairan pada 20-21 Januari

BMKG mengeluarkan peringatan dini adanya gelombang tinggi hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di beberapa perairan Indonesia pada 20-21 Januari 2022.

NASIONAL | 20 Januari 2022

Dugaan Korupsi di Buru Selatan, KPK Geledah Kantor Bupati

Tim penyidik KPK menemukan dan mengamankan sejumlah barang bukti di Kantor Bupati Buru Selatan.

NASIONAL | 20 Januari 2022

KPK Limpahkan Berkas Perkara PT Nindya Karya ke PN Jakarta Pusat

Jaksa KPK elah melimpahkan berkas perkara untuk terdakwa PT Nindya Karya Persero dan PT Tuah Sejati ke Pengadilan Tipikor Jakpus.

NASIONAL | 20 Januari 2022


TAG POPULER

# Arteria Dahlan


# Rahmat Effendi


# IBL


# Gaga Muhammad


# Kereta Peluru



TERKINI
Data Kasus Positif dan Kematian Covid-19 sampai 20 Januari 2022

Data Kasus Positif dan Kematian Covid-19 sampai 20 Januari 2022

BERITA GRAFIK | kurang dari 1 detik yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings