Logo BeritaSatu

Eks Kepala BNN: Nia dan Ardi Harus Direhabilitasi Bukan Penjara

Kamis, 13 Januari 2022 | 19:57 WIB
Oleh : Chairul Fikri / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Vonis satu tahun penjara terhadap pasangan artis Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakrie terkait kasus narkoba yang menjeratnya membuat mantan Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal (Purn) Anang Iskandar angkat suara mengenai vonis yang dijatuhkan majelis hakim pada pasangan tersebut.

Menurut Anang, vonis tersebut tidak tepat dan seharusnya keduanya bukan dipenjara melainkan direhabilitasi. "Kalau dihukum ada UU Narkotika itu ya kan perlu dipahami oleh semuanya termasuk hakim-hakim seluruh Indonesia. Bahwa hukuman bagi terdakwa yang terbukti sebagai penyalahgunaan, itu hukumannya rehabilitasi, bukan penjara. Itu berdasarkan UU narkotika yah," ungkap Anang.

Diterangkan Anang, putusan hakim yang menjabarkan jika Ardi dan Nia bukan korban penyalahgunaan narkoba dalam arti orang yang dibujuk, dirayu, diperdaya mempergunakan narkoba itu merupakan kesalahan tafsir. Lantaran dirinya menganggap kedua pasangan itu hanya sebagai korban yang seharusnya dihukum dengan hukuman rehabilitasi.

"Kalau Nia cs melakukan wajib lapor pecandu ke IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) maka status pidana Nia cs menjadi tidak dituntut pidana. Sedangkan kalau Nia cs ketika pertama kali menggunakan narkotika karena dibujuk, dirayu ditipu diperdaya bahkan dipaksa menggunakan narkotika maka disebut korban penyalahgunaan narkotika. Kalau Nia cs sudah berulang kali menggunakan narkotika disebut pecandu. Penyalahguna narkotika baik sebagai korban penyalahgunaan narkotika maupun pecandu secara yuridis wajib menjalani rehabilitasi (pasal 54)," terangnya.

Anang berpendapat, hakim memang punya kebebasan dan keyakinan untuk menjatuhkan hukuman tetapi dalam memeriksa perkara penyalahgunaan narkotika, hakim seharusnya tidak boleh bersembunyi atas nama kebebasan dan keyakinan hakim karena tujuan dibuatnya UU menyatakan dengan jelas bahwa dalam memberantas peredaran gelap narkotika, dan UU menjamin penyalah gunanya mendapatkan upaya rehabilitasi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

DPR Minta KPU-Bawaslu Lakukan Simulasi Masa Kampanye 75 Hari

DPR meminta KPU dan Bawaslu untuk melakukan simulasi masa kampanye 75 hari pada Pemilu 2024.

NEWS | 17 Mei 2022

Terjerat Kasus Minyak Goreng, Ini Prestasi Lin Che Wei

Penasihat kebijakan atau analis Independent Research & Advisory Indonesia Lin Che Wei menambah daftar orang yang terjerat perkara minyak goreng.

NEWS | 17 Mei 2022

KPK Cecar Boyamin Saiman soal Kepengurusan PT Bumi Rejo

Boyamin Saiman telah selesai menjalani pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta terkait kasus dugaan TPPU Buhdi Sarwono.

NEWS | 17 Mei 2022

Pra-KTT Y20 III di Balikpapan Bahas Planet Bekelanjutan

Provinsi Kalimantan Timur menjadi tuan rumah dalam Presidensi G-20 Indonesia. Lewat group resminya, Youth-20 (Y20) akan membahas planet berkelanjutan.

NEWS | 17 Mei 2022

Kejagung Periksa 5 Auditor Ditjen Bea Cukai Kemenkeu

Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa lima auditor dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.

NEWS | 17 Mei 2022

Kursi Sekutu Hizbullah Tergerus di Pemilu Lebanon

Sekutu Hizbullah diproyeksikan kehilangan kursi dalam pemilihan umum Lebanon. Beberapa kandidat anti-kemapanan merebut kursi dalam pemilihan pertama

NEWS | 17 Mei 2022

Singapura dan Uni Afrika Saling Akui Sertifikat Vaksinasi Covid

Singapura dan Uni Afrika (AU) akan mulai saling mengakui sertifikat vaksinasi Covid-19 digital mulai Senin (23/5/2022)

NEWS | 17 Mei 2022

Menkominfo Harap Paket Bali Jadi Tonggak Pemulihan Ekonomi

Menkominfo Johnny G Plate berharap pembahasan Rancangan Deklarasi Menteri Digital atau Paket Bali, menjadi tonggak pemulihan pasca pandemi Covid-19.

NEWS | 17 Mei 2022




TAG POPULER

# Anggota TNI Tewas


# Medina Zein


# Vaksinasi Covid-19


# Piala Thomas


# Timnas Indonesia


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
DPR Minta KPU-Bawaslu Lakukan Simulasi Masa Kampanye 75 Hari

DPR Minta KPU-Bawaslu Lakukan Simulasi Masa Kampanye 75 Hari

NEWS | 2 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings