Melalui IKK, LAN Dorong Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Melalui IKK, LAN Dorong Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti

Kamis, 2 Desember 2021 | 20:35 WIB
Oleh : Willy Masaharu / WM


Jakarta, Beritasatu.com - Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan terus mendorong pembuatan kebijakan berbasis bukti (evidence based policy) serta penguatan partisipasi dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik, upaya tersebut dilakukan dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan di Indonesia. Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Administrasi Negara, Dr Tri Widodo Wahyu Utomo, MA dalam kegiatan Seminar Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) bertema “Sharing Best Practice Pengelolaan Kebijakan Publik” yang diselenggarakan secara blended, di Grand Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (1/12/2021).

“IKK merupakan instrumen penilaian kualitas kebijakan (Indeks Kualitas Kebijakan/IKK) berbasis teknologi informasi yang dapat dipergunakan sebagai instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pada Instansi Pemerintah, IKK ini juga telah diadopsi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) sebagai salah satu komponen atau indeks pengukuran capaian Reformasi Birokrasi 2020-2024.” jelas Tri Widodo, dalam keterangan yang diterima Beritasatu.com, Kamis (2/12/2021).

Lebih lanjut, Tri Widodo menjelaskan, dalam upaya menciptakan kebijakan yang berkualitas, kita dihadapkan pada tantangan global, berdasarkan data yang dirilis Worldwide Governance Indicators menunjukkan bahwa peringkat kualitas kebijakan Indonesia dalam dasawarsa akhir ini masih berada dibawah negara Asia Tenggara lainnya. Hal ini juga diperparah dengan pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, tentu saja ini menjadi faktor kompleksitas dalam merumuskan kebijakan.
“Oleh karena itu, IKK merupakan manifestasi komitmen kolektif kita untuk membangun kebijakan yang berkualitas berbasis bukti. IKK sendiri juga memiliki manfaat strategis tidak hanya meningkatkan kualitas reformasi birokrasi pemerintah melainkan juga membangun knowledge sharing dan mendorong terbangunnya knowledge policy dalam peningkatan kualitas kebijakan,” paparnya.

Hal senada diungkapkan, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PAN RB, Prof Dr Erwan Agus Purwanto, MSi mengatakan, RB merupakan salah satu upaya mewujudkan pemerintah menjadi bersih, efektif dan efisien serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas, selama lebih dari sepuluh tahun terakhir pemerintah telah melakukan berbagai upaya mewujudkan hal tersebut, salah satunya dengan mendorong reformasi regulasi.
“Setidaknya terdapat dua sasaran dalam reformasi regulasi ini, yang pertama adalah terciptanya regulasi yang sederhana dan humanis, dan yang kedua, terciptanya regulasi yang efektif untuk memecahkan permasalahan pembangunan nasional, maka perumusan kebijakan yang berbasi bukti menjadi faktor kunci keberhasilan reformasi regulasi ini” ungkapnya.

Erwan Agus Purwanto juga mengapresiasi langkah LAN menyusun instrumen IKK. Diharapkan melalui IKK ini dapat terimplementasi di setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah sehingga reformasi regulasi dapat terwujud.

Dalam kesempatan yang sama juga, Head of Teladan Civil Service Leadership Development, Tanoto Foundation, Aryani Savitri mengungkapkan, tantangan lain kebijakan publik di Indonesia adalah masih banyaknya kebijakan yang tumpang tindih yang menciptakan ketidakpastian hukum serta birokrasi yang panjang dan berbelit-belit, oleh karena itu Tanoto Foundation bekerja sama dengan LAN untuk mengembangkan Sistem Informasi Indeks Kualitas Kebijakan (SIKK), dan diharapkan SIKK menjadi sistem informasi yang dapat dipercaya (kredibel) dan mudah digunakan (user friendly) bagi para ASN.
“LAN merupakan mitra strategis yang terus mengembangkan kapasitas dan kemampuan ASN khususnya terkait akselerasi pengembangan kompetensi ASN untuk mewujudkan ASN unggul menuju Indonesia Emas 2045, dan diharapkan kerja sama ini akan terus berlanjut dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut, harapnya.

Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Analis Kebijakan, Dra Elly Fatimah, MSi mengatakan, kegiatan Seminar IKK ini merupakan rangkaian terakhir kegiatan penilaian IKK yang diselenggarakan oleh LAN bekerja sama Tanoto Foundation yang diharapkan melalui kegiatan ini dapat saling berbagi pengalaman di dalam mempraktikkan penyusunan kebijakan berbasis bukti serta menjadi Trigger bagi tumbuhnya kesadaran para pembuat kebijakan terhadap kebijakan yang dihasilkannya.

Sejak IKK di- launching pada tanggal 18 Oktober 2021 hingga saat ini, terdapat sejumlah 236 instansi yang berpartisipasi dalam pengukuran IKK yang terdiri dari 23 Kementerian, 38 Lembaga, dan 175 Pemerintah Daerah. Dari jumlah tersebut, 128 instansi telah menyelesaikan pengisiannya dengan kebijakan sejumlah 478 kebijakan.

Dalam seminar ini dipaparkan sepuluh instansi terpilih yang dikelompokkan dalam 5 kategori yaitu 1) Inovatif; 2) Berbasis Bukti ; 3) Inklusif; 4) komunikatif; dan 4) Responsif.

Adapun sepuluh instansi yang memaparkan hasil kebijakannya adalah :

1. Kategori Inovatif: Kementerian Pertanian dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;

2. Kategori Berbasis Bukti: Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

3. Kategori Komunikatif: Kementerian Keuangan dan Pemerintah Kota Payakumbuh;

4. Kategori Inklusif:
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN);

5. Kategori Responsif: Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

KPK Ultimatum Penerima Aliran Dana Korupsi Tanah Munjul

KPK mengultimatum penerima aliran dana korupsi tanah di Munjul, Jakarta Timur untuk mengembalikan uang korupsi yang mereka nikmati. 

NASIONAL | 17 Januari 2022

Fokus Asset Recovery, Kejagung Tetap Buru Mitra Terdakwa Asabri

Kejagung bakal terus membongkar dugaan korupsi PT Asabri untuk mengejar pemulihan kerugian negara atau asset recovery dari mitra terdakwa korupsi Asabri. 

NASIONAL | 17 Januari 2022

Mantan Kepala LBM Eijkman: Ada Wacana Pendirian Perusahaan Vaksin Asing

Mantan Kepala LBM Eijkman menyebutkan peleburan antara Lembaga Eijkman BRIN memunculkan permasalahan baru yang berimbas ada wacana pendirian perusahaan asing

NASIONAL | 17 Januari 2022

BNN: Perubahan Jalur ke Indonesia Jadi Pola Baru Sindikat Narkotika

Kepala BNN Petrus Reinhard Golose mengatakan, perubahan jalur masuk sindikat narkotika ke Indonesia menjadi pola baru yang menjadi perhatian BNN.

NASIONAL | 17 Januari 2022


Peleburan Lembaga Eijkman dan BRIN Hambat Pengembangan Vaksin Merah Putih

Peleburan Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berdampak pada proses pengembangan vaksin Merah Putih

NASIONAL | 17 Januari 2022

Geledah Kantor Pemkab PPU, KPK Angkut Dua Koper Berkas

Dua koper berisi berkas diangkut penyidik KPK usai menggeledah sejumlah ruangan kantor Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

NASIONAL | 17 Januari 2022

Kasus Korupsi Proyek Bengkalis, Rp 36 Miliar Berhasil Disita KPK

KPK telah berhasil menyita uang senilai Rp 36 miliar dalam perkara korupsi proyek jalan di daerah Bengkalis, Riau.

NASIONAL | 17 Januari 2022

Kasus Pelecehan Seksual, Dekan FISIP Universitas Riau Ditahan

Dekan FISIP Universitas Riau Syafri Harto resmi ditahan oleh kejaksaan setempat, Senin (17/1/2022), terkait kasus pelecehan seksual

NASIONAL | 17 Januari 2022

Ferdinand Hutahaean Ajukan Penangguhan Penahanan

Mantan politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, tersangka kasus dugaan ujaran kebencian mengajukan penangguhan penahanan kepada penyidik Polri.

NASIONAL | 17 Januari 2022


TAG POPULER

# Tsunami


# PPnBM Mobil


# Pelabuhan Kedindi Reo


# Varian Covid-19


# NFT



TERKINI
Dukung Literasi Zakat, Uhamka Raih Penghargaan Baznas Award 2022

Dukung Literasi Zakat, Uhamka Raih Penghargaan Baznas Award 2022

NASIONAL | 1 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings