Jokowi Dorong RUU Perampasan Aset Jadi UU Selesai 2022
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Jokowi Dorong RUU Perampasan Aset Jadi UU Selesai 2022

Kamis, 9 Desember 2021 | 13:11 WIB
Oleh : Lenny Trsitia Tambun/Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah akan terus mendorong segara ditetapkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana menjadi Undang-Undang (UU). Diharapkan, RUU tersebut dapat diselesaikan pada tahun depan, 2022.

“Pemerintah terus mendorong segera ditetapkannya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana menjadi UU, ini juga penting sekali, dan kita harapkan tahun depan Insyaallah ini juga akan bisa selesai,” kata Jokowi dalam acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2021 di KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021)

Dengan adanya UU Perampasan Aset Tindak Pidana, kata Jokowi, maka penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud secara profesional, transparan dan akuntabel serta dapat dimanfaatkan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Mantan Wali Kota Solo ini juga mendorong KPK dan Kejaksaan Agung agar semaksimal mungkin menerapkan dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal ini dilakukan untuk memastikan sanksi pidana dengan tegas, serta yang terpenting untuk memulihkan kerugian keuangan negara.

Saat ini, ungkap Jokowi, pemerintah Indonesia telah memiliki beberapa kerja sama internasional untuk pengembalian aset tindak pidana. Perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (treaty on mutual legal assistance) sudah disepakati pemerintah dengan Swiss dan Rusia.

“Mereka siap membantu penelusuran, membantu pembekuan, membantu penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana di luar negeri,” ujar Jokowi.

Oleh karena itu, lanjut Jokowi, dengan kerja sama ini, buronan pelaku korupsi bisa terus dikejar baik di dalam maupun di luar negeri. Begitu juga dengan aset yang disembunyikan para mafia, baik itu mafia pelabuhan, mafia migas, mafia obat, mafia daging, maupun mafia tanah, bisa terus dikejar dan pelakunya bisa diadili.

“Masyarakat menunggu hasil nyata dari pemberantasan korupsi yang langsung dirasakan oleh rakyat, melalui terwujudnya pelayanan publik yang lebih mudah dan terjangkau, pembukaan lapangan kerja baru yang lebih bertambah dan berlimpah, serta harga kebutuhan pokok yang lebih murah,” terang Jokowi.

Sementara sebelumnya diberitakan Badan Legislasi (Baleg) DPR sekali lagi tidak menyepakati RUU Perampasan Aset Tindak Pidana masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Hal tersebut menjadi keputusan rapat Baleg bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) pada Rabu (15/9/2021).

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, pihaknya, pemerintah, dan DPD RI telah memutuskan untuk menyetujui tiga RUU yang diusulkan pemerintah masuk dalam Prolegnas Prioritas.

RUU itu yakni RUU ITE, RUU KUHP, dan RUU Pemasyarakatan. "Kami menyepakati bersama dengan pemerintah bahwa tiga usulan pemerintah terkait rancangan undang-undang yang baru," kata Supratman Andi Agtas dalam raker bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Rabu.


Adapun keputusan itu diambil bersama antara Baleg dan pemerintah dalam rapat kerja setelah melakukan diskusi atau brainstorming tertutup.

Padahal, sebelumnya Menkumham Yasonna mendorong agar RUU Perampasan Aset juga masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 dalam rapat yang sama. Yasonna mengatakan, pemerintah mengusulkan 5 RUU untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 di antaranya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), Revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE), Revisi UU Pemasyarakatan, dan Revisi UU Badan Pemeriksa Keuangan.
Namun, pada keputusannya, Baleg hanya menyetujui tiga di antara lima usulan itu untuk masuk dalam Prioritas 2021. Supratman Andi Agtas tak menjelaskan alasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana tak masuk prioritas.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Jokowi: Perubahan Budaya Korpri Jangan Mengawang

Dalam Munas IX Korpri, Presiden Jokowi menyatakan, perubahan budaya Korpri jangan mengawang

NASIONAL | 28 Januari 2022

Menko Polhukam: Pendekatan Baru TNI di Papua Jaga Keselamatan Sipil

Mahfud MD mengatakan pendekatan baru TNI di Papua untuk menjaga keselamatan warga sipil dari ancaman gerakan separatis dan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

NASIONAL | 28 Januari 2022

Aset Tommy Soeharto 2,4 T Tak Laku Dilelang, Ini Langkah Pemerintah

Aset Tommy Soeharto senilai Rp 2,4 triliun yang disita Tim Satgas BLBI hingga kini belum juga laku dilelang.

NASIONAL | 28 Januari 2022

18 Pegawai KPK Terkonfirmasi Positif Covid-19

Sebanyak 18 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkonfirmasi positif Covid-19 berdasarkan tes polymerase chain reaction (PCR).

NASIONAL | 28 Januari 2022

Pernyataan ST Burhanuddin Tuai Kontroversi, Kejagung Beri Klarifikasi

Kejagung memberi klarifikasi terkait pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin soal korupsi di bawag Rp 50 juta cukup mengembalikan kerugian negara

NASIONAL | 28 Januari 2022

Ketua Umum GMBI Jadi Tersangka Terkait Kericuhan di Depan Mapolda Jabar

Polda Jabar menetapkan Ketua Umum Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) sebagai tersangka terkait kericuhan di depan Mapolda Jabar. 

NASIONAL | 28 Januari 2022

Peruri Bangun Water Treatment Plant untuk Warga Karawang

Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) membantu penyediaan air bersih bagi warga Kabupaten Karawang.

NASIONAL | 28 Januari 2022

Pernyataan Jaksa Agung, KPK Ingatkan Indonesia Negara Hukum

Soal oruptor yang merugikan negara di bawah Rp 50 juta cukup mengembalikannya, KPK menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

NASIONAL | 28 Januari 2022

Korvet Hibah dari Korsel Dinilai Bakal Merugikan

Korvet hibah dari Korea Selatan yang sudah berusia 40 tahun dianggap bakal merugikan Indonesia.

NASIONAL | 28 Januari 2022

Cegah Omicron, Ganjar Imbau Warga Tidak Rayakan Imlek

Ganjar Pranowo mengimbau warga setempat agar tidak menggelar perayaan Tahun Baru Imlek 2022 guna mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 varian Omicron.

NASIONAL | 28 Januari 2022


TAG POPULER

# Flight Information Region


# Jefri Tambayong


# Update Covid-19


# Ousmane Dembele


# Ardian Noervianto



TERKINI
Data Kematian Covid-19 sampai 28 Januari 2022

Data Kematian Covid-19 sampai 28 Januari 2022

BERITA GRAFIK | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings