Pemerintah Targetkan Revisi UU Ciptaker Kurang dari 2 Tahun
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemerintah Targetkan Revisi UU Ciptaker Kurang dari 2 Tahun

Senin, 29 November 2021 | 23:23 WIB
Oleh : FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah menargetkan merevisi UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja kurang dari dua tahun.

Mahfud mengatakan hal itu dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (29/11/2021), menanggapi putusan MK yang menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat.

"Kan MK memberi waktu dua tahun. Kami akan berusaha lebih cepat dari dua tahun. Sehingga lebih mudah selesai," kata Mahfud.

Pemerintah, kata Mahfud, menghormati dan menerima putusan MK itu karena bersifat final dan mengikat. Pemerintah pun menjamin investasi yang sudah dan akan ditanam aman serta memiliki kepastian hukum. Hal ini karena MK menyatakan UU itu tetap berlaku sampai dua tahun.

Menurut dia, bila ada investasi yang sudah dibuat dalam waktu dua tahun tersebut, itu tidak bisa dibatalkan karena telah mempunyai kepastian hukum.

"Itu bunyi kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian yang telah dibuat secara sah itu berlaku sebagai Undang-Undang. Jadi, tidak bisa dicabut dengan begitu saja. Itu mengikat," tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Selain itu, pemerintah juga tidak bisa sewenang-wenang membatalkan perjanjian investasi dari luar negeri yang sudah disepakati karena akan menjadi perkara internasional.

"Perkara internasional itu arbitrase internasional pasti pake instrumen hukum nasional. Apalagi ada perjanjian bilateral, multilateral di bidang itu," papar Mahfud.

Sebelumnya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (25/11/2021) menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

"Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan'," kata Ketua MK Anwar Usman.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Dukung Literasi Zakat, Uhamka Raih Penghargaan Baznas Award 2022

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (Uhamka) meraih penghargaan Baznas Award 2022 untuk kategori Lembaga Pendidikan Pendukung Literasi Zakat.

NASIONAL | 18 Januari 2022

KPK Ingatkan Seluruh Penyelenggara Negara Segera Laporkan Hartanya

KPK mengingatkan  seluruh penyelenggara negara atau wajib lapor untuk segera melaporkan hartanya atau LHKPN sebelum batas waktu penyampaian. 

NASIONAL | 17 Januari 2022

Emirsyah Satar Dinilai Diperlakukan Tak Adil Soal Dugaan Korupsi Garuda

Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar dinilai diperlakukan tak adil terkait dugaan korupsi dan utang Garuda. 

NASIONAL | 17 Januari 2022

Lestari Moerdijat Dorong Legislator Punya Pemahaman Utuh Bahas RUU TPKS

Lestari Moerdijat mengharapkan para legislator memiliki pemahaman yang utuh atau komprehensif atas RUU TPKS.

NASIONAL | 17 Januari 2022

Praktik Tes Covid-19 Palsu di Makassar Dibongkar Polisi

Praktik tes Covid-19 palsu diduga dijalankan klinik kecantikan HOB, di Jalan Andi Djemma, Makassar berhasil dibongkar polisi.

NASIONAL | 17 Januari 2022

KPK Ultimatum Penerima Aliran Dana Korupsi Tanah Munjul

KPK mengultimatum penerima aliran dana korupsi tanah di Munjul, Jakarta Timur untuk mengembalikan uang korupsi yang mereka nikmati. 

NASIONAL | 17 Januari 2022

Fokus Asset Recovery, Kejagung Tetap Buru Mitra Terdakwa Asabri

Kejagung bakal terus membongkar dugaan korupsi PT Asabri untuk mengejar pemulihan kerugian negara atau asset recovery dari mitra terdakwa korupsi Asabri. 

NASIONAL | 17 Januari 2022

Mantan Kepala LBM Eijkman: Ada Wacana Pendirian Perusahaan Vaksin Asing

Mantan Kepala LBM Eijkman menyebutkan peleburan antara Lembaga Eijkman BRIN memunculkan permasalahan baru yang berimbas ada wacana pendirian perusahaan asing

NASIONAL | 17 Januari 2022

BNN: Perubahan Jalur ke Indonesia Jadi Pola Baru Sindikat Narkotika

Kepala BNN Petrus Reinhard Golose mengatakan, perubahan jalur masuk sindikat narkotika ke Indonesia menjadi pola baru yang menjadi perhatian BNN.

NASIONAL | 17 Januari 2022



TAG POPULER

# Tsunami


# PPnBM Mobil


# Pelabuhan Kedindi Reo


# Varian Covid-19


# NFT



TERKINI
Dukung Literasi Zakat, Uhamka Raih Penghargaan Baznas Award 2022

Dukung Literasi Zakat, Uhamka Raih Penghargaan Baznas Award 2022

NASIONAL | 2 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings