Logo BeritaSatu

Kapolri Tegaskan Anggota Bersalah Diproses Hukum

Senin, 6 Desember 2021 | 16:06 WIB
Oleh : Bayu Marhaenjati - / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan tegas menyatakan, anggota yang melakukan kesalahan dan pelanggaran akan diproses hukum.

Hal itu, disampaikan Dedi terkait proses hukum terhadap mantan anggota Polres Pasuruan Bripda Randy Bagus yang diduga melakukan tindak pidana menyuruh korban Novia Widyasari Rahayu mengaborsi kandungannya sebanyak dua kali.

"Bapak Kapolri tegas, dan tak boleh ragu-ragu kalau anggota terbukti bersalah proses hukum," ujar Dedi, Senin (6/12/2021).

Dikatakan Dedi, selain dikenakan sanksi kode etik dan profesi, Randy juga diproses ke ranah pidana. Dia dijerat Pasal 348 Juncto 55 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

Pasal 348 KUHP berbunyi: "Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan."

"Secara teknis Krimum Polda Jatim yang menangani," ungkapnya.

Menyoal ada narasi Polri terlambat menangani, Dedi menegaskan, semua ada prosesnya. Polri selaku penegak hukum harus menjunjung tinggi praduga tak bersalah. Sehingga alat bukti dikumpulkan dulu, kalau sudah ada minimal dua alat bukti baru ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan dan penetapan tersangka.

"Ini harus dipahami, dan penyidik independen, tidak bisa terintervensi. Semua memiliki konsekuensi hukum," katanya.

Ihwal adanya dorongan dari Komnas HAM tidak hanya Randy diproses hukum tetapi semua pihak yang terlibat, Dedi menuturkan, tentu semua yang terlibat akan diproses sesuai dengan bukti-bukti yang dilakukan.

"Sesuai dengan pidana alat bukti yang dilakukan oleh pihak-pihak. Kalau dalam pidana sifatnya personal dia harus pertanggungjawabkan individu sesuai dengan alat buktinya yang bisa didapat," jelasnya.

Dedi menuturkan, Propam Polri juga melakukan quality control bagaimana penerapan peraturan undang-undang yang berlaku terkait dengan sidang kode etik profesi, termasuk memonitor proses hukum yang dilaksanakan penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Timur sudah sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.

"Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, on the track semuanya. Tidak harus inkrah (pemberhentian anggota). Case by case. Tidak harus menunggu inkrah, sepanjang sidang terpenuhi itu dikembalikan lagi kepada Propam," ucapnya.

Perkara
Dedi juga merespons munculnya tagar "percuma lapor polisi" berkaitan dengan penanganan perkara ini. Dedi menuturkan, semua saran, masukan, dan kritik dari masyarakat merupakan bagian dari evaluasi yang Polri lakukan.

"Yang jelas arahan Bapak Kapolri saat Apel Kasatwil untuk pimpinan Polri di wilayah tidak boleh ragu-ragu melakukan tindakan tegas kepada anggota yang terbukti bersalah, dan juga harus seimbang. Anggota-anggota yang memang berprestasi harus diberikan reward. Artinya keseimbangan antara punishment dan reward harus dilakukan mulai dari jajaran tingkat Polres, Polda hingga Mabes Polri. Itu komitmen kami," katanya.

Dedi mengapresiasi kritik dan saran dari masyarakat sebagai bahan masukan serta evaluasi Polri. "Apresiasi kepada seluruh masyarakat yang menginginkan Polri menjadi organisasi yang baik, yang dicintai masyarakat dan dapat melaksanakan tugas secara profesional, sesuai dengan arah kebijakan bapak Kapolri transformasi menuju Polri yang presisi," tandasnya.

Diketahui, Polda Jawa Timur telah menahan dan memproses Bripda Randy Bagus yang diduga sengaja menyuruh Novia Widyasari untuk melakukan aborsi sebanyak dua kali. Novia kemudian ditemukan tak bernyawa diduga bunuh diri meminum cairan mengandung potasium, di area pemakaman umum Dusun Sugihan, Desa Japan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Kamis (2/12/2021) lalu.

Berdasarkan dari hasil penyidikan, Bripda Randy Bagus dan Novia Widyasari sudah berkenalan sejak Oktober 2019. Keduanya berpacaran, lalu melakukan hubungan layaknya suami istri yang berlangsung sejak 2020 sampai 2021.

Polri menemukan bukti bahwa korban selama berpacaran dengan Bripda Randy Bagus sejak Oktober 2019 sampai Desember 2021 sudah melakukan tindakan aborsi sebanyak dua kali, yakni pada Maret 2020 dan Agustus 2021.

Atas perbuatannya, Bripda Randy Bagus secara internal melanggar hukum Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik serta dijerat Pasal 7 dan Pasal 11. Secara pidana umum dijerat dengan Pasal 348 Juncto 55 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA


TAG POPULER

# BRI Majalengka


# Perumahan Pantai Mutiara


# UU PPP


# UAS


# Harga CPO


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Libur Kenaikan Isa Almasih, ke Puncak Berlaku Sistem One Way

Libur Kenaikan Isa Almasih, ke Puncak Berlaku Sistem One Way

NEWS | 7 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings