Logo BeritaSatu

Yasonna Minta Sertifikat BUMDes Picu Tumbuhnya Usaha dari Desa

Senin, 20 Desember 2021 | 21:29 WIB
Oleh : Fana F Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly berharap peluncuran Sertifikat Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi pemicu lahir dan tumbuhnya badan usaha desa di Indonesia. Yasonna berharap terobosan ini turut meningkatkan tata kelola dana desa untuk kemajuan masyarakatnya.

“Sertifikat BUMDes kita harapkan menjadi bukti usaha desa adalah unit usaha yang layak dan professional, sembari tetap mengingat pesan Pak Presiden, sertifikat tak hanya secarik kertas. Sertifikat usaha harus jadi pemicu lahir dan tumbuhnya usaha dari desa,” ucap Yasonna, usai menghadiri acara peluncuran Sertifikat Badan Hukum BUMDes, di Jakarta, Senin (20/12/2021).

Peluncuran Sertifikat Badan Hukum BUMDes dilakukan Presiden Joko Widodo dalam Rakornas BUMDes 2021. Yasonna mendampingi Presiden Jokowi dalam acara tersebut bersama sejumlah menteri lainnya.

Sertifikat badan hukum diperlukan BUMDes dan BUMDesma sebagaimana amanat ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Permenkumham 40 tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Pendaftaran Badan Hukum BUMDes dilakukan dengan aplikasi SID (Sistem Informasi Desa), kemudian diverifikasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

Data BUMDes yang lolos verifikasi disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui aplikasi SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum), dan kemudian diterbitkan sertifikatnya secara elektronik.

“Agar pembangunan desa lebih berkesinambungan, dana desa dikelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang kini tumbuh menjadi 57.200 usaha,” ujar Yasonna.

Dalam kesempatan ini, Yasonna menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan pentingnya tata kelola yang baik terkait dana desa. Mengingat besarnya anggaran negara yang dialokasikan untuk dana desa, jumlahnya mencapai Rp 400 triliun sejak 2015 hingga 2021.

Menurut Yasonna, besarnya kucuran anggaran untuk dana desa merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memajukan desa, menyejahterakan masyarakatnya, dan mengurangi kesenjangan.

“Anggaran ini membuat desa tak lagi terpinggirkan, infrastruktur dibangun, penerangan lebih oke, ekonomi pun lebih merata,” ungkap Ketua bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan tersebut.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA


TAG POPULER

# Adik Jokowi Menikah


# Yeremia Rambitan


# Joe Biden


# Alex Noerdin


# KRL


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
HUT Ke-22 Apeksi, Momentum Kepala Daerah Bertukar Gagasan

HUT Ke-22 Apeksi, Momentum Kepala Daerah Bertukar Gagasan

NEWS | 4 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings