Logo BeritaSatu

LAN Ungkap Penyebab Utama Maladministrasi

Jumat, 10 Desember 2021 | 10:52 WIB
Oleh : Willy Masaharu / WM

Banda Aceh, Beritasatu.com - Raison d’etre atau satu-satunya alasan bagi eksitensi negara adalah kepentingan umum (pelayanan publik). Dalam hal ini, aparatur sipil negara (ASN) sebagai penggerak roda birokrasi berfungsi sebagai pelayan publik, sehingga harus memberikan pelayanan yang baik kepada publik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Demikian disampaikan Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN) , Dr Tri Widodo Wahyu Utomo, SH,MA sebagai keynote speaker dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara (Puslatbang KHAN) LAN, Kamis, 9 Desember 2021.

Diskusi publik ini diselenggarakan secara daring dalam rangka diseminasi hasil kajian "Pencegahan Maladministrasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Sektor Perizinan"

Dalam keterangan yang diterima, Jumat (10/12/2021), Kepala Puslatbang KHAN LAN, Ir Faizal Adriansyah, MSi dalam sambutannya menyampaikan bahwa Maladministrasi masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Harapannya melalui kajian "Pencegahan Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sektor Perizinan" dapat mendorong pencegahan terjadinya maladministrasi dalam pelayanan publik.

Hasil kajian yang dipaparkan oleh Analis Kebijakan Puslatbang KHAN, Ilham Khalid, SH menunjukkan bahwa maladministrasi selalu dikaitkan dengan perilaku yang menyimpang atau melanggar etika administrasi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pejabat publik. Adapun yang faktor-faktor dominan terjadinya maladministrasi di antaranya:

1) Sumber Daya Manusia penyelenggaraan pelayanan yang tidak kompeten akan mempengaruhi proses pelayanan.

2) Sarana dan Prasarana yang belum memadai sebagaimana diatur dalam Permenpan RB 17/2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

3) Budaya pelayanan publik yang baik dapat diciptakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang baik juga.

Strategi Pencegahan Maladministrasi
Adapun strategi pencegahan maladministrasi sektor perizinan dapat ditinjau dari

1) Cara sistemik-struktural dapat dilakukan dengan penataan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukumnya

2) Cara abolisionistik yaitu dengan memperbaiki sistem dan dapat dapat mengurangi interaksi pemberi layanan kepada penerima layanan

3) Cara moralistik yaitu dengan mengembangkan sikap dan perilaku keteladanan serta penerapan nilai-nilai konsistensi dan tanggung jawab, sebagai mana diungkapkan oleh Ilham Khalid, SH selaku tim peneliti.

"Kajian ini tentunya mendorong pencegahan praktik praktik korupsi di birokrasi, sebagaimana yang kita peringati hari ini adalah hari anti korupsi. Adanya itikad baik (goodwill) dari penyelenggara akan meminimalisir terjadinya maladministrasi dalam pelayanan publik” sambung Ilham

Dalam acara tersebut, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Prof Diah Natalisa, MBA mengatakan bahwa isu utama pelayanan publik yaitu integrasi layanan, pelayanan online dan kepuasan masyarakat. Untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait pelayanan publik pemerintah sudah meluncurkan program Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yang dapat di akses oleh semua lapisan masyarakat terkait pelayanan publik. Pengelolaan pengaduan akan mendorong perbaikan pelayanan publik.

Senada dengan hal tersebut, Koordinator ICW Adnan Topan Husudo mengatakan bahwa dari hasil survey persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh Kompas bahwa 29,9% menyatakan korupsi di sektor pelayanan publik harus diprioritaskan dalam pembenahannya

Sedangkan pembicara lain, Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Dr Gaussyah, SH, MH juga menuturkan bahwa dengan adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala DPMPTSP Provinsi Aceh, Martunis, ST, DEA yang juga bertindak sebagai narasumber menyampaikan bahwa ASN sebagai garda terdepan pelayanan publik harus mampu berintegritas dalam upaya mencegah terjadinya maladministrasi. Waktu layanan adalah keluhan yang paling banyak banyak diadukan pada survei kepuasan masyarakat pada September 2021. Terkait dengan hal tersebut DPMPTSP Provinsi Aceh telah melakukan inovasi dengan melahirkan konsultasi perizinan usaha anda secara interaktif sehingga diharapkan dapat mempercepat izin yang diajukan.

Diskusi publik ini dimoderatori oleh Erlanda Juliansyah Putra, SH, MH (advokat). Acara ini diikuti oleh 400 peserta secara daring yang berasal dari kementerian, lembaga, pemda, akademisi, praktisi, dan masyarakat secara daring melalui zoom meeting.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA


TAG POPULER

# Anggota TNI Tewas


# Medina Zein


# Vaksinasi Covid-19


# Piala Thomas


# Timnas Indonesia


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Pembangunan Ekowisata Labuan Bajo Didukung Masyarakat

Pembangunan Ekowisata Labuan Bajo Didukung Masyarakat

NEWS | 10 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings