Logo BeritaSatu

Polri Sosialisasikan Aturan Pengangkatan Eks Pegawai KPK

Sabtu, 4 Desember 2021 | 20:42 WIB
Oleh : Bayu Marhaenjati - / WM

Jakarta, Beritasatu.com- Polri telah menerbitkan peraturan terkait pengangkatan eks 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadi menjadi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Korps Bhayangkara. Polri juga akan segera melakukan sosialisasi aturan tersebut, yakni Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) 15/2021, tentang Pengangkatan Khusus dari 57 Eks Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menyoal apakah 57 eks pegawai KPK itu akan langsung dilakukan pengangkatan tanpa tes, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo, belum menjelaskan secara rinci. Menurutnya, Perpol itu akan disosialisasikan dulu.

"Ya nanti disosialisasikan dulu (peraturannya)," ujar Dedi ketika dikonfirmasi Beritasatu.com, Sabtu (4/12/2021).

Tercatat ada 10 pasal dalam Perpol 15/2021 yang mengatur pengangkatan mantan pegawai KPK menjadi ASN Polri.

Pada Pasal 1 menjelaskan soal Polri sebagai alat negara berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Polri dipimpin oleh Kapolri sebagai penanggung jawab fungsi kepolisian.

Kemudian juga soal PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pasal 2 menyatakan, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia mengajukan secara tertulis daftar usulan pengangkatan sumber daya manusia dari 57 eks pegawai KPK kepada Kapolri. Kemudian, daftar usulan ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi jabatan dan seleksi kompetensi.

Identifikasi itu diatur dalam Pasal 3 yang menyatakan, identifikasi jabatan dilakukan untuk memetakan daftar
jabatan ASN di lingkungan Polri yang akan diisi oleh sumber daya manusia dari 57 eks pegawai KPK berdasarkan
formasi/kebutuhan jabatan ASN di lingkungan Polri. Daftar jabatan ASN disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk penetapan formasi/kebutuhan jabatan ASN di lingkungan Polri.

Sementara, seleksi kompetensi tercatat pada Pasal 4. Seleksi kompetensi dilakukan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan kemampuan sumber daya manusia dari 57 eks pegawai KPK dengan formasi/kebutuhan jabatan ASN di lingkungan Polri yang telah ditetapkan sesuai dengan pengalaman jabatan.

Kemudian, Pasal 5 mengatur soal identifikasi jabatan dan seleksi kompetensi dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia. Pelaksanaan kegiatan identifikasi jabatan dan seleksi kompetensi harus sesuai dengan kebijakan Kapolri setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Selanjutnya, Pasal 6 menyatakan, sumber daya manusia dari 57 eks pegawai KPK yang tercantum dalam daftar usulan berdasarkan hasil pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dan telah menandatangani surat pernyataan: bersedia menjadi PNS; setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah; dan tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan, diangkat sebagai PNS.

Kemudian, pengangkatan harus berdasarkan penyesuaian jabatan, pangkat, dan masa kerja. Penyesuaian jabatan, pangkat, dan masa kerja ditetapkan dengan Keputusan Kapolri, dan pengangkatan dilaksanakan oleh Kapolri. Selanjutnya, format daftar usulan dan surat pernyataan disiapkan oleh tim yang dibentuk Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia.

Pasal 7 mengatur, soal pemberian Nomor Induk Pegawai kepada 57 eks pegawai KPK dan dilantik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara, Pasal 8 menyatakan, PNS diangkat dalam jabatan ASN di lingkungan Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, Pasal 9 mengatur tentang dokumen dan proses administrasi dalam pengurusan sebagai upaya melaksanakan proses pengangkatan sumber daya manusia dari 57 eks pegawai KPK yang sudah ada atau sedang dalam pemerosesan pada saat mulai berlakunya Peraturan Kepolisian ini, dinyatakan tetap berlaku dan dinyatakan sebagai dokumen dan proses yang sah.

Pasal 10 menyatakan, Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Perpol ini ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 29 November 2021, dan tanda tangani Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Selanjutnya, diundangkan pada tanggal 30 November 2021.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Jenderal Andika Diminta Cek Video Tindakan Berlebih TNI di Tragedi Kanjuruhan

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa diminta  melakukan tindakan cepat sesuai aturan terkait tragedi Kanjuruhan

NEWS | 3 Oktober 2022

Tragedi Kanjuruhan, Mahfud Minta Polri Segera Ungkap Pelaku

Mahfud MD meminta Polri agar segera mengungkap pelaku yang harus bertanggung jawab dalam tragedi Kanjuruhan

NEWS | 3 Oktober 2022

Divisi Propam Akan Dirombak, Polri: Perlu Proses dan Kajian

Perombakan struktural secara terbatas terhadap Divisi Propam Polri membutuhkan proses, analisis, serta pengkajian terlebih dahulu.

NEWS | 3 Oktober 2022

Usut Tragedi Kanjuruhan, Tim Pencari Fakta Targetkan Rampung dalam 3 Pekan

Mahfud MD menyampaikan, tim pencari fakta menargetkan pengusutan tragedi Kanjuruhan rampung dalam tiga pekan ke depan.

NEWS | 3 Oktober 2022

Terima Amanah Nasdem, Anies Baswedan: Saya Siap Capres

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan, dirinya menerima amanah dari Partai Nasdem untuk dicalonkan sebagai capres di Pilpres 2024.

NEWS | 3 Oktober 2022

Deklarasi Anies Baswedan Capres, Paloh Pimpin Hening Cipta Tragedi Kanjuruhan

Deklarasi Anies Baswedan capres dari Partai Nasdem, diawali dengan hening cipta atas tragedi Kanjuruhan yang dipimpin Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.

NEWS | 3 Oktober 2022

Mahfud MD Pimpin Tim Pencari Fakta Usut Tragedi Kanjuruhan

Pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF) yang dipimpin Mahfud MD untuk mengusut tragedi Kanjuruhan.

NEWS | 3 Oktober 2022

Surya Paloh Umumkan Anies Baswedan sebagai Capres Nasdem

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengumumkan Anies Baswedan sebagai capres yang diusung Partai Nasdem di Pilpres 2024.

NEWS | 3 Oktober 2022

Kakorlantas Singgung Pungli yang Dialami Komika Soleh Solihun

Kakorlantas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Firman Shantyabudi menyinggung mengenai pungutan liar (pungli) yang dialami komika Soleh Solihun.

NEWS | 3 Oktober 2022

Operasi Zebra Jaya 2022 digelar Serentak di 33 Polda

Polda Metro Jaya menggelar Operasi Zebra Jaya 2022 serentak di 33 Polda di seluruh Indonesia

NEWS | 3 Oktober 2022


TAG POPULER

# Tragedi Kanjuruhan


# Lesti Kejora


# Pembantaian di Papua Barat


# Arema FC


# Raja Charles III


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Tragedi Kanjuruhan, Mahfud Minta Polri Segera Ungkap Pelaku

Tragedi Kanjuruhan, Mahfud Minta Polri Segera Ungkap Pelaku

NEWS | 15 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings