DPR usulkan moratorium TKI

DPR usulkan moratorium TKI
Senin, 22 November 2010 | 18:10 WIB

Ironis, tim gabungan pemerintah untuk menyelesaikan masalah TKI di Arab Saudi belum juga berangkat.

Perlakuan tidak manusiawi dan pelanggaran HAM terhadap TKI tidak saja terjadi di luar ngeri tapi sudah berlangsung di tanah air. DPR karena itu mengusulkan agar pemerintah melakukan penghentian sementara atau moratorium pengiriman TKI, khususnya ke Arab Saudi.
 
Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz, moratorium itu bertujuan agar Indonesia bisa menekan pemerintah Saudi untuk duduk bersama membahas perlindungan TKI. Selain itu sekaligus agar pemerintah melakukan evaluasi.
 
“Jadi moratorium ini juga berlaku pula bagi Indonesia,”katanya hari ini.
 
Rencananya, besok Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat akan dipanggil DPR untuk membahas perlindungan TKI.
 
Irgan mengatakan DPR sudah sepakat untuk mendesak pemerintah melakukan moratorium. Menurutnya, saat ini adalah saat yang tepat. “DPR akan melakukan evaluasi menyeluruh mulai dari rekrutmen, pemberangkatan hingga pemulangan,” ujarnya.
 
Irgan menilai pemerintah belum sigap menangani permasalahan TKI meski banyak masalah yang terjadi. Bahkan sampai hari ini, tim gabungan belum juga belum berangkat ke Saudi.
 
Banyak masalah
Menurut Irgan, kinerja Muhaimin sebagai menteri tenaga kerja belum memuaskan. Banyak masalah yang belum terselesaikan. Dia menyebut, sampai saat ini MoU dengan Malaysia terkait perlindungan buruh migrant di negeri jiran itu juga belum selesai.
 
Tidak hanya itu, Muhaimin juga menandatangani konvensi pekerja migran dan penyelesaian perselisihan buruh.  Di tataran teknis, Kemenakertrans juga gagal memberantas praktek calo transportasi, pedagang money changer dan lainnya.
 
“Pemotongan upah pekerja selama tujuh bulan dari TKW di Hongkong sebesar 3.000 dollar Hongkong juga belum ada penjelasan,”  ujarnya.
 
Di dalam rapat kerja besok, kata Irgan, Menakertrans harus bisa menjelaskan berbagai hal termasuk pertanggungjawaban pemanfaatan pengutipan USD 15 setiap TKI.  Menurut politisi PPP ini, politik anggaran juga tidak memihak kepentingan TKI.
 
“Pada tahun 2010, prediksi remitansi (uang yang dibawa pulang TKI) sebesar 100 trilyun, dan itu sangat tidak sebanding  dengan alokasi anggaran untuk kepentingan tenaga kerja yang di bawah 2 persen dari APBN,” ungkapnya.
 
Irgan mengatakan perhatian pemerintah terhadap buruh migrant sangat minim. Saat ini tidak kurang dari 6 juta warga Indonesia bekerja di luar negaranya tanpa mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintahnya sendiri.
Sumber: -