Akademisi Sebut Penetapan Teroris ke KKB Sudah Tepat
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Akademisi Sebut Penetapan Teroris ke KKB Sudah Tepat

Selasa, 7 Desember 2021 | 10:48 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah mengkategorikan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sebagai organisasi teroris. Keputusan yang diumumkan Menko Polhukam Mahfud MD tersebut diambil, mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU.

Dosen Prodi Kajian Terorisme Universitas Indonesia (UI), Sapto Priyanto menilai keputusan pemerintah tersebut sudah tepat. Sebab, hal itu selaras dengan penelitian yang pihaknya lakukan.

"Ketika sekarang pemerintah menetapkan KKB sebagai teroris dari kami sih tidak kaget karena kami dari sisi akademisi sudah sebagaimana kajian, review dan penelitian kami sebelumnya," ujar Sapto di Focus Group Discussion (FGD) 'Perkembangan di Papua Pasca Penetapan OPM/KKB Sebagai Teroris', yang digelar Public Virtue Research Institute dan Amnesty International Indonesia di Hotel Diradja, Jakarta Selatan, Senin (6/12/2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Indonesia for Society Empowerment (INSEP) pada tahun 2011 hingga 2012 itu, dilakukan untuk mengetahui motivasi dan akar terorisme di Indonesia. Sapto mengaku pihaknya mewawancarai 110 koresponden pelaku teror di Indonesia, dan ada 2 responden dengan motif separatisme.

"Responden yang lain mengaku melakukan aksi terorisme dengan latar belakang ideologis, solidaritas kelompok, dendam dan situasional," kata dia.

"Yang terpenting menurut Sapto ini adalah bagaimana saat ini menangani Papua dengan pendekatan lunak, yaitu mengedepankan program pendidikan, ekonomi dan informasi sampai kemasyarakat pedalaman. Pendekatan budaya lokal juga perlu dioptimalkan dengan melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh agama dan akademisi," imbuh Sapto.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Pertahanan Prof. Anak Agung Banyu menambahkan, definisi terorisme dalam UU sudah sangat jelas. Sehingga, tak perlu ada kekhawatiran adanya penyimpangan penindakan ketika KKB dimasukkan ke dalam kategori teroris oleh pemerintah.

"Melihat dari UU Nomor 5 Tahun 2018 khususnya pasal 1 terkait definisi, saya cuma mau bilang sebetulnya kalau kita mengacu pada definisi saya condong mengatakan itu justru sangat komprehensif dan detail," ujarnya.

"Karena kalau saya meminjam beberapa indikator yang diberikan teman-teman Kontras itu bicara mengenai metode,tujuan, dampak, sasaran dan motifnya itu semua sudah jelas. Saya pikir bahwa definisi yang ada di Indonesia sangat komprehensif dengan aspek kehatian-hatiannya," imbuhnya.

Senada, mantan narapidana kasus terorisme (napiter) Ustaz Sofyan Tsauri, memandang pelabelan teroris terhadap KKB Papua oleh pemerintah sudah tepat dan sesuai. Mengingat aktivitas kelompok itu, kerap melakukan teror terutama kepada masyarakat sipil di Tanah Papua.

"Aktivitas mereka yang melakukan serangan kemudian bersembunyi, hit and run, persis seperti yang dilakukan para teroris," kata dia.

Sementara, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, berharap agar seluruh pihak yang tak setuju dengan keputusan pemerintah itu, tak terburu-buru memberikan penilaian. Menurutnya, perlu waktu untuk melihat apakah ada dampak negatif dari penetapan KKB Papua sebagai teroris.

"Kita perlu lah melakukan sebuah evaluasi setelah pemerintah menetapkan status organisasi teroris kepada organisasi di Papua yang disebut oleh pemerintah sebagai KKB," ujar Usman.

"Kita ingin lihat seberapa jauh implikasi penetapan status itu terhadap situasi hukum, HAM, dan keamanan di Papua," imbuhnya.

Pihaknya sendiri saat ini tengah melakukan penelitian terhadap para pihak terkait di Papua, perihal penetapan status teroris kepada KKB.

Lebih lanjut, Usman meminta pemerintah konsisten dalam pemberian 'gelar' terhadap KKB. Apalagi baik istilah teroris maupun OPM, memiliki makna dan dampak lanjutan berbeda.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Profil Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Kini Jadi Pangkostrad

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah resmi menunjuk Mayjen TNI Maruli Simanjuntak menjadi Pangkostrad.

NASIONAL | 22 Januari 2022

Ditunjuk Jenderal Andika Jadi Pangkostrad, Mayjen Maruli Punya Harta Rp 51,6 M

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menunjuk Pangdam IX/ Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak sebagai Pangkostrad.

NASIONAL | 22 Januari 2022

Mayjen TNI Agus Subiyanto Jadi Wakasad Dampingi Jenderal Dudung

Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Agus Subiyanto diangkat Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad).

NASIONAL | 22 Januari 2022

Kendalikan Perubahan Iklim, Menteri LHK Surati Semua Gubernur

Guna mengendalikan perubahan iklim dan nilai ekonomi karbon, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyurati para gubernur se-Indonesia.

NASIONAL | 22 Januari 2022

Pakar Lingkungan UI: Indonesia Bukan Negara Pembuang Makanan

Makanan yang hilang karena kualitas produksi pangan, sarana transportasi dan penyimpanannya yang kurang baik atau ideal.

NASIONAL | 22 Januari 2022

Anggota Brimob Tertembak Saat Kontak Senjata dengan KKB di Kiwirok

Baku tembak antara personel yang tergabung dalam Satgas Damai Cartenz dengan KKB di Kiwirok, menyebabkan seorang anggota tertembak.

NASIONAL | 22 Januari 2022

Syafruddin Ingatkan Pentingnya Mengentaskan Buta Huruf Alquran

Syafruddin mengingatkan pentingnya berjuang untuk mengentaskan buta huruf Alquran di Indonesia.

NASIONAL | 22 Januari 2022

Gempa Magnitudo 6,1 Guncang Sulut

BMKG menyatakan gempa bermagnitudo 6,1 mengguncang Sulawesi Utara (Sulut), Sabtu (22/1/2022), pukul 09.26 WIB.

NASIONAL | 22 Januari 2022

Mayjen TNI Maruli Simanjuntak Ditunjuk Jadi Pangkostrad

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menunjuk Mayjen TNI Maruli Simanjuntak menjadi Pangkostrad.

NASIONAL | 22 Januari 2022

Cuaca Ekstrem Berpotensi Landa 21 Wilayah

Menurut BMKG, sebanyak 21 wilayah di Indonesia berpotensi dilanda cuaca ekstrem akhir pekan Sabtu (22/1/2022) ini.

NASIONAL | 22 Januari 2022


TAG POPULER

# Tabrakan Beruntun Balikpapan


# Update Covid-19


# Omicron


# Rahmat Effendi


# Vaksinasi Covid-19



TERKINI
Kecelakaan Beruntun Jaksel, 5 Mobil Rusak dan 2 Orang Luka-luka

Kecelakaan Beruntun Jaksel, 5 Mobil Rusak dan 2 Orang Luka-luka

MEGAPOLITAN | 1 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings