Asean Open Sky Ancam Kedaulatan Udara Indonesia
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Asean Open Sky Ancam Kedaulatan Udara Indonesia

Kamis, 6 Desember 2012 | 20:14 WIB
Oleh : B1

Wewenang pengaturan lalu lintas udara di wilayah kedaulatan Indonesia akan diserahkan kepada negara lain, bila dinilai tidak mampu.

Pemberlakukan "ASEAN Open Sky" pada 2015 dinilai akan mengancam pertahanan dan kedaulatan udara Indonesia, bila Indonesia tidak mempersiapkan diri secara baik dari berbagai aspek.

Bekas Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim di Jakarta, mengatakan kondisi kedirgantaraan Indonesia saat ini masih banyak kendala, seperti pengaturan lalu lintas udara atau air traffic control (ATC). Selain itu, pemenuhan standar keamanan terbang internasional, dimana Indonesia sejak 2007 hanya berada pada kategori dua penilaian Federal Aviation Administration (FAA) atau sekelas Zimbabwe dan Kongo.

"Di sinilah kita berhadapan dengan masalah yang sangat serius, yaitu kedaulatan negara di udara," kata Chappy, dalam Seminar tentang "Intelijen Udara, Ancaman Kedaulatan Udara menghadapi ASEAN Open Sky". hari ini.

Menurutnya, terganggunya kedaulatan itu karena Indonesia dianggap tidak memiliki kemampuan memadai dalam menjamin keamanan penerbangan, sehingga wewenang pengaturan lalu lintas udara di wilayah kedaulatan Indonesia akan diserahkan kepada negara lain.

Beberapa negara seperti Thailand, Singapura, dan Australia telah lama mempersiapkan diri sebagai pemegang peran sentral dalam pengaturan lalu lintas udara.

"Bila Indonesia tidak hati-hati dalam menangani masalah ini, maka akan berhadapan dengan situasi fatal dalam pengelolaan kawasan udara kedaulatannya," katanya.

Karena itu pemerintah disebutnya harus berperan cerdik dalam memelihara dan menjaga kepentingan nasional. Tidak saja dalam menghadapi "ASEAN Open Sky 2015", tetapi juga masalah perimbangan kekuatan militer di Pasifik.

PDB dan Lapangan Kerja Baru
Sementara itu, Rektor UPN 'Veteran' Jakarta yang juga bekas Kabadiklat Kemhan, Marsda TNI (Purn) Koesnadi Kardi, menyebutkan, pertimbangan adanya "ASEAN Open Sky 2015" hanya dari segi ekonomi, yakni mampu menyumbang PDB hingga Rp7 triliun dan meningkatkan banyak lapangan kerja baru.

Seharusnya soal sebesar itu juga harus ditinjau dari segi politik dan pertahanan.

Kebijakan "open sky" disebutnya bisa membawa masalah baru karena saat ini Indonesia masih kekurangan sarana dan prasarana penerbangan, belum memiliki hukum udara dan ruang angkasa yang pasti, serta kurang siapnya operator dalam mendukung dunia penerbangan.

"Udara merupakan wilayah kedaulatan negara yang harus dikuasai dan dikendalikan. Sementara untuk menjaga kedaulatan udara tak mungkin tanpa adanya air superiority," kata Koesnadi.

Menurutnya, "ASEAN Open Sky 2015" yang mengadopsi Eropa sangat berisiko bagi Indonesia karena sangat merugikan dari aspek politik dan hankam.

Sumber: Antara


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Menhan: Itu Urusan Saya dengan Dipo Alam soal Anggaran Kemenhan

Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro tidak mau eksplisit soal pembicaraannya dengan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam, perihal pembintangan anggaran optimalisasi Mabes Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Angkatan Laut (AL).

NASIONAL | 6 Desember 2012

Andi Mallarangeng, Menteri Aktif Pertama Tersangka Korupsi

Sebagai pengguna anggaran, Menpora dimintai pertanggungjawaban soal alur dari proyek Hambalang ini.

NASIONAL | 6 Desember 2012

Delegasi Indonesia di GYF Tolak Legalisasi Aborsi

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) terlibat aktif dalam diskusi dan perumusan rekomendasi dalam pertemuan Global Youth Forum (GYF) di Nusa Dua, Bali yang berlangsung sejak 4-6 Desember 2012.

NASIONAL | 6 Desember 2012

Muhammad Taufik dan Aris Prasetyo jadi Pahlawan Muda versi PDIP

Pengusaha muda asal Sulawesi Selatan (Sulsel) Muhammad Taufik Hidayat, terpilih sebagai Pahlawan Muda Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan versi Megawati Soekarnoputri Award.

NASIONAL | 6 Desember 2012

Istana belum Dapat Kabar soal Pencekalan Menpora

Pihak Istana Kepresidenan mengaku belum mendapatkan informasi mengenai pencegahan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng oleh imigrasi.

NASIONAL | 6 Desember 2012

KPK Cegah Menpora dan Adiknya ke Luar Negeri

Ketiganya dilarang bepergian ke luar negeri selama enam bulan.

NASIONAL | 6 Desember 2012

KNPI Desak GYF Beri Penghargaan kepada Malala Yousafzai

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mendesak agar Global Youth Forum (GYF) yang saat ini sedang berlangsung di Nusa Dua Bali segera memberikan penghargaan terhadap tokoh muda asal Pakistan.

NASIONAL | 6 Desember 2012

VIDEO: Hakim Kabulkan Permohonan Buka Blokir Rekening Hartati

Rekening yang diblokir tersebut terdapat uang yang diperuntukkan bagi kegiatan sosial.

NASIONAL | 6 Desember 2012

Yudi Latif, Saldi Isra, Oka Sulaksana Terima Megawati Award

Pengamat kebangsaan Yudi Latif, ditetapkan sebagai Pahlawan Muda Majukan Bangsa bidang Kebhinekaan dan Pluralisme yang menerima Megawati Soekarnoputri Award.

NASIONAL | 6 Desember 2012

Penarikan Penyidik Lemahkan Upaya Pemberantasan Korupsi

Penarikan 13 penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Polri dinilai tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga pemburu koruptor itu.

NASIONAL | 6 Desember 2012


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS