Logo BeritaSatu

DPR dan OJK Didesak Benahi Asuransi Unit Link

Senin, 6 Desember 2021 | 20:31 WIB
Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com – Perwakilan komunitas korban asuransi unit link meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membenahi dan merespons keluhan mereka.

Penutupan sekitar 3 juta polis asuransi selama masa pandemi Covid-19 sudah seharusnya menjadi sinyal agar pemerintah (DPR dan terutama OJK) mengambil peran aktif untuk melindungi masyarakat.

"Dunia asuransi di Indonesia sangat menyedihkan. Mereka begitu mudahnya menjadikan uang masyarakat sebagai bancakan para penguasa asuransi. Apakah hal ini akan dibiarkan terus berlangsung,” tanya Maria Trihartati, Koordinator Korban Asuransi Unit Link, saat menyampaikan aspirasinya di rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (6/12/2021).

Komunitas Asuransi Unit Link ini berasal dari sejumlah perusahaan asuransi seperti Prudential, AIA dan AXA Mandiri. Maria sangat mengapresiasi undangan dari DPR untuk mempertemukannya dengan sejumlah stakeholders asuransi.

Dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Maria meminta permasalahan dan jeritan masyarakat dari korban asuransi unit link ini tak hanya sekadar didengar oleh para wakil rakyat yang ada di DPR, tetapi agar dibantu penyelesaian masalahnya.

“Kami tidak minta uang diganti oleh para anggota DPR dan OJK tetapi kami minta kepada DPR dan OJK untuk mendesak semua perusahaan asuransi beserta bank tempat penjualan produk asuransi untuk bertanggung jawab atas semua yang terjadi," kata ibu rumah tangga asal Lampung ini.

Maria juga menyesalkan sikap OJK yang dinilai lalai untuk melindungi konsumen. Sudah seharusnya OJK, menjadi pihak berwenang untuk membantu menyelesaikan semua masalah ini.

"Bukankah itu tujuan pendirian OJK oleh UU Nomor 21 tahun 2011, dimana OJK mengumandangkan bahwa mereka memiliki Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK), namun nyatanya semua hanya iklan sponsor," keluhnya.

“Jadi sangat tidak perlu kalau kami harus sampai mengadu ke DPR, Ombudsman, Kapolri, Kementerian Keuangan, bahkan Presiden kalau aduan kami diselesaikan. Tetapi karena kami sudah mengadu ke OJK dan tidak mendapatkan tanggapan yang sesuai tanpa solusi, maka dengan berat hati kami harus lakukan pengaduan ini kepada para wakil rakyat di DPR. Kami hanya mencoba ingin membuktikan bisakah, mampukah, dan masih adakah keadilan bagi kami,” kata Maria.

Saat diberikan kesempatan berbicara, Anggota Dewan Komisioner OJK Riswinandi menyebutkan permasalahan sudah diketahui. OJK Lampung sudah memfasilitasi dan mempertemukan dengan tiga perusahaan asuransi dan perwakilannya. Kita juga sudah tindaklanjuti ke perusahaan asuransi tersebut terkait masalah dari beberapa pemegang polis.

Riswinandi juga mengaku masih melakukan review terhadap asuransi unit link.

“Saat ini kami dalam finalisasi, dalam pengaturan yang lebih detail terkait dengan unit link. Sekarang kita review dulu keadaannya, lalu nanti kita perbaharui. Sekarang ini peraturannya sedang dalam tahap harmonisasi di internal OJK,” tuturnya.

Sementara Tirta Segara, Anggota Dewan Komisioner yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen mengatakan ke depan pihaknya akan memberikan persyaratan perekaman dalam proses penjualan polis asuransi.

“Kami juga akan mensyaratkan adanya ringkasan dengan bahasa sederhana. Polis itu tebal sekali dan tulisannya kecil-kecil. Jadi memang harus ada ringkasan produk dan layanan keuangannya, termasuk biaya tambahan, denda dan lain sebagainya,” ujarnya.

Anggota Komisi XI DPR Masinton Pasaribu meminta OJK menunjukkan sikap empatinya kepada masyarakat yang menjadi korban asuransi unit link ini.

“Di hadapan kami saja, bapak memperlakukan rakyat seperti itu, pantesan saja aduan rakyat tidak tertangani. Harus diingat, bapak digaji untuk ngurusin yang seperti ini, tidak bisa jawab dengan singkat seperti itu,” kata politisi dari PDI Perjuangan ini.

Masinton menyesalkan karena Riswinandi yang menjabat anggota dewan komisioner OJK yang juga menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank, hanya memberikan respons normatif seusai mendengar keluhan sejumlah nasabah korban unit link.

Hal senada disampaikan Vera Febryanthy yang menyebutkan jawaban itu dinilai tidak memberikan solusi. Vera menegaskan bahwa dalam rapat ini OJK tidak ada memberikan solusi.

“Saya sungguh kecewa, harusnya bapak bisa kasih solusi kepada warga,” katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

5 Tahun Dipimpin Anies, Dino Patti Djalal Sebut Jakarta Berkembang Pesat

Pendiri FPCI, Dino Patti Djalal menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah membawa Jakarta berkembang pesat selama lima tahun belakangan.

NEWS | 3 Oktober 2022

Tragedi Kanjuruhan, Ridwan Kamil Dukung Kompetisi Sepak Bola Dihentikan

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendukung agar kompetisi sepak bola dihentikan sementara imbas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. 

NEWS | 3 Oktober 2022

Relawan Perkenalkan Ganjar Pranowo Lewat Turnamen PUBG Mobile

Sahabat Ganjar memperkenalkan sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada masyarakat di Kabupaten Belitung, Bangka Belitung melalui turnamen PUBG mobile.

NEWS | 2 Oktober 2022

Kasus Ferdy Sambo, Mahfud MD Sebut Divisi Propram Polri Akan Dirombak

Mahfud MD mengatakan pemerintah merekomendasikan perombakan secara terbatas Divisi Propam Polri buntut dari kasus Brigadir J yang menjerat Ferdy Sambo. 

NEWS | 2 Oktober 2022

Waspada, Gas Air Mata Bisa Berdampak Fatal

Dokter spesialis mata Eka Hospital Bekasi, Moh Arief Herdiawan meminta masyarakat agar mewaspadai gas air mata karena bisa berdampak fatal.

NEWS | 3 Oktober 2022

Bima Arya Mengaku Menikmati Kerja Sama dengan Anies Baswedan

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengaku menikmati jalinan kerja sama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mengelola daerahnya.

NEWS | 3 Oktober 2022

Survei: Mayoritas Warga Inggris Ingin Liz Truss Mengundurkan Diri

Mayoritas warga Inggris ingin Perdana Menteri Liz Truss mengundurkan diri. Hal itu terungkap dari jajak pendapat baru yang diterbitkan YouGov.

NEWS | 2 Oktober 2022

PDAM Bekasi Tumbangkan Lavani di Final Livoli Divisi Satu

PDAM Bekasi menumbangkan Lavani Bogor di final kompetisi bola voli Livoli Divisi Satu di GOR Debes Kabupaten Bogor, Minggu (2/10/2022).

NEWS | 2 Oktober 2022

Tragedi Kanjuruhan, DPR: Kompetisi Sepak Bola Jangan Hanya Pentingkan Bisnis

Politikus PDIP Said Abdullah menyatakan tragedi Kanjuruhan, Malang menjadi pelajaran agar kompetisi sepak bola jangan hanya pentingkan aspek bisnis.

NEWS | 2 Oktober 2022

Ini Penyebab Kepuasan Kinerja Jokowi Naik 5 Persen dalam Sepekan

Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi naik 5 persen dalam sepekan. Ini alasannya. 

NEWS | 2 Oktober 2022


TAG POPULER

# Tragedi Kanjuruhan


# Lesti Kejora


# Pembantaian di Papua Barat


# Arema FC


# Raja Charles III


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Peretas Jual Data Nomor Ponsel PM Inggris dan Pejabat Tinggi

Peretas Jual Data Nomor Ponsel PM Inggris dan Pejabat Tinggi

NEWS | 27 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings