Logo BeritaSatu

Dituding Incar "Kuning", Firli Bahuri Tegaskan KPK Tak Pandang Bulu

Minggu, 9 Januari 2022 | 14:22 WIB
Oleh : Fana F Suparman / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan, lembaga antikorupsi tak pandang bulu dalam memberantas korupsi dan menjerat para koruptor. Pernyataan tegas ini disampaikan Firli menanggapi tudingan Ade Puspita, anak dari Wali Kota nonaktif Kota Bekasi Rahmat Effendi yang menyebutkan KPK sedang mengincar "kuning".

"KPK berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi dan tidak pernah berhenti sampai Indonesia bersih dari praktik-praktik korupsi. Siapa pun pelakunya, kami tidak pandang bulu jika cukup bukti karena itu prinsip kerja KPK," kata Firli dalam keterangannya, Minggu (9/1/2022).

Fieli menekankan, KPK hanya akan menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan bukti yang cukup. KPK, kata Firli memegang prinsip the sun rise and the sun set principle, seketika seseorang menjadi tersangka maka harus segera diajukan ke persidangan peradilan.

"Saat ini para tersangka KPK tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk disidangkan di peradilan," katanya.

Firli mengatakan, KPK bekerja dengan berpedoman kepada asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, yakni kepastian hukum, keadilan, kepentingan umum, transparan, akuntabel, proporsionalitas, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

"Kami masih terus bekerja, dan KPK akan memberikan penjelasan kepada publik setiap perkembangan penyidikan dan penuntutan," katanya.

Dalam kesempatan ini, Firli menjelaskan, seseorang menyandang status tersangka bukan karena ditetapkan oleh KPK, bukan asumsi, bukan juga berdasarkan opini atau kepentingan politik. KPK, tegas Firli tidak ikut opini atau kepentingan politik karena KPK tidak ingin dan tidak akan terlibat dalam politik. lembaga antikorupsi, merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang independen dan dalam pelaksanaan tugas kewenanganya tidak terpengaruh pada kekuasaan mana pun.

"Mohon untuk dipahami juga bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam undang undang, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Jadi tugas penyidik KPK bekerja mencari dan mengumpulkan keterangan saksi, barang bukti dan dengan bukti-bukti tersebut membuat terangnya suatu petistiwa pidana guna menemukan tersangkanya. Karenanya KPK tidak akan pernah pandang bulu karena itu prinsip kerja KPK," kata Firli.

Firli berterima kasih kepada masyarakat yang terus mendukung upaya pemberantasan korupsi. KPK menyadari pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga atau satu orang saja. Memberantas korupsi merupakan kerja bersama seluruh elemen bangsa.

"KPK ingin memastikan bahwa semua informasi dari masyarakat, kami perhatikan, tentu kami pelajari dan dalami termasuk keterangan informasi dari masyarakat yang disampaikan langsung ke KPK," katanya.

KPK juga memahami keinginan masyarakat agar Indonesia terbebas dari korupsi. Untuk itu, kata Firli, KPK terus bekerja mengumpulkan keterangan dan bukti bukti.

"Tolong berikan waktu untuk kami bekerja, nanti pada saatnya KPK pasti memberikan penjelasan secara utuh setelah pengumpulan keterangan dan barang bukti sudah selesai karena kita bekerja berdasarkan bukti-bukti dan dengan bukti-bukti tersebutlah membuat terangnya suatu peristiwa pidana korupsi dan menemukan tersangka," katanya.

Diberitakan, Ade Puspita yang juga anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Golkar menuding OTT dan penetapan tersangka terhadap Rahmat Effendi berbau politis. Ade menuding KPK sedang mengincar kuning.

"Memang ini 'kuning' sedang diincar, kita tahu sama tahu siapa yang sikat kuning, tapi nanti di 2024 jika kuning koalisi dengan oranye matilah yang warna lain," kata Ade dalam cuplikan video yang diunggah aku Instagram @infobekasi.coo, Sabtu (8/1/2022).

Tak hanya itu, Ade pun mengeklaim penangkapan terhadap Rahmat Effendi atau biasa disapa Bang Pepen bukanlah OTT. Hal ini karena tidak ada transaksi suap saat Rahmat diangkut tim satgas KPK.

Diketahui KPK menetapkan Rahmat Effendi atau biasa disapa Bang Pepen dan delapan orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Penetapan tersangka terhadap sembilan orang ini dilakukan KPK setelah memeriksa intensif 14 orang yang diciduk dalam OTT KPK pada Rabu (5/1/2022) lalu.

Selain Rahmat Effendi, delapan orang lainnya yang dijerat KPK dalam kasus suap ini, yaitu Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril, Lai Bui Min alias Anen selaku pihak swasta serta Direktur PT Kota Bintang Rayatri dan PT HS Hanaveri Sentosa, Suryadi. Selain itu, KPK juga menjerat Camat Rawalumbu, Makhfud Saifudin, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M Bunyamin, Lurah Kati Sari, Mulyadi alias Bayong, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi, dan Camat Jatisampurna, Wahyudin.

KPK menduga, Rahmat Effendi atau biasa disapa Bang Pepen menerima suap terkait fee ganti rugi serta pengerjaan proyek dan juga terkait jual beli jabatan di Pemkot Bekasi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Legislator: Kita Terlambat Memanfaatkan Ganja Medis

Indonesia dianggap terlambat melakukan pemanfaatan ganja untuk keperluan medis atau ganja medis.

NEWS | 30 Juni 2022

Cuaca Cerah Sambut Kedatangan Jokowi di Kota Moskwa Rusia

Cuaca cerah menyambut kedatangan Presiden Jokowi di Kota Moskwa, Rusia, Kamis (30/6/2022). Jokowi rencananya akan menemui Presiden Rusia Vladimir Putin.

NEWS | 30 Juni 2022

Update Covid-19: Kasus Positif Masih di Atas 2.000

Update Covid-19 di Indonesia hari ini, Kamis (30/6/2022), kasus positif masih di atas 2.000, tepatnya 2.248.

NEWS | 30 Juni 2022

KPK Sambangi Gedung DPRD Kota Depok, Ada Apa?

KPK mendatangi Gedung DPRD Depok, Kamis (30/6/2022). Kedatangan KPK untuk memberikan sosialisasi antikorupsi kepada anggota DPRD Depok.

NEWS | 30 Juni 2022

DPR Sahkan 5 RUU Provinsi, DPR: Tidak Ada Provinsi Flores

Tidak ada Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Flores yang disahkan oleh DPR. DPR hanya mengesahkan lima RUU.

NEWS | 30 Juni 2022

Partai Buruh Targetkan 20 Kursi di DPR pada Pemilu 2024

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal memasang target Partai Buruh meraih 20 kursi di DPR pada Pemilu 2024.

NEWS | 30 Juni 2022

KMP Bahtera Nusantara 03 Beri Multiplier Effect bagi Masyarakat

Dirjen Hubdat Budi Setiyadi berharap masyarakat dapat merasakan multiplier effect dari kehadiran KMP Bahtera Nusantara 03.

NEWS | 18 Mei 2022

Holywings Kota Bekasi Ditutup, 60 Karyawan Dirumahkan

Pemkot Bekasi bersama dengan jajaran Polrestro Bekasi Kota dan TNI menutup usaha Holywings Forest Bekasi.

NEWS | 30 Juni 2022

KPK Duga Dokumen IMB Apartemen Summarecon Banyak Dimanipulasi

KPK menduga banyaknya dokumen yang dimanipulasi terkait IMB apartemen oleh PT Summarecon Agung terkait kasus dugaan suap eks Walkot Yogyakarta, Haryadi Suyuti.

NEWS | 30 Juni 2022

Lanjutkan Misi Perdamaian, Jokowi Akan Temui Putin Hari Ini

Misi perdamaian Presiden Jokowi berlanjut dengan menuju ke Moskwa, Rusia, Kamis (30/6/2022). Jokowi direncanakan akan menemui Presiden Rusia, Vladimir Putin.

NEWS | 30 Juni 2022


TAG POPULER

# Jokowi Ukraina


# Pengawasan Intelijen


# MyPertamina


# Roy Suryo


# Mars


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Malaysia Open: Apriyani/Fadia Bertemu Peringkat 1 Dunia

Malaysia Open: Apriyani/Fadia Bertemu Peringkat 1 Dunia

SPORT | 3 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings