Logo BeritaSatu

DPR Desak Pemerintah Evaluasi Dugaan Mafia Karantina

Kamis, 16 Desember 2021 | 10:06 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi VIII DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf mendesak pemerintah untuk mengevaluasi dugaan adanya mafia karantina yang terjadi di bandara bagi warga negara Indonesia (WNI) pelaku perjalanan internasional.

Bukhori menyoroti terkait dengan penentuan hotel tertentu yang dilakukan oleh petugas ketika pelaku perjalanan tiba di bandara.

Ia mendesak agar adanya transparansi, sehingga kebijakan isolasi terpusat (isoter) atau karantina di hotel sebaiknya tidak diperuntukkan di hotel tertentu, tetapi semua hotel yang yang memenuhi syarat dengan segala peringkatnya.

“Jangan hanya hotel dengan peringkat tertentu saja, misalnya hotel bintang tertentu, saya kira tidak perlu karena yang diperlukan bukan bintangnya tapi yang diperlukan adanya isolasi sesuai dengan kantong masing-masing. Orang bisa memilih, jangan seperti ada suatu pemaksaan,” tukasnya saat dihubungi Beritasatu.com, Kamis (13/12/2021).

Ia menegaskan, belum tentu semua warga negara Indonesia (WNI) yang pulang dari luar negeri ini memiliki keuangan yang cukup. Misalnya, ketika ada seseorang keluar negeri untuk menjaga anggota keluarga sedang sakit dan dirawat di negara lain, tentu ketika ia kembali ke Indonesia tidak bisa diperlakukan sama dengan orang yang berwisata.

Apalagi, paket karantina yang ditawarkan sangat mahal dan orang dengan kondisi tersebut tidak semuanya memiliki keuangan yang memadai untuk memilih paket isoter yang telah ditetapkan.

Kasus tersebut, kata Bukhori, Komisi VIII telah mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ketika rapat kerja (raker) pada Senin (13/12/2021).

“Saya kira pemerintah harus segera dan kami telah rapat dengan BNPB pada Senin (13/12/2021), kita tekankan BNPB mengevaluasi karena meski ini dijalankan oleh satgas tapi penentuan kebijakan ini tidak hanya dilakukan oleh satgas tetapi menyangkut berbagai macam kementerian. Kami minta supaya BNPB yang salah satunya unsur penting dalam satgas berani melakukan koreksi ini,” terangnya.

Selain itu, Bukhori juga menegaskan, BNPB harus menjelaskan secara wajar dan terbuka harga semua hotel yang dipercayakan untuk menjadi tempat isoter.

“Jangan sampai orang itu hanya dikebiri dan seperti orang membeli kucing dalam karung. Saya kira itu tidak tepat dan tidak wajar. Situasi mencekam seperti ini yang terdampak terbesar dari pandemi itu rakyat bukan hanya pengusaha saja,” tegas Bukhori.

Oleh karena itu, Bukhori menuturkan, jika aturan untuk kemaslahatan rakyat, maka jangan ada kartel. Keberadaan kartel yang menjadikan harga hotel melambung tinggi dari harga yang ditetapkan pada umumnya.

“Hotel yang tadinya Rp 600.000 per malam atau Rp 350.000 per malam menjadi Rp 800.000 hingga Rp 1.200.000 dan seterusnya. Ini kan tidak semata-mata harga hotel, saya yakin ada kartel di situ. Ada calo-calo di situ. Calo yang tidak resmi sehingga membuat rakyat semakin menjerit. Saya harap ini harus diakhiri dan berharap pada media untuk membuka dan mengangkat kasus ini sampai diketahui publik,” tukasnya.

Bukhori menegaskan, perlunya transparansi agar kemaslahatan masyarakat terwujud, kesehatan terlaksana dan pelaku bisnis juga tidak dirugikan.

Selanjutnya, Bukhori juga menilai kebijakan pemerintah tentang karantina bagi pelaku perjalanan internasional ini sejak awal tidak konsisten. Awalnya, pelaku perjalanan cukup melakukan isolasi 3 hari, lalu kemudian naik menjadi 5 hari dan saat ini menjadi 10 hari.

“Kalau kita melihat basis penentuan itu melalui Surat Satgas itu suratnya sama dengan nomor surat yang sama tetapi kebijakan yang berbeda-beda. Ini saya kira juga menunjukan betapa pemerintah atau satgas terkait ini tidak memiliki kesiapan,” ucapnya.

Menurut Bukhori, dengan kondisi Covid-19 yang terkendali saat ini dan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 dicabut, tentu sangat tidak relevan dengan durasi karantina yang menjadi 10 hari.

Menurutnya, karantina cukup dilakukan 3 hari, kemudian dapat dilanjutkan di dengan isolasi mandiri di rumah masing-masing dengan kontrol yang baik.

Usulan 3 hari karantina ini, kata Bukhori karena mendapat laporan kasus pelanggaran karantina. Dalam hal ini, ada orang yang mengikuti awalnya mengikuti prosedur untuk isolasi 10 hari dengan hotel yang ditetapkan oleh pihak tertentu di bandara udara. Namun setelah 3 hari, orang tersebut memberikan uang kepada pihak hotel untuk kemudian bisa keluar.

“Artinya, kebijakan tentang isolasi ini saya menyangsikan kalau itu hanya semata-mata berbasis pada kesehatan. Jadi isolasi yang dilakukan seperti itu patut untuk diduga adanya sesuatu kepentingan bisnis,” ucapnya.

“Saya meminta kepada pemerintah, yakni kepada para penegak hukum karena kami di DPR sudah berteriak dan sudah bicara untuk semacam mafia terkait dengan isolasi. Ini pasti ada mafianya. Ini ada sesuatu, jangan -jangan Pak Jokowi enggak tahu kebijakan yang sebenarnya. Yang naik- turun seperti ini,” tutupnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA


TAG POPULER

# Adik Jokowi Menikah


# Yeremia Rambitan


# Joe Biden


# Alex Noerdin


# KRL


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Kasus Covid-19 Terkendali, Status Pandemi Bisa Dicabut WHO

Kasus Covid-19 Terkendali, Status Pandemi Bisa Dicabut WHO

NEWS | 10 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings