Pakar Hukum Nilai Tuntutan Mati Terdakwa Asabri Tidak Tepat
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pakar Hukum Nilai Tuntutan Mati Terdakwa Asabri Tidak Tepat

Selasa, 7 Desember 2021 | 23:47 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar hukum pidana Nur Basuki Minarno menilai tuntutan hukuman mati terhadap Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat yang menjadi terdakwa perkara dugaan korupsi pengelolaan dana PT Asabri (Persero). Salah satunya lantaran ancaman hukuman mati yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor tidak masuk dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Heru Hidayat.

“Yang pertama alasananya karena Pasal 2 ayat (2) UU Korupsi (UU Tipikor) tidak masuk di dalam surat dakwaan (dari JPU),” kata Nur Basuki kepada wartawan, Selasa (7/12/2021).

Baca Juga: Perkara Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Nur Basuki yang juga guru besar hukum pidana Universitas Airlangga (Unair) mengatakan JPU hanya mencantumkan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dalam surat dakwaannya. Dalam pasal tersebut, katanya, tidak ada ancaman pidana hukuman mati terhadap terdakwa. Ancaman pidana hukuman mati justru terdapat pada Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang tidak disertakan dalam surat dakwaan JPU terhadap Heru Hidayat.

“Apakah Pasal 2 ayat (2) itu harus dicantum di dalam surat dakwaan? Menurut pendapat saya, Pasal 2 ayat (2) harus dicatumkan dalam surat dakwaan, baru bisa jaksa itu menuntut pidana mati. Karena di dalam Pasal 2 ayat (2), nanti JPU itu harus membuktikan bahwa korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, keadaan tertentu itu adalah keadaan di mana terjadi bencana alam, krisis ekonomi atau melakukan pengulangan tindak pidana,” paparnya.

Selain itu, kata Nur Basuki, tindak pidana yang dilakukan oleh Heru Hidayat dalam kasus Asabri tidak masuk dalam kategori pengulangan tindak pidana. Hal ini lantaran tindak pidana yang dilakukan Heru Hidayat dalam perkara korupsi Jiwasraya hampir bersamaan dengan tindak pidana dalam perkara Asabri. Menurut Nur Basuki, yang berbeda dari keduanya hanya waktu penuntutan perkara Jiwasraya lebih dahulu diproses dari perkara Asabri.

“Apakah bisa dikatakan perbuatan terdakwa Heru Hidayat pada kasus Asabri, itu merupakan pengulangan dari tindak pidana yang telah dilakukan Heru Hidayat pada kasus Jiwasraya? Jadi, kalau saya perhatikan, tempusnya hampir bersamaan, artinya waktu kejadian perkara itu terjadi bersamaan. Hanya saja proses penuntutannya berbeda. Jadi, ini bukan merupakan pengulangan tindak pidana,” katanya.

Menurut Nur Basuki, tindak pidana yang dilakukan Heru Hidayat dalam perkara Jiwasraya dan Asabri masuk dalam kategori konkursus realis atau meerdaadse samenloop. Hal ini berarti seseorang melakukan sejumlah tindak pidana sekaligus dalam waktu yang bersamaan dan masing-masing tindak pidana berdiri sendiri.

“Ini merupakan konkursus, dalam ilmu hukum namanya konkursus realis. Jadi, melakukan beberapa perbuatan pidana, yang masing-masing perbuatan itu diancam dengan pidananya sendiri-sendiri. Jadi, tidak tepat kalau jaksa memberikan pemberatan kepada Heru Hidayat dengan alasan bahwa Heru Hidayat itu telah melakukan pengulangan tindak pidana,” jelasnya.

Konkursus realis ini, kata Nur berbeda dengan pengulangan tindak pidana atau residive. Dikatakan, residive terjadi jika seseorang melakukan tindak pidana lagi setelah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

“Kalau pengulangan tidak pidana atau residive begini, dia diputus pidana, setelah diputus pidana, dia melakukan perbuatan pidana lagi. Kasusnya Heru Hidayat kan tidak. Perbuatan pidananya sudah dilakukan semua, hanya diproses tidak dalam waktu yang bersamaan. Jadi, antara kasus Jiwasraya dengan Asabri kan hampir bersamaan, hanya penuntutannya didahulukan Jiwasraya, kemudian Jiwasraya selesai kemudian baru kasus Asabri,” papar Nur Basuki.

Diketahui, jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung (Kejagung) menuntut terdakwa perkara dugaan korupsi Asabri, Heru Hidayat dengan pidana hukuman mati. Jaksa meyakini Komisaris Utama PT Trada Alam Minera itu terbukti bersama-sama sejumlah pihak lainnya telah melakukan korupsi dalam pengelolaan dana PT Asabri (Persero) yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 22,78 triliun.

Menanggapi tuntutan jaksa, Kresna Hutauruk, kuasa hukum Heru Hidayat menilai kliennya tidak dapat dituntut dengan hukuman mati. Bahkan, Kresna menyebut tuntutan mati terhadap Heru Hidayat berlebihan dan menyalahi aturan.

Dikatakan, ancaman hukuman mati diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dalam UU Tipikor. Sementara, dalam surat dakwaan Heru Hidayat, jaksa tidak menyertakan pasal tersebut.

Selain itu, Kresna mengatakan, ancaman hukuman mati yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor memiliki sejumlah syarat atau keadaan tertentu yang tercantum dalam penjelasan pasal. Beberapa di antaranya, ketika negara dalam keadaan bencana alam, krisis moneter, dan pengulangan tindak pidana.

"Di mana dalam perkara Heru Hidayat, syarat dan kondisi tersebut tidak ada. Dari awal surat dakwaan tentunya JPU sudah menyadari tidak mungkin menerapkan pasal 2 ayat (2) ini kepada Heru Hidayat, makanya JPU tidak menyertakan Pasal 2 ayat (2) UU tipikor ke dalam dakwaannya, kenapa sekarang tiba-tiba dalam tuntutannya malah menuntut mati," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Ini Daftar 18 OTT KPK Era Firli Bahuri Cs

KPK di bawah Firli Bahuri Cs sudah melakukan 18 kali operasi tangkap tangan (OTT) hingga pekan ketiga Januari 2022.

NASIONAL | 22 Januari 2022

Era Firli Cs KPK Sudah 18 Kali OTT, 2 di Antaranya Menteri

KPK yang dipimpin Firli Bahuri Cs sudah melakukan 18 operasi tangkap tangan (OTT), dua di antaranya menteri.

NASIONAL | 22 Januari 2022

Profil Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Kini Jadi Pangkostrad

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah resmi menunjuk Mayjen TNI Maruli Simanjuntak menjadi Pangkostrad.

NASIONAL | 22 Januari 2022

Ditunjuk Jenderal Andika Jadi Pangkostrad, Mayjen Maruli Punya Harta Rp 51,6 M

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menunjuk Pangdam IX/ Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak sebagai Pangkostrad.

NASIONAL | 22 Januari 2022

Mayjen TNI Agus Subiyanto Jadi Wakasad Dampingi Jenderal Dudung

Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Agus Subiyanto diangkat Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad).

NASIONAL | 22 Januari 2022

Kendalikan Perubahan Iklim, Menteri LHK Surati Semua Gubernur

Guna mengendalikan perubahan iklim dan nilai ekonomi karbon, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyurati para gubernur se-Indonesia.

NASIONAL | 22 Januari 2022

Pakar Lingkungan UI: Indonesia Bukan Negara Pembuang Makanan

Makanan yang hilang karena kualitas produksi pangan, sarana transportasi dan penyimpanannya yang kurang baik atau ideal.

NASIONAL | 22 Januari 2022

Anggota Brimob Tertembak Saat Kontak Senjata dengan KKB di Kiwirok

Baku tembak antara personel yang tergabung dalam Satgas Damai Cartenz dengan KKB di Kiwirok, menyebabkan seorang anggota tertembak.

NASIONAL | 22 Januari 2022

Syafruddin Ingatkan Pentingnya Mengentaskan Buta Huruf Alquran

Syafruddin mengingatkan pentingnya berjuang untuk mengentaskan buta huruf Alquran di Indonesia.

NASIONAL | 22 Januari 2022

Gempa Magnitudo 6,1 Guncang Sulut

BMKG menyatakan gempa bermagnitudo 6,1 mengguncang Sulawesi Utara (Sulut), Sabtu (22/1/2022), pukul 09.26 WIB.

NASIONAL | 22 Januari 2022


TAG POPULER

# Tabrakan Beruntun Balikpapan


# Update Covid-19


# Omicron


# Rahmat Effendi


# Vaksinasi Covid-19



TERKINI
Ini Daftar 18 OTT KPK Era Firli Bahuri Cs

Ini Daftar 18 OTT KPK Era Firli Bahuri Cs

NASIONAL | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings